Satu Data - GIS KAB/KOTA

dataset diperbarui	:	Desember 2022
dataset dibuat	:	Juli 2020
pengukuran dataset	:	Indeks reformasi birokrasi
tingkat penyajian dataset	:	instansi pusat/instansi daerah
cakupan dataset	:	Seluruh K/L, Provinsi dan Kab/Kota
produsen	:	Kementerian PANRB
kontak produsen	:	021-7394422
bidang urusan	:	Deputi Bidang RBWASKUN
satuan dataset	:	nilai
frekuensi dataset	:	tahunan
dimensi dataset	:	2019-2022

Dataset ini berisi data indeks reformasi birokrasi berdasarkan hasil evaluasi reformasi birorkasi untuk K/L, Provinsi dan Kabupaten/Kota dari tahun s.d. 2022. Dataset terkait topik Pendayagunaan Aparatur Negara ini dihasilkan oleh Kementerian PANRB yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali. Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:

a.	kode_instansi: menyatakan kode instansi sesuai ketentuan dengan tipe data numerik.
b.	nama_instansi: menyatakan nama instansi sesuai ketentuan dengan tipe data teks.
c.	nilai_indeks menyatakan nilai hasil evaluasi reformasi birokrasi dari setiap instansi dengan tipe data numerik.
d.	kriteria: menyatakan kriteria dari nilai indeks sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tipe data teks.

dataset diperbarui	:	Desember 2022
dataset dibuat	:	Juli 2020
pengukuran dataset	:	Indeks SAKIP
tingkat penyajian dataset	:	instansi pusat/instansi daerah
cakupan dataset	:	Seluruh K/L, Provinsi dan Kab/Kota
produsen	:	Kementerian PANRB
kontak produsen	:	021-7394422
bidang urusan	:	Deputi Bidang RBWASKUN
satuan dataset	:	nilai
frekuensi dataset	:	tahunan
dimensi dataset	:	2019-2022

Dataset ini berisi data indeks SAKIP berdasarkan hasil evaluasi SAKIP untuk K/L, Provinsi dan Kabupaten/Kota dari tahun s.d. 2022. Dataset terkait topik Pendayagunaan Aparatur Negara ini dihasilkan oleh Kementerian PANRB yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali. Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:

a.	kode_instansi: menyatakan kode instansi sesuai ketentuan dengan tipe data numerik.
b.	nama_instansi: menyatakan nama instansi sesuai ketentuan dengan tipe data teks.
c.	nilai_indeks menyatakan nilai hasil evaluasi SAKIP dari setiap instansi dengan tipe data numerik.
d.	kriteria: menyatakan kriteria dari nilai indeks sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tipe data teks.

dataset diperbarui	:	Desember 2022
dataset dibuat	:	Juli 2020
pengukuran dataset	:	Indeks SPBE
tingkat penyajian dataset	:	instansi pusat/instansi daerah
cakupan dataset	:	Seluruh K/L, Provinsi dan Kab/Kota
produsen	:	Kementerian PANRB
kontak produsen	:	021-7394422
bidang urusan	:	Deputi Bidang BALAK
satuan dataset	:	nilai
frekuensi dataset	:	tahunan
dimensi dataset	:	2019-2022

Dataset ini berisi data indeks SPBE berdasarkan hasil evaluasi SPBE untuk K/L, Provinsi dan Kabupaten/Kota dari tahun s.d. 2022. Dataset terkait topik Pendayagunaan Aparatur Negara ini dihasilkan oleh Kementerian PANRB yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali. Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:

a.	kode_instansi: menyatakan kode instansi sesuai ketentuan dengan tipe data numerik.
b.	nama_instansi: menyatakan nama instansi sesuai ketentuan dengan tipe data teks.
c.	nilai_indeks menyatakan nilai hasil evaluasi SPBE dari setiap instansi dengan tipe data numerik.
d.	kriteria: menyatakan kriteria dari nilai indeks sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tipe data teks.

dataset diperbarui	:	Desember 2021
dataset dibuat	:	Juli 2020
pengukuran dataset	:	Indeks Pelayanan Publik
tingkat penyajian dataset	:	instansi pusat/instansi daerah
cakupan dataset	:	Seluruh K/L, Provinsi dan Kab/Kota
produsen	:	Kementerian PANRB
kontak produsen	:	021-7394422
bidang urusan	:	Deputi Bidang Pelayanan Publik
satuan dataset	:	nilai
frekuensi dataset	:	tahunan
dimensi dataset	:	2019-2021

Dataset ini berisi data indeks Pelayanan Publik berdasarkan hasil evaluasi Pelayanan Publik untuk K/L, Provinsi dan Kabupaten/Kota dari tahun s.d. 2022. Dataset terkait topik Pendayagunaan Aparatur Negara ini dihasilkan oleh Kementerian PANRB yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali. Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:

a.	kode_instansi: menyatakan kode instansi sesuai ketentuan dengan tipe data numerik.
b.	nama_instansi: menyatakan nama instansi sesuai ketentuan dengan tipe data teks.
c.	nilai_indeks menyatakan nilai hasil evaluasi Pelayanan Publik dari setiap instansi dengan tipe data numerik.
d.	kriteria: menyatakan kriteria dari nilai indeks sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tipe data teks.

No	Instansi	Indeks RB (2022)	Indeks SAKIP (2022)	Indeks SPBE (2022)	Indeks PP (2021)
1	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	BB	BB	3.012	A-
2	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	A	BB	3.724	B
3	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	BB	BB	3.130	A-
4	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia	-	BB	3.305	B
5	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	-		4.122
6	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	BB	B	3.502	B
7	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	A	BB	4.410	B
8	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	-	A	3.968	A-
9	Kementerian Pemuda Olahraga	-	B	3.347	B
10	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	-	B	3.873	B
11	Kementerian Luar Negeri	BB	BB	3.257	A-
12	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	A	BB	4.209	A
13	Kementerian Pertanian	BB	BB	3.859	A-
14	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	A	BB	3.523	B
15	Kementerian Perhubungan	BB	BB	3.708	A-
16	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-	BB	3.904	A
17	Kementerian Kesehatan	A	BB	3.313	A-
18	Kementerian Agama	BB	BB	3.584	A
19	Kementerian Ketenagakerjaan	BB	B	3.266	A-
20	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	A	BB	3.620	B-
21	Kementerian Kelautan dan Perikanan	A	A	3.577	A
22	Kementerian Komunikasi dan Informatika	A	B	4.515	A
23	Kementerian Perdagangan	BB	BB	4.157	A-
24	Kementerian Perindustrian	A	BB	2.885	A
25	Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat	-	BB	3.807	A-
26	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	BB	4.674	B-
27	Kejaksaan Agung	-	B	3.450	A-
28	Badan Intelijen Negara	A	BB	3.928	A-
29	Majelis Permusyawaratan Rakyat	-		2.932	B-
30	Dewan Perwakilan Rakyat	-		3.569
31	Mahkamah Agung RI	-	BB	3.185	A
32	Badan Pemeriksa Keuangan	-	A	3.629	B
33	Dewan Ketahanan Nasional	-		3.045	B-
34	Badan Kepegawaian Negara	BB	B	3.664	A-
35	Lembaga Administrasi Negara	A	BB	4.257	A
36	Badan Pusat Statistik	A	BB	4.168	A
37	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	A	A	4.111	B
38	Badan Informasi Geospasial	BB	BB	3.280	A-
39	Badan Kependudukan dan KB Nasional	-	BB	3.202	B
40	Badan Koordinasi Penanaman Modal	-		2.825	B
41	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	A	A	4.134	A-
42	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	BB	B	3.953	A
43	Perpustakaan Nasional RI	-	BB	3.564	A-
44	Badan Standardisasi Nasional	A	BB	3.377	B
45	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	BB	BB	3.256	A-
46	Badan Pengawas Obat dan Makanan	A	A	4.075	A
47	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	-		3.336	C
48	Sekretariat Kabinet	BB		3.020	A
49	Badan Narkotika Nasional	BB		2.465	A
50	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	BB		2.687	A-
51	Mahkamah Konstitusi	-	BB	3.359	A-
52	Komisi Yudisial	B	B	3.210	B
53	Dewan Perwakilan Daerah	-		2.242	B
54	Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan	BB		3.420	A
55	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	BB	BB	3.472	A-
56	Ombudsman Republik Indonesia	BB	B	3.748	B
57	Televisi Republik Indonesia	-	B	2.473	B-
58	Radio Republik Indonesia	-		3.315	B
59	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	BB		2.759	B
60	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	B		2.455	B
61	Komisi Penyiaran Indonesia	-		2.640
62	Komisi Kejaksaan	-		1.460
63	Komisi Aparatur Sipil Negara	B	B	3.319	B-
64	Dewan Pers	-		1.445
65	Dewan Jaminan Sosial Nasional	-		3.131
66	Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas	-		3.417
67	Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban	BB	B	3.187	B-
68	Konsil Kedokteran Indonesia	-		2.062
69	Kantor Staf Presiden	-		3.362
70	Dewan Pertahanan Nasional	-		3.112
71	Kepolisian Daerah Metro Jaya	-		3.002
72
73
74
75
76	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BB	B		B-
77	Kementerian Dalam Negeri	A	BB		A-
78	Kementerian Pertahanan	BB	B		A-
79	Kementerian Keuangan	AA	A		A
80	Kementerian Sosial	BB	B		A-
81
82	Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
83	Kementerian Sekretariat Negara	A	A		A-
84	Sekretariat Jenderal MPR	-
85	Badan Siber dan Sandi Negara	BB	B		A-
86	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	-			A
87	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	-			B
88	Badan Tenaga Nuklir Nasional	-			A-
89	Arsip Nasional Republik Indonesia	BB	B		B
90	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	-			A-
91	Sekretariat Jenderal DPR	-			B-
92	Sekretariat Jenderal DPD	-	B
93	Sekretariat Jenderal DKN	-	B
94	Lembaga Ketahanan Nasional RI	-	B		A-
95	Kepolisian Negara RI	-	BB		B
96	Tentara Nasional Indonesia	BB	B		A
97	Sekretariat Presiden	-
98	Sekretariat Wakil Presiden	-
99	Komisi Pemilihan Umum	B	B		B
100	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	-			B
101	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	B	CC		B-
102	Komisi Pemberantasan Korupsi	BB	A		B
103	Korps Pegawai Republik Indonesia	-
104	Badan Nasional Penempatan Perlindungan TKI	-
105	Badan Keamanan Laut	BB	B		B
106	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	A	BB		A-
107	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	-	B
108	Badan Pengawas Pemilihan Umum	B	B		C
109	Badan Ekonomi Kreatif	-
110	Badan Riset dan Inovasi Nasional	BB	BB
111	Komisi Banding Merek	-
112	Komisi Banding Paten	-
113	Komisi Hukum Nasional	-
114	Komisi Informasi Pusat	-
115	Komisi Kepolisian Nasional	-
116	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan	-
117	Komisi Nasional Lanjut Usia	-
118	Komisi Penanggulangan Aids Nasional	-
119	Komisi Pengawas Haji Indonesia	-
120	Komisi Perlindungan Anak Indonesia	-
121	Komisi Penyuluhan Nasional	-
122	Komisi Kabupaten/Kota Pengendalian Zoonosis	-
123	Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis	-
124	Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis	-
125	Dewan Koperasi Indonesia	-
126	Dewan Penerbangan Antariksa Nasional	-
127	Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia	-
128	Dewan Pengupahan Nasional	-
129	Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah	-
130	Dewan Pertimbangan Presiden	-
131	Dewan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional	-
132	Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus	-
133	Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas	-
134	Dewan Nasional Perubahan Iklim	-
135	Dewan Riset Nasional	-
136	Dewan Sumber Daya Air Nasional	-
137	Dewan Energi Nasional	-
138	Dewan Insinyur Indonesia	-
139	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	-
140	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan	-
141	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun	-
142	Dewan Pertahanan Nasional	-
143	Dewan Kelautan Indonesia	-
144	Dewan Ketahanan Pangan	-
145
146
147
148
149
150
151	Badan Amil Zakat Nasional	-
152	Badan Benih Nasional	-
153	Badan Kebijaksanaan Dan Pengendalian Perumahan Dan Pemukiman Nasional	-
154	Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional	-
155	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	-
156	Badan Olahraga Professional	-
157	Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqial	-
158	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	-
159	Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	-
160	Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik	-
161	Badan Pengelola Dana Abadi Umat	-
162	Badan Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu	-
163	Badan Pengembangan Wilayahan Surabaya-Madura	-
164	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan	-
165	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun	-
166	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Sabang	-
167	Badan Perlindungan Konsumen Nasional	-
168	Badan Pertimbangan Kepegawaian	-
169	Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional	-
170	Badan Pertimbangan Perfilman Nasional	-
171	Badan Standarisasi Dan Akreditasi Nasional Keolahragaan	-
172	Badan Koordinasi Penyuluhan	-
173	Badan Pelaksana Penyuluhan	-
174	Badan Pengelola Perbatasan di Tingkat Daerah	-
175	Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara	-
176	Badan Pertimbangan Telekomunikasi	-
177	Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia	-
178	Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	-
179	Badan Perlindungan Konsumen Nasional	-
180	Komite Akreditasi Nasional	-
181	Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak	-
182	Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan	-
183	Komite Anti Dumping Indonesia	-
184	Komite Inovasi Nasional	-
185	Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur	-
186	Komite Nasional Keselamatan Transportasi	-
187	Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) Dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemic Influenza	-
188	Komite Olahraga Nasional Indonesia	-
189	Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia	-
190	Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Di Pulau Batam, Pulau Bintan, Dan Pulau Karimun	-
191	Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan	-
192	Komite Standar Akuntansi Pemerintah	-
193	Komite Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran	-
194	Komite Ekonomi dan Industri Nasional	-
195	Komite Nasional Keamanan Penerbangan	-
196	Komite Perdagangan Nasional	-
197	Komite Farmasi Nasional	-
198	Lembaga Kerja Sama Tripartit	-
199	Lembaga Koordinasi Dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat	-
200	Lembaga Produktivitas Nasional	-
201	Lembaga Sensor Film	-
202	Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan	-
203	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	-
204	Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia	-
205	Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan	-
206	Konsil Keperawatan	-
207	Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia	-
208	Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)	-
209	Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat	-
210	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	B	B
211	Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu	-
212	Badan Otorita Danau Toba	-
213	Badan Otorita Pengembangan Pariwisata Borobudur	-
214	Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia	-
215	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	-
216	Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik	-
217	Komisi Nasional Disabilitas	-
218	Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup	-
219	Komite Kebijakan Industri Pertahanan	-
220	Komite Nasional Keuangan Syariah	-
221	Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asian Nations	-
222	Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia	-
223	Lembaga Sertifikasi Industri Hijau	-
224	Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir	-
225	Otoritas Nasional Senjata Kimia	-
226	Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian	-
227	Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	-			A-
228	BPJS Kesehatan	-
229	BPJS Ketenagakerjaan	-
230	Bank Indonesia	-
231	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	-
232	Badan Restorasi Gambut	-	C
233	Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan	-
234	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu	-
235	Dewan Nasional Keuangan Inklusif	-
236	Komite Profesi Akuntan Publik	-
237	Otoritas Jasa Keuangan	-
238	Kepolisian Daerah Aceh	-
239	Kepolisian Daerah Bali	-
240	Kepolisian Daerah Banten	-
241	Kepolisian Daerah Bengkulu	-
242	Kepolisian Daerah Gorontalo	-
243	Kepolisian Daerah Yogyakarta	-
244	Kepolisian Daerah Jambi	-
245	Kepolisian Daerah Jawa Barat	-
246	Kepolisian Daerah Jawa Tengah	-
247	Kepolisian Daerah Jawa Timur	-
248	Kepolisian Daerah Kalimantan Barat	-
249	Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan	-
250	Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah	-
251	Kepolisian Daerah Kalimantan Timur	-
252	Kepolisian Daerah Kalimantan Utara	-
253	Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung	-
254	Kepolisian Daerah Kepulauan Riau	-
255	Kepolisian Daerah Lampung	-
256	Kepolisian Daerah Maluku	-
257	Kepolisian Daerah Maluku Utara	-
258	Kepolisian Daerah Jakarta	-
259	Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat	-
260	Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	-
261	Kepolisian Daerah Papua	-
262	Kepolisian Daerah Papua Barat	-
263	Kepolisian Daerah Riau	-
264	Kepolisian Daerah Sulawesi Barat	-
265	Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan	-
266	Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah	-
267	Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara	-
268	Kepolisian Daerah Sulawesi Utara	-
269	Kepolisian Daerah Sumatera Barat	-
270	Kepolisian Daerah Sumatera Selatan	-
271	Kepolisian Daerah Sumatera Utara	-
272	BPSJ Kesehatan	-
273	BPSJ Ketenagakerjaan	-

No	Instansi	Indeks RB (2022)	Indeks SAKIP (2022)	Indeks SPBE (2022)	Indeks PP (2021)
1	Pemerintah Provinsi Aceh	BB	B	3.618	B
2	Pemerintah Provinsi Riau	BB	BB	3.005	B
3	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	BB	BB	3.749	B
4	Pemerintah Provinsi Jambi	B	B	3.306	A-
5	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	B	BB	2.616	A-
6	Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung	-	BB	3.137	A-
7	Pemerintah Provinsi Bengkulu	B		3.116	A-
8	Pemerintah Provinsi Lampung	B	B	3.810	B
9	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	A	A	4.205	A-
10	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	AA	A	4.141	A
11	Pemerintah Provinsi Banten	BB		3.390	B
12	Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta	-	B	4.224	A
13	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	A	A	4.259	A-
14	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	BB	A	3.623	A-
15	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	BB	BB	3.576	A-
16	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	BB	A	2.690	B
17	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	BB	BB	2.907	B
18	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	CC	B	2.302	A-
19	Pemerintah Provinsi Gorontalo	BB	B	3.219	A-
20	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	B	BB	3.143	B-
21	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	BB	B	3.085	A-
22	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	B	B	2.587	B
23	Pemerintah Provinsi Bali	AA	BB	4.068	B-
24	Pemerintah Provinsi Maluku Utara	CC	B	2.485	A-
25	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	BB	BB	2.680	A-
26	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	B	B	2.887	B-
27	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	BB	BB	2.832	B-
28	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	BB	B		B
29	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	B	B		B-
30	Pemerintah Provinsi NTB	-	BB		B
31	Pemerintah Provinsi NTT	-	B		C
32	Pemerintah Provinsi Maluku	C	B		B
33	Pemerintah Provinsi Papua	C	B		B-
34	Pemerintah Provinsi Papua Barat	B	B		B

No	Instansi	Indeks RB (2022)	Indeks SAKIP (2022)	Indeks SPBE (2022)	Indeks PP (2021)
1	Pemerintah Provinsi Aceh	BB	B	3.618	B
2	Pemerintah Kab. Aceh Besar	C	CC	1.877	B
3	Pemerintah Kab. Pidie	C	CC	2.043	C
4	Pemerintah Kab. Aceh Timur	CC	C	2.297	C
5	Pemerintah Kab. Aceh Selatan	CC	CC	1.923	C
6	Pemerintah Kab. Aceh Barat	B	B	2.645	B
7	Pemerintah Kab. Aceh Tengah	C	CC	1.881	A-
8	Pemerintah Kab. Bireuen	B	CC	2.120	B
9	Pemerintah Kab. Aceh Singkil	CC	B	1.951	B-
10	Pemerintah Kab. Gayo Lues	C	CC	2.465	C
11	Pemerintah Kab. Bener Meriah	C	B	2.608	B-
12	Pemerintah Kota Langsa	B	CC	1.835	B
13	Pemerintah Kab. Langkat	B	B	3.032	B
14	Pemerintah Kab. Labuhanbatu	CC	CC	2.938	C
15	Pemerintah Kab. Dairi	B	B	2.669	C
16	Pemerintah Kab. Tapanuli Utara	B	B	2.691	C
17	Pemerintah Kab. Tapanuli Selatan	CC	CC	2.691	C
18	Pemerintah Kab. Asahan	B	B	1.969	B-
19	Pemerintah Kab. Nias	B	B	2.620	C
20	Pemerintah Kab. Mandailing Natal	CC	CC	2.825	C
21	Pemerintah Kab. Nias Selatan	CC	CC	1.808	D
22	Pemerintah Kab. Pakpak Bharat	B	B	2.406	C
23	Pemerintah Kab. Labuhanbatu Selatan	C	C	1.937	D
24	Pemerintah Kab. Labuhanbatu Utara	CC	CC	2.688	C-
25	Pemerintah Kab. Nias Barat	C	C	1.795	D
26	Pemerintah Kab. Nias Utara	CC	CC	1.509	C-
27	Pemerintah Kota Medan	CC	B	2.765	A-
28	Pemerintah Kota Tebing Tinggi	BB	B	3.006	A-
29	Pemerintah Kota Binjai	B	CC	2.975	C-
30	Pemerintah Kota Padangsidimpuan	C	B	2.485	C-
31	Pemerintah Provinsi Riau	BB	BB	3.005	B
32	Pemerintah Kab. Indragiri Hulu	B	B	2.875	B-
33	Pemerintah Kab. Rokan Hulu	CC	B	2.638	B-
34	Pemerintah Kab. Kuantan Singingi	B	B	2.964	C
35	Pemerintah Kota Pekanbaru	BB	B	3.415	A
36	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	BB	BB	3.749	B
37	Pemerintah Kab. Limapuluh Kota	CC	B	3.289	C-
38	Pemerintah Kab. Solok	BB	B	3.486	B
39	Pemerintah Kab. Padang Pariaman	B	B	2.621	A-
40	Pemerintah Kab. Pesisir Selatan	BB	B	4.172	C
41	Pemerintah Kab. Tanah Datar	B	B	3.217	B
42	Pemerintah Kab. Sijunjung	CC	B	2.177	B-
43	Pemerintah Kab. Dharmasraya	CC	B	2.825	B-
44	Pemerintah Kota Bukittinggi	BB	BB	2.490	B
45	Pemerintah Kota Pariaman	B	B	2.650	B
46	Pemerintah Provinsi Jambi	B	B	3.306	A-
47	Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat	C	B	1.714	B-
48	Pemerintah Kab. Bungo	CC	B	1.954	B-
49	Pemerintah Kab. Merangin	CC	B	2.368	B-
50	Pemerintah Kab. Kerinci	C	B	1.952	C
51	Pemerintah Kab. Sarolangun	B	B	2.905	B-
52	Pemerintah Kota Jambi	B	B	4.265	B
53	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	B	BB	2.616	A-
54	Pemerintah Kab. Musi Banyuasin	B	B	2.847	A-
55	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu	CC	CC	2.669	B
56	Pemerintah Kab. Muara Enim	B	BB	3.003	B
57	Pemerintah Kab. Musi Rawas	B	BB	2.643	B
58	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir	B	B	3.042	B
59	Pemerintah Kab. Banyuasin	BB	B	2.134	A-
60	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur	B	B	2.957	B-
61	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Sel.	-	B	2.309	B-
62	Pemerintah Kab. Ogan Ilir	B	B	2.914	B-
63	Pemerintah Kota Pagar Alam	CC	B	2.139	C-
64	Pemerintah Kota Lubuk Linggau	-	BB	2.860	A-
65	Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung	-	BB	3.137	A-
66	Pemerintah Kab. Belitung	BB	B	3.108	B-
67	Pemerintah Kab. Bangka Selatan	B	B	3.437	B-
68	Pemerintah Kota Pangkal Pinang	-	B	2.865	B-
69	Pemerintah Provinsi Bengkulu	B		3.116	A-
70	Pemerintah Kab. Bengkulu Utara	B	B	2.904	B-
71	Pemerintah Kab. Rejang Lebong	BB	B	3.232	B
72	Pemerintah Kab. Seluma	B	B	2.542	B-
73	Pemerintah Kab. Lebong	B	B	2.930	B-
74	Pemerintah Kota Bengkulu	CC	B	2.606	B
75	Pemerintah Provinsi Lampung	B	B	3.810	B
76	Pemerintah Kab. Lampung Barat	B	B	2.755	B-
77	Pemerintah Kab. Mesuji	B	B	3.565	C
78	Pemerintah Kab. Pesisir Barat	CC	CC	2.318	C
79	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	A	A	4.205	A-
80	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	AA	A	4.141	A
81	Pemerintah Kab. Bekasi	BB	B	3.275	A-
82	Pemerintah Kab. Karawang	A	B	4.377	B
83	Pemerintah Kab. Purwakarta	BB	B	2.987	B
84	Pemerintah Kab. Subang	BB	B	2.815	B-
85	Pemerintah Kab. Bandung	A	BB	3.482	A-
86	Pemerintah Kab. Sumedang	A	BB	4.135	A
87	Pemerintah Kab. Garut	B	BB	3.290	B
88	Pemerintah Kab. Tasikmalaya	BB	B	3.005	B
89	Pemerintah Kab. Ciamis	BB	B	3.085	C
90	Pemerintah Kab. Cirebon	B	B	3.066	B-
91	Pemerintah Kab. Bandung Barat	BB	B	3.316	B
92	Pemerintah Kota Bandung	A	A	3.982	A
93	Pemerintah Kota Bogor	A	BB	3.721	A-
94	Pemerintah Kota Sukabumi	BB	BB	2.978	A-
95	Pemerintah Kota Cirebon	BB	B	3.553	B-
96	Pemerintah Kota Bekasi	BB	B	3.011	A-
97	Pemerintah Kota Depok	A	B	3.701	B
98	Pemerintah Kota Cimahi	A	B	4.023	A-
99	Pemerintah Kota Banjar	A	B	3.003	B-
100	Pemerintah Provinsi Banten	BB		3.390	B
101	Pemerintah Kab. Serang	BB		3.228	B
102	Pemerintah Kota Tangerang	A	B	2.968	A-
103	Pemerintah Kota Tangerang Selatan	BB	B	3.177	A-
104	Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta	-	B	4.224	A
105	Pemerintah Kab. Bantul	A	A	3.717	A
106	Pemerintah Kab. Sleman	A	A	4.285	A
107	Pemerintah Kab. Kulon Progo	A	A	4.083	A-
108	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	A	A	4.259	A-
109	Pemerintah Kab. Semarang	B	B	3.261	A-
110	Pemerintah Kab. Kendal	B	B	2.951	A-
111	Pemerintah Kab. Demak	BB	B	3.615	B
112	Pemerintah Kab. Grobogan	BB	B	3.368	A-
113	Pemerintah Kab. Pekalongan	B	B	2.860	A-
114	Pemerintah Kab. Tegal	BB	B	3.074	B
115	Pemerintah Kab. Pati	B	B	3.738	A-
116	Pemerintah Kab. Kudus	BB	BB	4.225	B
117	Pemerintah Kab. Jepara	B	B	3.632	A-
118	Pemerintah Kab. Rembang	B	B	3.635	B-
119	Pemerintah Kab. Banyumas	BB	A	3.393	A
120	Pemerintah Kab. Cilacap	BB	BB	3.462	A
121	Pemerintah Kab. Purbalingga	B	B	3.832	A-
122	Pemerintah Kab. Magelang	B		3.128	B
123	Pemerintah Kab. Temanggung	B	B	2.796	A-
124	Pemerintah Kab. Wonosobo	B	B	3.542	B
125	Pemerintah Kab. Kebumen	BB	B	3.702	A-
126	Pemerintah Kab. Klaten	BB	B	3.700	B
127	Pemerintah Kab. Boyolali	BB	B	3.648	A-
128	Pemerintah Kab. Sragen	BB	B	4.257	B-
129	Pemerintah Kab. Sukoharjo	BB	B	4.350	B
130	Pemerintah Kab. Karanganyar	BB	B	3.517	A-
131	Pemerintah Kota Semarang	A	BB	3.892	A
132	Pemerintah Kota Salatiga	B	B	3.257	A-
133	Pemerintah Kota Pekalongan	BB	BB	3.292	B
134	Pemerintah Kota Tegal	BB	B	3.763	A-
135	Pemerintah Kota Magelang	A	BB	3.359	A-
136	Pemerintah Kota Surakarta	BB	BB	3.741	A
137	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	BB	A	3.623	A-
138	Pemerintah Kab. Gresik	A	A	4.282	A-
139	Pemerintah Kab. Jombang	BB	BB	3.488	B
140	Pemerintah Kab. Sampang	B	BB	3.567	C
141	Pemerintah Kab. Sumenep	BB	B	3.179	B-
142	Pemerintah Kab. Bondowoso	B	BB	2.898	B
143	Pemerintah Kab. Situbondo	BB	A	4.167	B-
144	Pemerintah Kab. Banyuwangi	A	A	4.498	A-
145	Pemerintah Kab. Malang	BB		3.363	A-
146	Pemerintah Kab. Kediri	BB	B	4.265	B
147	Pemerintah Kab. Tulungagung	A	BB	3.087	B
148	Pemerintah Kab. Nganjuk	B	B	3.616	C
149	Pemerintah Kab. Trenggalek	BB	BB	4.209	B
150	Pemerintah Kab. Blitar	BB	B	3.633	C
151	Pemerintah Kab. Madiun	A	BB	4.297	A-
152	Pemerintah Kab. Ngawi	BB	A	3.228	B-
153	Pemerintah Kab. Magetan	A		2.763	A-
154	Pemerintah Kab. Bojonegoro	BB	BB	3.645	A-
155	Pemerintah Kab. Lamongan	BB	A	3.959	B
156	Pemerintah Kota Surabaya	AA	A	4.485	A-
157	Pemerintah Kota Mojokerto	A	BB	4.262	A-
158	Pemerintah Kota Pasuruan	A	BB	3.615	A-
159	Pemerintah Kota Madiun	A	A	4.451	A-
160	Pemerintah Kota Batu	BB	B	3.348	A-
161	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	BB	BB	3.576	A-
162	Pemerintah Kab. Sanggau	B	B	2.881	B
163	Pemerintah Kab. Mempawah	B	B	2.610	B
164	Pemerintah Kab. Sekadau	CC	B	3.045	B-
165	Pemerintah Kab. Kubu Raya	B	B	3.070	A-
166	Pemerintah Kota Singkawang	BB	B	3.329	B
167	Pemerintah Kab. Barito Utara	B	B	2.207	C
168	Pemerintah Kab. Pulang Pisau	CC	CC	2.584	C
169	Pemerintah Kab. Katingan	B	B	3.021	C
170	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	BB	A	2.690	B
171	Pemerintah Kab. Tanah Laut	BB	B	3.123	A-
172	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan	A	A	3.505	A-
173	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah	B	B	2.691	B
174	Pemerintah Kab. Barito Kuala	B	B	2.593	B
175	Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	B	B	3.174	B-
176	Pemerintah Kota Banjarbaru	BB	B	2.676	A-
177	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	BB	BB	2.907	B
178	Pemerintah Kab. Paser	B	B	2.902	C
179	Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara	CC	B	2.850	B-
180	Pemerintah Kab. Mahakam Ulu	CC		1.112	D
181	Pemerintah Kota Samarinda	BB	B	3.138	A-
182	Pemerintah Kota Balikpapan	B	B	3.748	A-
183	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	CC	B	2.302	A-
184	Pemerintah Kab. Minahasa	C	B	1.813	C
185	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow	CC	B	3.518	C-
186	Pemerintah Kab. Minahasa Selatan	CC	CC	2.188	C
187	Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud	B	CC	2.181	C-
188	Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara	CC	B	2.827	C
189	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan	CC	B	2.340	B-
190	Pemerintah Kota Tomohon	B	B	3.004	B
191	Pemerintah Kota KotaMobagu	B	B	2.726	B
192	Pemerintah Provinsi Gorontalo	BB	B	3.219	A-
193	Pemerintah Kab. Boalemo	CC	B	2.022	B-
194	Pemerintah Kota Gorontalo	BB	B	2.590	A-
195	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	B	BB	3.143	B-
196	Pemerintah Kab. Tojo Una Una	B	B	2.126	C-
197	Pemerintah Kota Palu	B	B	2.542	B
198	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	BB	B	3.085	A-
199	Pemerintah Kab. Gowa	B	B	2.695	A-
200	Pemerintah Kab. Tana Toraja	C	CC	1.704	D
201	Pemerintah Kab. Soppeng	B	B	2.665	B
202	Pemerintah Kab. Luwu Utara	CC	B	3.178	C
203	Pemerintah Kota Makassar	BB	B	3.409	A-
204	Pemerintah Kota Palopo	C	B	3.307	B
205	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	B	B	2.587	B
206	Pemerintah Kab. Muna	C	B	2.240	E
207	Pemerintah Kab. Kolaka	B	B	3.478	C-
208	Pemerintah Kab. Konawe Selatan	CC	B	2.667	B-
209	Pemerintah Kab. Konawe Utara	CC	B	2.100	C
210	Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan	C	B	1.962	D
211	Pemerintah Kab. Buton Selatan	CC	B	1.322	C-
212	Pemerintah Kab. Muna Barat	C	CC	1.805	C-
213	Pemerintah Kota Baubau	C	B	1.953	C
214	Pemerintah Provinsi Bali	AA	BB	4.068	B-
215	Pemerintah Kab. Jembrana	BB	B	3.138	B-
216	Pemerintah Kab. Klungkung	A	B	3.019	A-
217	Pemerintah Kab. Gianyar	BB	B	3.137	A-
218	Pemerintah Kab. Badung	A	BB	3.660	A
219	Pemerintah Kab. Lombok Tengah	BB	B	2.688	C
220	Pemerintah Kab. Sumbawa	B	B	2.747	C-
221	Pemerintah Kab. Lombok Utara	B	B	2.402	C-
222	Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara	C	CC	2.087	C
223	Pemerintah Kab. Ende	CC	B	1.975	C-
224	Pemerintah Kab. Rote Ndao	CC	CC	2.992	D
225	Pemerintah Kab. Manggarai Timur	CC	B	2.623	B-
226	Pemerintah Kab. Sumba Tengah	C	CC	1.580	F
227	Pemerintah Kab. Sabu Raijua	C	CC	2.430	C-
228	Pemerintah Kab. Malaka	D		2.071	F
229	Pemerintah Kab. Maluku Tengah	C		1.829	C
230	Pemerintah Kab. Maluku Tenggara	-		1.936	B-
231	Pemerintah Kab. Buru	-	B	1.392	B-
232	Pemerintah Kab. Tanimbar	-	CC	2.027
233	Pemerintah Kab. Seram Bagian Timur	-		1.867	C-
234	Pemerintah Kab. Buru Selatan	-	C	1.442	C-
235	Pemerintah Kota Ambon	C	B	2.246	B-
236	Pemerintah Provinsi Maluku Utara	CC	B	2.485	A-
237	Pemerintah Kab. Halmahera Utara	C	B	2.340	B
238	Pemerintah Kab. Pulau Morotai	C	CC	2.001	B-
239	Pemerintah Kota Ternate	C	D	1.202	B
240	Pemerintah Kab. Jayapura	C	CC	2.629	B-
241	Pemerintah Kab. Jayawijaya	C	CC	1.507	C-
242	Pemerintah Kab. Mimika	-	CC	2.001	D
243	Pemerintah Kab. Asmat	-	B	1.000	C
244	Pemerintah Kab. Mamberamo Tengah	-	D	1.477	NA
245	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	BB	BB	2.680	A-
246	Pemerintah Kab. Karimun	BB	BB	2.005	B
247	Pemerintah Kab. Natuna	BB	BB	3.185	B
248	Pemerintah Kab. Sorong	CC	B	2.252	B-
249	Pemerintah Kab. Manokwari	C	CC	1.684	C
250	Pemerintah Kab. Teluk Bintuni	-	D	1.525	C
251	Pemerintah Kab. Teluk Wondama	CC	B	1.940	C-
252	Pemerintah Kab. Fak-Fak	-	CC	1.536	C-
253	Pemerintah Kab. Maybrat	-	D	1.165	D
254	Pemerintah Kab. Pegunungan Arfak	-	D	1.165	E
255	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	B	B	2.887	B-
256	Pemerintah Kab. Polewali Mandar	B	BB	3.855	B
257	Pemerintah Kab. Majene	CC		2.557	C
258	Pemerintah Kab. Mamuju Tengah	C	CC	2.194	B-
259	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	BB	BB	2.832	B-
260	Pemerintah Kab. Nunukan	B	B	2.614	B-
261	Pemerintah Kab. Aceh Utara	C	CC		C
262	Pemerintah Kab. Aceh Tenggara	C	C		C
263	Pemerintah Kab. Simeulue	-	C		B-
264	Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya	CC	CC		B-
265	Pemerintah Kab. Aceh Tamiang	CC	B		B-
266	Pemerintah Kab. Nagan Raya	CC	CC		C-
267	Pemerintah Kab. Aceh Jaya	B	CC		B-
268	Pemerintah Kab. Pidie Jaya	CC	B		B
269	Pemerintah Kota Sabang	CC	CC		B
270	Pemerintah Kota Banda Aceh	B	B		A-
271	Pemerintah Kota Lhokseumawe	CC	B		B-
272	Pemerintah Kota Subulussalam	C	C		B-
273	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	BB	B		B
274	Pemerintah Kab. Deli Serdang	B	BB		B
275	Pemerintah Kab. Karo	C	CC		C
276	Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah	C	C		C-
277	Pemerintah Kab. Simalungun	C	CC		C-
278	Pemerintah Kab. Toba Samosir	-	CC		C
279	Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan	CC	BB		B-
280	Pemerintah Kab. Samosir	CC	B		C
281	Pemerintah Kab. Serdang Bedagai	CC			B
282	Pemerintah Kab. Padang Lawas	C	CC		C-
283	Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara	C	CC		D
284	Pemerintah Kab. Batubara	-	B		C
285	Pemerintah Kota Pematang Siantar	-	CC		B-
286	Pemerintah Kota Tanjung Balai	CC	B		C
287	Pemerintah Kota Sibolga	C	CC		C
288	Pemerintah Kota Gunung Sitoli	-	CC		C
289	Pemerintah Kab. Kampar	B	B		B-
290	Pemerintah Kab. Bengkalis	B	B		B-
291	Pemerintah Kab. Indragiri Hilir	BB	B		B-
292	Pemerintah Kab. Pelalawan	B	B		C
293	Pemerintah Kab. Rokan Hilir	CC	B		C
294	Pemerintah Kab. Siak	B			B
295	Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti	CC	B		C
296	Pemerintah Kota Dumai	B	B		C
297	Pemerintah Kab. Agam	B	B		B-
298	Pemerintah Kab. Pasaman	CC	B		B-
299	Pemerintah Kab. Kep. Mentawai	-			C
300	Pemerintah Kab. Solok Selatan	B	B		B-
301	Pemerintah Kab. Pasaman Barat	CC	B		B-
302	Pemerintah Kota Padang Panjang	B	B		B
303	Pemerintah Kota Sawahlunto	B	B		B-
304	Pemerintah Kota Solok	B	B		B
305	Pemerintah Kota Padang	BB	BB		B
306	Pemerintah Kota Payakumbuh	BB	BB		A-
307	Pemerintah Kab. Batang Hari	B	BB		B
308	Pemerintah Kab. Tebo	C	B		B-
309	Pemerintah Kab. Muaro Jambi	C	B		B-
310	Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur	CC	B		B-
311	Pemerintah Kota Sungai Penuh	C	B		B
312	Pemerintah Kab. Lahat	B	B		C
313	Pemerintah Kab. Empat Lawang	CC	B		C
314	Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara	CC	B		D
315	Pemerintah Kota Palembang	B	B		A-
316	Pemerintah Kota Prabumulih	B	B		B
317	Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	C	B		B-
318	Pemerintah Kab. Bangka	BB	BB		B
319	Pemerintah Kab. Bangka Barat	B	B		C-
320	Pemerintah Kab. Bangka Tengah	BB	BB		A-
321	Pemerintah Kab. Belitung Timur	BB	B		C
322	Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan	B	B		B
323	Pemerintah Kab. Kaur	C	CC		B-
324	Pemerintah Kab. Mukomuko	CC	B		C
325	Pemerintah Kab. Kepahiang	CC			B-
326	Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah	CC	B		B-
327	Pemerintah Kab. Lampung Selatan	BB	B		B
328	Pemerintah Kab. Lampung Tengah	B	B		B-
329	Pemerintah Kab. Lampung Utara	CC	CC		B
330	Pemerintah Kab. Tulang Bawang	CC	B		A-
331	Pemerintah Kab. Tanggamus	CC	B		B
332	Pemerintah Kab. Way Kanan	CC	B		B
333	Pemerintah Kab. Lampung Timur	CC	CC		C
334	Pemerintah Kab. Pesawaran	B	B		B-
335	Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat	CC	B		B
336	Pemerintah Kab. Pringsewu	B	B		C
337	Pemerintah Kota Metro	B	B		A-
338	Pemerintah Kota Bandar Lampung	CC	CC		A
339	Pemerintah Kab. Kepulauan Seribu	-
340	Pemerintah Kota Jakarta Barat	-
341	Pemerintah Kota Jakarta Pusat	-
342	Pemerintah Kota Jakarta Selatan	-
343	Pemerintah Kota Jakarta Timur	-
344	Pemerintah Kota Jakarta Utara	-
345	Jakarta Selatan	-
346	Pemerintah Kab. Bogor	BB	B		B
347	Pemerintah Kab. Sukabumi	BB	B		B
348	Pemerintah Kab. Cianjur	B	B		B
349	Pemerintah Kab. Kuningan	B	B		B-
350	Pemerintah Kab. Indramayu	B	B		B-
351	Pemerintah Kab. Majalengka	BB			B
352	Pemerintah Kab. Pangandaran	BB	B		B-
353	Pemerintah Kota Tasikmalaya	BB	BB		B
354	Pemerintah Kab. Pandeglang	B	BB		A-
355	Pemerintah Kab. Lebak	BB	BB		B
356	Pemerintah Kab. Tangerang	BB	BB		B
357	Pemerintah Kota Cilegon	BB	B		B
358	Pemerintah Kota Serang	BB	B		C
359	Pemerintah Kab. Gunungkidul	A	BB		A
360	Pemerintah Kota Yogyakarta	A	A		A-
361	Pemerintah Kab. Batang	B	B		A-
362	Pemerintah Kab. Brebes	BB	B		B
363	Pemerintah Kab. Pemalang	B	B		B
364	Pemerintah Kab. Blora	B	B		B
365	Pemerintah Kab. Banjarnegara	B	B		A-
366	Pemerintah Kab. Purworejo	B	B		B
367	Pemerintah Kab. Wonogiri	BB	BB		A-
368	Pemerintah Kab. Mojokerto	A	BB		C
369	Pemerintah Kab. Sidoarjo	BB	BB		A-
370	Pemerintah Kab. Pamekasan	BB	BB		C
371	Pemerintah Kab. Bangkalan	CC	B		C
372	Pemerintah Kab. Jember	B	B		B-
373	Pemerintah Kab. Pasuruan	B	BB		A-
374	Pemerintah Kab. Probolinggo	BB	B		A-
375	Pemerintah Kab. Lumajang	BB	B		B-
376	Pemerintah Kab. Ponorogo	BB	BB		B-
377	Pemerintah Kab. Pacitan	BB	B		B
378	Pemerintah Kab. Tuban	A	BB		B
379	Pemerintah Kota Malang	BB	A		A-
380	Pemerintah Kota Probolinggo	BB	BB		B
381	Pemerintah Kota Blitar	A	BB		A-
382	Pemerintah Kota Kediri	BB	BB		C
383	Pemerintah Kab. Sambas	B	B		A-
384	Pemerintah Kab. Sintang	B	B		B-
385	Pemerintah Kab. Kapuas Hulu	B	B		C
386	Pemerintah Kab. Ketapang	BB	B		B
387	Pemerintah Kab. Bengkayang	CC	B		B-
388	Pemerintah Kab. Landak	B	B		B
389	Pemerintah Kab. Melawi	CC	CC		C-
390	Pemerintah Kab. Kayong Utara	B	B		B
391	Pemerintah Kota Pontianak	BB	BB		B
392	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	B	B		B-
393	Pemerintah Kab. Kapuas	B	B		B
394	Pemerintah Kab. Barito Selatan	B	B		C-
395	Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur	BB	B		C
396	Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat	BB	B		B
397	Pemerintah Kab. Gunung Mas	CC	B		C-
398	Pemerintah Kab. Lamandau	B	B		C
399	Pemerintah Kab. Sukamara	B	B		B-
400	Pemerintah Kab. Murung Raya	CC	CC		B-
401	Pemerintah Kab. Seruyan	CC			B
402	Pemerintah Kab. Barito Timur	B	CC		D
403	Pemerintah Kota Palangka Raya	B	B		B-
404	Pemerintah Kab. Banjar	BB	B		A-
405	Pemerintah Kab. Tapin	BB	B		A-
406	Pemerintah Kab. Tabalong	BB	B		A-
407	Pemerintah Kab. Kotabaru	CC	B		B
408	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara	C	B		B-
409	Pemerintah Kab. Balangan	BB	BB		B
410	Pemerintah Kota Banjarmasin	A	BB		A-
411	Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara	B	B		A
412	Pemerintah Kab. Berau	C	B		B-
413	Pemerintah Kab. Kutai Barat	CC	B		C
414	Pemerintah Kab. Kutai Timur	CC	B		C-
415	Pemerintah Kota Bontang	BB	B		A-
416	Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe	B	B		B-
417	Pemerintah Kab. Minahasa Utara	CC	B		B-
418	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara	CC	B		C
419	Pemerintah Kab. Siau Tagulandang Biaro	-	C		C-
420	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur	CC	B		C-
421	Pemerintah Kota Manado	CC	BB		A-
422	Pemerintah Kota Bitung	CC	B		B
423	Pemerintah Kab. Gorontalo	B	B		B
424	Pemerintah Kab. Pohuwato	B	B		C
425	Pemerintah Kab. Bone Bolango	B	BB		A-
426	Pemerintah Kab. Gorontalo Utara	B	B		B
427	Pemerintah Kab. Poso	CC	B		D
428	Pemerintah Kab. Donggala	-	CC		D
429	Pemerintah Kab. Tolitoli	CC	B		D
430	Pemerintah Kab. Banggai	B	BB		B
431	Pemerintah Kab. Buol	C	CC		C-
432	Pemerintah Kab. Morowali	CC	CC		C
433	Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan	CC	CC		D
434	Pemerintah Kab. Parigi Moutong	C	B		D
435	Pemerintah Kab. Sigi	CC	B		D
436	Pemerintah Kab. Banggai Laut	C	CC		C-
437	Pemerintah Kab. Morowali Utara	CC	CC		C-
438	Pemerintah Kab. Pinrang	BB	B		A-
439	Pemerintah Kab. Wajo	B	B		C
440	Pemerintah Kab. Bone	CC	B		B-
441	Pemerintah Kab. Maros	B	B		B
442	Pemerintah Kab. Luwu	C	B		C-
443	Pemerintah Kab. Sinjai	B	B		B
444	Pemerintah Kab. Bulukumba	CC	B		B
445	Pemerintah Kab. Bantaeng	CC	B		B
446	Pemerintah Kab. Jeneponto	CC	B		B-
447	Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar	CC	B		B-
448	Pemerintah Kab. Takalar	CC	B		C
449	Pemerintah Kab. Barru	CC	B		B
450	Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang	C	B		C
451	Pemerintah Kab. Pangkajene dan Kepulauan	CC	B		B
452	Pemerintah Kab. Enrekang	CC	CC		C
453	Pemerintah Kab. Luwu Timur	B	B		B-
454	Pemerintah Kab. Toraja Utara	CC	B		C
455	Pemerintah Kota Parepare	B	B		A-
456	Pemerintah Kab. Konawe	CC	B		C
457	Pemerintah Kab. Buton	CC	B		C-
458	Pemerintah Kab. Kolaka Utara	CC	B		C
459	Pemerintah Kab. Bombana	B	B		B
460	Pemerintah Kab. Wakatobi	B	B		C
461	Pemerintah Kab. Buton Utara	CC	B		C-
462	Pemerintah Kab. Kolaka Timur	C	CC		C-
463	Pemerintah Kab. Buton Tengah	CC	B		C-
464	Pemerintah Kota Kendari	CC	B		B
465	Pemerintah Kab. Buleleng	A	B		B
466	Pemerintah Kab. Karangasem	B	B		B-
467	Pemerintah Kab. Bangli	BB	B		B-
468	Pemerintah Kab. Tabanan	BB	B		A-
469	Pemerintah Kota Denpasar	A	BB		A-
470	Pemerintah Provinsi NTB	-	BB		B
471	Pemerintah Kab. Lombok Barat	B	B		B-
472	Pemerintah Kab. Lombok Timur	CC	B		B-
473	Pemerintah Kab. Bima	CC	B		C
474	Pemerintah Kab. Dompu	CC	B		C-
475	Pemerintah Kab. Sumbawa Barat	B	B		C
476	Pemerintah Kota Mataram	BB	BB		B
477	Pemerintah Kota Bima	CC	B		B
478	Pemerintah Provinsi NTT	-	B		C
479	Pemerintah Kab. Kupang	CC	CC		C-
480	Pemerintah Kab. Belu	CC	CC		B-
481	Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan	C	B		C-
482	Pemerintah Kab. Alor	C	CC		C-
483	Pemerintah Kab. Sikka	C	B		D
484	Pemerintah Kab. Flores Timur	C	CC		C-
485	Pemerintah Kab. Ngada	C	CC		D
486	Pemerintah Kab. Manggarai	B	B		C-
487	Pemerintah Kab. Sumba Timur	CC	B		D
488	Pemerintah Kab. Sumba Barat	C	CC		D
489	Pemerintah Kab. Lembata	C	CC		F
490	Pemerintah Kab. Manggarai Barat	B	B		C
491	Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya	C	C		D
492	Pemerintah Kab. Nagekeo	C	B		D
493	Pemerintah Kota Kupang	B	B		C
494	Pemerintah Provinsi Maluku	C	B		B
495	Pemerintah Kab. Kepulauan Aru	CC	CC		D
496	Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat	-	CC		C
497	Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya	C			C-
498	Pemerintah Kota Tual	-	CC		B-
499	Pemerintah Kab. Halmahera Barat	-	C		C-
500	Pemerintah Kab. Halmahera Tengah	-	C		C-
501	Pemerintah Kab. Kepulauan Sula	-	C		B-
502	Pemerintah Kab. Halmahera Selatan	C	CC		B-
503	Pemerintah Kab. Halmahera Timur	C	CC		C
504	Pemerintah Kab. Pulau Taliabu	D	CC		C-
505	Pemerintah Kota Tidore Kepulauan	C	B		B-
506	Pemerintah Provinsi Papua	C	B		B-
507	Pemerintah Kab. Biak Numfor	C	CC		C
508	Pemerintah Kab. Kepulauan Yapen	-	C		C
509	Pemerintah Kab. Merauke	-	CC		B-
510	Pemerintah Kab. Nabire	-	C		C-
511	Pemerintah Kab. Puncak Jaya	-	C		NA
512	Pemerintah Kab. Paniai	-	C		NA
513	Pemerintah Kab. Boven Digoel	-	C		NA
514	Pemerintah Kab. Mappi	-	CC		C
515	Pemerintah Kab. Yahukimo	-	C		NA
516	Pemerintah Kab. Pegunungan Bintang	-	D		NA
517	Pemerintah Kab. Tolikara	-	C		NA
518	Pemerintah Kab. Sarmi	-	C		NA
519	Pemerintah Kab. Keerom	-	CC		NA
520	Pemerintah Kab. Waropen	-	D		NA
521	Pemerintah Kab. Supiori	-	C		NA
522	Pemerintah Kab. Mamberamo Raya	-	C		NA
523	Pemerintah Kab. Lanny Jaya	-	C		NA
524	Pemerintah Kab. Yalimo	-	C		NA
525	Pemerintah Kab. Nduga	-	C		NA
526	Pemerintah Kab. Dogiyai	-	D		NA
527	Pemerintah Kab. Puncak	-	C		NA
528	Pemerintah Kab. Deiyai	-	C		NA
529	Pemerintah Kab. Intan Jaya	-	D		NA
530	Pemerintah Kota Jayapura	CC	B		B
531	Pemerintah Kab. Bintan	B	B		B
532	Pemerintah Kab. Lingga	BB	B		B
533	Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas	BB	B		B-
534	Pemerintah Kota Batam	A	B		B
535	Pemerintah Kota Tanjungpinang	BB	BB		B
536	Pemerintah Provinsi Papua Barat	B	B		B
537	Pemerintah Kab. Sorong Selatan	-	CC		D
538	Pemerintah Kab. Raja Ampat	C	B		C-
539	Pemerintah Kab. Kaimana	C	CC		C-
540	Pemerintah Kab. Tambrauw	-	CC		D
541	Pemerintah Kab. Manokwari Selatan	-	C		E
542	Pemerintah Kota Sorong	-	C		C
543	Pemerintah Kab. Pasangkayu	CC	CC		C-
544	Pemerintah Kab. Mamuju	CC	B		B-
545	Pemerintah Kab. Mamasa	C	CC		C
546	Pemerintah Kab. Bulungan	BB	B		B-
547	Pemerintah Kab. Malinau	C			C
548	Pemerintah Kab. Tana Tidung	B	B		C
549	Pemerintah Kota Tarakan	BB	B		B

No	Nama Dataset	Keterangan	Ditambahkan pada	Aksi
1	Data Indeks RB 2021	Indeks RB	2022-09-28 14:44:13	Unduh
2	Data Indeks SPBE 2021	Indeks SPBE	2022-09-29 13:55:35	Unduh
3	Data Indeks SAKIP 2021	Indeks SAKIP	2022-09-29 16:20:09	Unduh
4	Data Indeks SAKIP 2022	Indeks SAKIP	2023-05-26 11:42:37	Unduh
5	Data Indeks RB 2022	Indeks RB	2023-05-26 11:43:36	Unduh
6	Data Indeks SPBE 2022	Indeks SPBE	2023-10-06 14:29:15	Unduh
7	Data Indeks SAKIP 2023	Indeks SAKIP	2024-08-16 13:40:44	Unduh
8	Data Indeks RB 2023	Indeks RB	2024-08-16 13:40:47	Unduh
9	Data Indeks SPBE 2023	Indeks SPBE	2024-08-16 13:41:12	Unduh