Satu Data - GIS KEMENTERIAN/LEMBAGA

dataset diperbarui	:	Desember 2022
dataset dibuat	:	Juli 2020
pengukuran dataset	:	Indeks reformasi birokrasi
tingkat penyajian dataset	:	instansi pusat/instansi daerah
cakupan dataset	:	Seluruh K/L, Provinsi dan Kab/Kota
produsen	:	Kementerian PANRB
kontak produsen	:	021-7394422
bidang urusan	:	Deputi Bidang RBWASKUN
satuan dataset	:	nilai
frekuensi dataset	:	tahunan
dimensi dataset	:	2019-2022

Dataset ini berisi data indeks reformasi birokrasi berdasarkan hasil evaluasi reformasi birorkasi untuk K/L, Provinsi dan Kabupaten/Kota dari tahun s.d. 2022. Dataset terkait topik Pendayagunaan Aparatur Negara ini dihasilkan oleh Kementerian PANRB yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali. Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:

a.	kode_instansi: menyatakan kode instansi sesuai ketentuan dengan tipe data numerik.
b.	nama_instansi: menyatakan nama instansi sesuai ketentuan dengan tipe data teks.
c.	nilai_indeks menyatakan nilai hasil evaluasi reformasi birokrasi dari setiap instansi dengan tipe data numerik.
d.	kriteria: menyatakan kriteria dari nilai indeks sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tipe data teks.

dataset diperbarui	:	Desember 2022
dataset dibuat	:	Juli 2020
pengukuran dataset	:	Indeks SAKIP
tingkat penyajian dataset	:	instansi pusat/instansi daerah
cakupan dataset	:	Seluruh K/L, Provinsi dan Kab/Kota
produsen	:	Kementerian PANRB
kontak produsen	:	021-7394422
bidang urusan	:	Deputi Bidang RBWASKUN
satuan dataset	:	nilai
frekuensi dataset	:	tahunan
dimensi dataset	:	2019-2022

Dataset ini berisi data indeks SAKIP berdasarkan hasil evaluasi SAKIP untuk K/L, Provinsi dan Kabupaten/Kota dari tahun s.d. 2022. Dataset terkait topik Pendayagunaan Aparatur Negara ini dihasilkan oleh Kementerian PANRB yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali. Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:

a.	kode_instansi: menyatakan kode instansi sesuai ketentuan dengan tipe data numerik.
b.	nama_instansi: menyatakan nama instansi sesuai ketentuan dengan tipe data teks.
c.	nilai_indeks menyatakan nilai hasil evaluasi SAKIP dari setiap instansi dengan tipe data numerik.
d.	kriteria: menyatakan kriteria dari nilai indeks sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tipe data teks.

dataset diperbarui	:	Desember 2022
dataset dibuat	:	Juli 2020
pengukuran dataset	:	Indeks SPBE
tingkat penyajian dataset	:	instansi pusat/instansi daerah
cakupan dataset	:	Seluruh K/L, Provinsi dan Kab/Kota
produsen	:	Kementerian PANRB
kontak produsen	:	021-7394422
bidang urusan	:	Deputi Bidang BALAK
satuan dataset	:	nilai
frekuensi dataset	:	tahunan
dimensi dataset	:	2019-2022

Dataset ini berisi data indeks SPBE berdasarkan hasil evaluasi SPBE untuk K/L, Provinsi dan Kabupaten/Kota dari tahun s.d. 2022. Dataset terkait topik Pendayagunaan Aparatur Negara ini dihasilkan oleh Kementerian PANRB yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali. Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:

a.	kode_instansi: menyatakan kode instansi sesuai ketentuan dengan tipe data numerik.
b.	nama_instansi: menyatakan nama instansi sesuai ketentuan dengan tipe data teks.
c.	nilai_indeks menyatakan nilai hasil evaluasi SPBE dari setiap instansi dengan tipe data numerik.
d.	kriteria: menyatakan kriteria dari nilai indeks sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tipe data teks.

dataset diperbarui	:	Desember 2021
dataset dibuat	:	Juli 2020
pengukuran dataset	:	Indeks Pelayanan Publik
tingkat penyajian dataset	:	instansi pusat/instansi daerah
cakupan dataset	:	Seluruh K/L, Provinsi dan Kab/Kota
produsen	:	Kementerian PANRB
kontak produsen	:	021-7394422
bidang urusan	:	Deputi Bidang Pelayanan Publik
satuan dataset	:	nilai
frekuensi dataset	:	tahunan
dimensi dataset	:	2019-2021

Dataset ini berisi data indeks Pelayanan Publik berdasarkan hasil evaluasi Pelayanan Publik untuk K/L, Provinsi dan Kabupaten/Kota dari tahun s.d. 2022. Dataset terkait topik Pendayagunaan Aparatur Negara ini dihasilkan oleh Kementerian PANRB yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali. Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:

a.	kode_instansi: menyatakan kode instansi sesuai ketentuan dengan tipe data numerik.
b.	nama_instansi: menyatakan nama instansi sesuai ketentuan dengan tipe data teks.
c.	nilai_indeks menyatakan nilai hasil evaluasi Pelayanan Publik dari setiap instansi dengan tipe data numerik.
d.	kriteria: menyatakan kriteria dari nilai indeks sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tipe data teks.

No	Instansi	Indeks RB(2024)	Indeks SAKIP(2024)	Indeks SPBE(2024)	Indeks PP(2024)
1	1010-Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
2	1020-Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3	1030-Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4	1040-Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia
5	1050-Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
6	1060-Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
7	1070-Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
8	1080-Kementerian Koordinator Bidang Pangan
9	2000-Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
10	2010-Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
11	2040-Kementerian Badan Usaha Milik Negara
12	2050-Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13	2060-Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
14	2100-Kementerian Pemuda Olahraga
15	2120-Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
16	3001-Kementerian Dalam Negeri
17	3002-Kementerian Luar Negeri
18	3003-Kementerian Pertahanan
19	3004-Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
20	3005-Kementerian Keuangan
21	3006-Kementerian Pertanian
22	3008-Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
23	3009-Kementerian Perhubungan
24	3010-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
25	3011-Kementerian Kesehatan
26	3012-Kementerian Agama
27	3013-Kementerian Ketenagakerjaan
28	3014-Kementerian Sosial
29	3015-Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
30	3016-Kementerian Kelautan dan Perikanan
31	3018-Kementerian Komunikasi dan Informatika
32	3019-Kementerian Perdagangan
33	3020-Kementerian Perindustrian
34	3021-Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat
35	3022-Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
36	3024-Kementerian Kehutanan
37	3025-Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
38	4001-Kementerian Sekretariat Negara
39	4002-Kejaksaan Agung
40	4003-Badan Intelijen Negara
41	4004-Majelis Permusyawaratan Rakyat
42	4005-Sekretariat Jenderal MPR
43	4006-Dewan Perwakilan Rakyat
44	4007-Mahkamah Agung RI
45	4008-Badan Pemeriksa Keuangan
46	4009-Dewan Ketahanan Nasional
47	4010-Badan Siber dan Sandi Negara
48	4011-Badan Kepegawaian Negara
49	4012-Lembaga Administrasi Negara
50	4013-Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
51	4014-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
52	4015-Badan Tenaga Nuklir Nasional
53	4016-Badan Pusat Statistik
54	4017-Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
55	4018-Arsip Nasional Republik Indonesia
56	4019-Badan Informasi Geospasial
57	4020-Badan Kependudukan dan KB Nasional
58	4021-Badan Koordinasi Penanaman Modal
59	4022-Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
60	4023-Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
61	4024-Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
62	4025-Perpustakaan Nasional RI
63	4026-Sekretariat Jenderal DPR
64	4027-Badan Standardisasi Nasional
65	4028-Badan Pengawas Tenaga Nuklir
66	4029-Sekretariat Jenderal DPD
67	4030-Sekretariat Jenderal DKN
68	4031-Badan Pengawas Obat dan Makanan
69	4032-Lembaga Ketahanan Nasional RI
70	4033-Kepolisian Negara RI
71	4034-Tentara Nasional Indonesia
72	4035-Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
73	4036-Sekretariat Kabinet
74	4037-Sekretariat Presiden
75	4038-Sekretariat Wakil Presiden
76	4040-Badan Narkotika Nasional
77	4041-Komisi Pemilihan Umum
78	4043-Badan Nasional Penanggulangan Bencana
79	4044-Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
80	4045-Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
81	4046-Mahkamah Konstitusi
82	4047-Komisi Pemberantasan Korupsi
83	4048-Korps Pegawai Republik Indonesia
84	4049-Komisi Yudisial
85	4050-Dewan Perwakilan Daerah
86	4051-Badan Nasional Penempatan Perlindungan TKI
87	4052-Badan Keamanan Laut
88	4053-Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan
89	4054-Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
90	4055-Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
91	4056-Ombudsman Republik Indonesia
92	4057-Televisi Republik Indonesia
93	4058-Radio Republik Indonesia
94	4059-Badan Nasional Pengelola Perbatasan
95	4060-Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
96	4061-Komisi Pengawas Persaingan Usaha
97	4062-Badan Pengawas Pemilihan Umum
98	4063-Badan Ekonomi Kreatif
99	4064-Badan Riset dan Inovasi Nasional
100	4100-Komisi Penyiaran Indonesia
101	4101-Komisi Banding Merek
102	4102-Komisi Banding Paten
103	4103-Komisi Hukum Nasional
104	4104-Komisi Informasi Pusat
105	4105-Komisi Kejaksaan
106	4106-Komisi Kepolisian Nasional
107	4107-Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
108	4108-Komisi Nasional Lanjut Usia
109	4109-Komisi Penanggulangan Aids Nasional
110	4110-Komisi Pengawas Haji Indonesia
111	4111-Komisi Perlindungan Anak Indonesia
112	4112-Komisi Aparatur Sipil Negara
113	4113-Komisi Penyuluhan Nasional
114	4114-Komisi Kabupaten/Kota Pengendalian Zoonosis
115	4115-Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis
116	4116-Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis
117	4200-Dewan Koperasi Indonesia
118	4201-Dewan Penerbangan Antariksa Nasional
119	4202-Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia
120	4203-Dewan Pengupahan Nasional
121	4204-Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
122	4205-Dewan Pertimbangan Presiden
123	4206-Dewan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional
124	4207-Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
125	4208-Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas
126	4209-Dewan Nasional Perubahan Iklim
127	4210-Dewan Riset Nasional
128	4211-Dewan Sumber Daya Air Nasional
129	4212-Dewan Pers
130	4213-Dewan Energi Nasional
131	4214-Dewan Insinyur Indonesia
132	4215-Dewan Jaminan Sosial Nasional
133	4216-Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
134	4217-Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
135	4218-Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
136	4219-Dewan Pertahanan Nasional
137	4220-Dewan Kelautan Indonesia
138	4222-Dewan Ketahanan Pangan
139	4230-Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus
140	4231-Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara
141	4232-Badan Penyelenggara Haji
142	4233-Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan
143	4234-Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
144	4235-Badan Gizi Nasional
145	4300-Badan Amil Zakat Nasional
146	4301-Badan Benih Nasional
147	4302-Badan Kebijaksanaan Dan Pengendalian Perumahan Dan Pemukiman Nasional
148	4304-Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
149	4305-Badan Nasional Sertifikasi Profesi
150	4306-Badan Olahraga Professional
151	4307-Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqial
152	4308-Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
153	4309-Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
154	4310-Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas
155	4311-Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik
156	4312-Badan Pengelola Dana Abadi Umat
157	4313-Badan Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu
158	4314-Badan Pengembangan Wilayahan Surabaya-Madura
159	4315-Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan
160	4316-Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun
161	4317-Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Sabang
162	4318-Badan Perlindungan Konsumen Nasional
163	4319-Badan Pertimbangan Kepegawaian
164	4320-Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional
165	4321-Badan Pertimbangan Perfilman Nasional
166	4322-Badan Standarisasi Dan Akreditasi Nasional Keolahragaan
167	4323-Badan Koordinasi Penyuluhan
168	4324-Badan Pelaksana Penyuluhan
169	4325-Badan Pengelola Perbatasan di Tingkat Daerah
170	4326-Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara
171	4327-Badan Pertimbangan Telekomunikasi
172	4328-Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia
173	4329-Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
174	4330-Badan Perlindungan Konsumen Nasional
175	4400-Komite Akreditasi Nasional
176	4401-Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
177	4402-Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan
178	4403-Komite Anti Dumping Indonesia
179	4404-Komite Inovasi Nasional
180	4405-Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur
181	4406-Komite Nasional Keselamatan Transportasi
182	4407-Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) Dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemic Influenza
183	4408-Komite Olahraga Nasional Indonesia
184	4409-Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia
185	4410-Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Di Pulau Batam, Pulau Bintan, Dan Pulau Karimun
186	4411-Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan
187	4412-Komite Standar Akuntansi Pemerintah
188	4413-Komite Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran
189	4414-Komite Ekonomi dan Industri Nasional
190	4415-Komite Nasional Keamanan Penerbangan
191	4416-Komite Perdagangan Nasional
192	4417-Komite Farmasi Nasional
193	4500-Lembaga Kerja Sama Tripartit
194	4501-Lembaga Koordinasi Dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
195	4502-Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban
196	4503-Lembaga Produktivitas Nasional
197	4504-Lembaga Sensor Film
198	4505-Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan
199	4600-Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
200	4601-Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
201	4602-Konsil Kedokteran Indonesia
202	4603-Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan
203	4604-Kantor Staf Presiden
204	4605-Konsil Keperawatan
205	4606-Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
206	4607-Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)
207	4608-Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat
208	4609-Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
209	4610-Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu
210	4611-Badan Otorita Danau Toba
211	4612-Badan Otorita Pengembangan Pariwisata Borobudur
212	4613-Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia
213	4614-Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
214	4615-Dewan Pertahanan Nasional
215	4616-Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik
216	4617-Komisi Nasional Disabilitas
217	4618-Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
218	4619-Komite Kebijakan Industri Pertahanan
219	4620-Komite Nasional Keuangan Syariah
220	4621-Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asian Nations
221	4622-Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
222	4623-Lembaga Sertifikasi Industri Hijau
223	4624-Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir
224	4625-Otoritas Nasional Senjata Kimia
225	4626-Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian
226	4627-Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
227	4628-BPJS Kesehatan
228	4629-BPJS Ketenagakerjaan
229	4630-Bank Indonesia
230	4631-Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
231	4632-Badan Restorasi Gambut
232	4633-Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
233	4634-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
234	4635-Dewan Nasional Keuangan Inklusif
235	4636-Komite Profesi Akuntan Publik
236	4637-Otoritas Jasa Keuangan
237	4901-BPSJ Kesehatan
238	4902-BPSJ Ketenagakerjaan

No	Instansi	Indeks RB (2024)	Indeks SAKIP (2024)	Indeks SPBE (2024)	Indeks PP (2024)
1	Pemerintah Provinsi Aceh	79.69	67.02	3.64	4.45
2	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	80.87	68.93	3.86	3.9
3	Pemerintah Provinsi Riau	83.97	71.22	3.75	4.12
4	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	86.85	78.98	3.85	3.64
5	Pemerintah Provinsi Jambi	78.86	68.42	03.05	3.68
6	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	74.73	77.52	3	4.6
7	Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung	84.37	72.92	4.11	4.23
8	Pemerintah Provinsi Bengkulu	76.35	69.05	3.92	3.94
9	Pemerintah Provinsi Lampung	82.34	68.36	04.09	4.27
10	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	93.72	81.66	4.46	4.53
11	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	99.01	88.89	4.73	4.76
12	Pemerintah Provinsi Banten	87.49	69.24	3.47	3.73
13	Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta	89.9	92.65	4.53	4.62
14	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	91.28	82.63	4.42	4.53
15	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	93.82	82.65	4.43	4.63
16	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	86.78	71.53	3.58	4.26
17	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	68.76	62.3	2.87	2.67
18	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	84.65	82.04	3.63	4.56
19	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	86.31	78.73	3.79	3.75
20	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	73.38	67.68	03.01	4.2
21	Pemerintah Provinsi Gorontalo	77.73	68.88	4.13	04.04
22	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	77.44	74.48	2.91	4.34
23	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	81.73	69.02	3.94	4.12
24	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	58.93	65.71	2.87	2.83
25	Pemerintah Provinsi Bali	92.05	78.97	4.3	4.41
26	Pemerintah Provinsi NTB	77.99	72.88	3.56	4.42
27	Pemerintah Provinsi NTT	75.63	63.68	3.89	3.56
28	Pemerintah Provinsi Maluku	65.11	62.01	2.63	2.18
29	Pemerintah Provinsi Maluku Utara	59.9	64.02	2.69	2.8
30	Pemerintah Provinsi Papua	55.87	66.85	02.03
31	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	83.24	77.87	03.05	4.26
32	Pemerintah Provinsi Papua Barat	61.31	63.22	2.28	3.32
33	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	73.76	68.79	3.7	3.32
34	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	82.07	71.05	3.79	4.22
35	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	82.07	71.05	3.79
36	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	82.07		3.79	4.22
37	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	82.07		3.79
38	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	82.07	71.05	2.39	4.22
39	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	82.07	71.05	2.39
40	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	82.07		2.39	4.22
41	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	82.07		2.39
42	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	23.64	71.05	3.79	4.22
43	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	23.64	71.05	3.79
44	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	23.64		3.79	4.22
45	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	23.64		3.79
46	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	23.64	71.05	2.39	4.22
47	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	23.64	71.05	2.39
48	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	23.64		2.39	4.22
49	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	23.64		2.39
50	Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan	22.53		1.62
51	Pemerintah Provinsi Papua Selatan	41.97	58.29	1.61
52	Pemerintah Provinsi Papua Tengah	41.77	19.1	1.88
53	Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya

No	Instansi	Indeks RB (2024)	Indeks SAKIP (2024)	Indeks SPBE (2024)	Indeks PP (2024)
1	Pemerintah Kab. Aceh Besar	50.23	54.9	2.39	3.58
2	Pemerintah Kab. Pidie	66.37	57.67	2.25	3.68
3	Pemerintah Kab. Aceh Utara	58.5	61.35	1.44	3.72
4	Pemerintah Kab. Aceh Timur	62.88	60.07	2.38	3.39
5	Pemerintah Kab. Aceh Selatan	67.08	61.04	2.75	3.62
6	Pemerintah Kab. Aceh Barat	70.09	63.41	2.69	3.92
7	Pemerintah Kab. Aceh Tengah	66.5	60.18	2.48	3.95
8	Pemerintah Kab. Aceh Tenggara	51.84	55.09	2.29	04.09
9	Pemerintah Kab. Simeulue	59.35	50.03	1.86	3.81
10	Pemerintah Kab. Bireuen	67.6	60.44	2.32	4.18
11	Pemerintah Kab. Aceh Singkil	62.2	64.48	2.28	4.25
12	Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya	69.24	61.57	2.86	3.69
13	Pemerintah Kab. Gayo Lues	68.65	60.47	2.69	3.78
14	Pemerintah Kab. Aceh Tamiang	61.66	62.39	2.86	4.29
15	Pemerintah Kab. Nagan Raya	66.23	60.02	2.94	3.76
16	Pemerintah Kab. Aceh Jaya	69.59	61.13	2.67	3.79
17	Pemerintah Kab. Bener Meriah	63.91	67.84	2.66	3.99
18	Pemerintah Kab. Pidie Jaya	64.64	63.11	2.61	04.06
19	Pemerintah Kota Sabang	63.36	57.36	03.02	3.77
20	Pemerintah Kota Banda Aceh	75.53	62.75	3.7	4.38
21	Pemerintah Kota Langsa	68.62	61.46	1.95	3.86
22	Pemerintah Kota Lhokseumawe	67.7	61.12	2.8	3.94
23	Pemerintah Kota Subulussalam	59.24	52.4	2.48	3.82
24	Pemerintah Kab. Deli Serdang	76.78	71.79	3.57	4.53
25	Pemerintah Kab. Karo	69.8	60.41	03.04	3.63
26	Pemerintah Kab. Langkat	73.2	65.16	3.66	4.34
27	Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah	52.41	50.13	2.38	2.26
28	Pemerintah Kab. Simalungun	62.29	52.12	2.37	4.11
29	Pemerintah Kab. Labuhanbatu	61.38	50.36	1.93	2.6
30	Pemerintah Kab. Dairi	70.12	61.06	2.69	3.83
31	Pemerintah Kab. Tapanuli Utara	58.88	63.14	2.85	3.47
32	Pemerintah Kab. Tapanuli Selatan	64.56	58.16	3.14	2.54
33	Pemerintah Kab. Asahan	77.52	66.74	2.86	3.17
34	Pemerintah Kab. Nias	69.3	61.55	3.72	04.07
35	Pemerintah Kab. Toba Samosir	64.97	60.04	2.95	3.81
36	Pemerintah Kab. Mandailing Natal	55.96	53.46	2.89	2.8
37	Pemerintah Kab. Nias Selatan	60.49	54.15	2.9	3.13
38	Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan	75.38	74.2	2.8	3.32
39	Pemerintah Kab. Pakpak Bharat	70.4	62.76	2.66	3.55
40	Pemerintah Kab. Samosir	67.92	68.8	2.7	3.67
41	Pemerintah Kab. Serdang Bedagai	74.14	70.04	2.65	4.47
42	Pemerintah Kab. Padang Lawas	58.54	56.28	2.17	4.1
43	Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara	61.81	60.71	2.26	4.11
44	Pemerintah Kab. Batubara	65.5	62.83	2.67	2.96
45	Pemerintah Kab. Labuhanbatu Selatan	65.06	55.23	2.78	3.44
46	Pemerintah Kab. Labuhanbatu Utara	62.94	60.09	2.94	3.88
47	Pemerintah Kab. Nias Barat	38.56	47.13	1.8	03.07
48	Pemerintah Kab. Nias Utara	49.43	55.54	2.41	4.21
49	Pemerintah Kota Medan	70.46	62.44	3.67	4.51
50	Pemerintah Kota Tebing Tinggi	83.43	67.75	3.79	4.15
51	Pemerintah Kota Binjai	66.48	60.19	3.12	04.01
52	Pemerintah Kota Pematang Siantar	64.17	60.41	03.06	2.85
53	Pemerintah Kota Tanjung Balai	68.9	63.52	3.24	3.14
54	Pemerintah Kota Sibolga	56.91	56.77	2.41	3.75
55	Pemerintah Kota Padangsidimpuan	66.01	62.01	2.66	3.86
56	Pemerintah Kota Gunung Sitoli	60.81	57.37	2.23	4.39
57	Pemerintah Kab. Kampar	70.49	63.08	2.96	4.1
58	Pemerintah Kab. Bengkalis	65.12	70.14	2.79	4.39
59	Pemerintah Kab. Indragiri Hulu	74.22	66.87	2.89	4
60	Pemerintah Kab. Indragiri Hilir	77.6	65.15	2.54	4.32
61	Pemerintah Kab. Pelalawan	73.41	66.33	2.5	3.2
62	Pemerintah Kab. Rokan Hulu	75.06	64.07	3.46	4.18
63	Pemerintah Kab. Rokan Hilir	72.46	68.48	3.51	3.29
64	Pemerintah Kab. Siak	81.83	67.06	3.54	4.14
65	Pemerintah Kab. Kuantan Singingi	68.24	64.64	3.23	4.53
66	Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti	59.06	68.2	03.08	3.17
67	Pemerintah Kota Pekanbaru	78.29	67.16	3.85	4.25
68	Pemerintah Kota Dumai	75.48	65.48	3.9	3.84
69	Pemerintah Kab. Agam	76.75	67.11	2.56	3.25
70	Pemerintah Kab. Pasaman	72.21	63.1	2.67	4.13
71	Pemerintah Kab. Limapuluh Kota	71.23	62.16	2.7	4.27
72	Pemerintah Kab. Solok	75.12	68.58	3.49	4.46
73	Pemerintah Kab. Padang Pariaman	79.12	71.05	3.51	4.29
74	Pemerintah Kab. Pesisir Selatan	79.48	68.94	4.23	4.46
75	Pemerintah Kab. Tanah Datar	78.05	67.6	2.81	4.26
76	Pemerintah Kab. Sijunjung	78.05	65.99	3	4.36
77	Pemerintah Kab. Kep. Mentawai	62.16	65.8	2.46	3.27
78	Pemerintah Kab. Solok Selatan	71.66	61.3	3.28	3.84
79	Pemerintah Kab. Dharmasraya	75.96	67.24	3.61	3.21
80	Pemerintah Kab. Pasaman Barat	74.23	63.01	3.66	3.5
81	Pemerintah Kota Bukittinggi	72.12	71.43	2.49	4.13
82	Pemerintah Kota Padang Panjang	78.3	64.22	3.16	4.17
83	Pemerintah Kota Sawahlunto	75.04	64	3.41	3.18
84	Pemerintah Kota Solok	83.18	68.59	3.75	04.08
85	Pemerintah Kota Padang	85.92	78.68	3.96	3.44
86	Pemerintah Kota Payakumbuh	83.28	76.01	3.75	4.5
87	Pemerintah Kota Pariaman	71.03	57.43	3.44	4.32
88	Pemerintah Kab. Batang Hari	78.73	71.21	3.55	2.44
89	Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat	71.88	64.68	2.92	3.4
90	Pemerintah Kab. Bungo	68	69.05	2.71	2.97
91	Pemerintah Kab. Merangin	67.71	67.58	3.2	3.28
92	Pemerintah Kab. Kerinci	67.82	64.44	2.18	3.66
93	Pemerintah Kab. Sarolangun	73.46	65.18	3.1	2.99
94	Pemerintah Kab. Tebo	70.04	66.85	2.62	2.54
95	Pemerintah Kab. Muaro Jambi	59.54	61.72	2.62	3.23
96	Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur	63.72	62.38	2.83	3.27
97	Pemerintah Kota Jambi	72.97	68.64	4.32	3.96
98	Pemerintah Kota Sungai Penuh	58.65	68.39	3.14	1.32
99	Pemerintah Kab. Musi Banyuasin	73.54	69.07	3.62	4.57
100	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu	62.98	60.02	2.62	4.52
101	Pemerintah Kab. Muara Enim	80.71	76.51	3.29	4.56
102	Pemerintah Kab. Lahat	60.25	66.67	2.33	3.89
103	Pemerintah Kab. Musi Rawas	75.77	71.27	03.09	4.51
104	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir	74.36	62.01	3.55	4.51
105	Pemerintah Kab. Banyuasin	75.2	65.7	2.71	4.46
106	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur	70.91	62.33	2.61	4.58
107	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Sel.	63.26	62.6	2.4	4.14
108	Pemerintah Kab. Ogan Ilir	73.98	62.36	2.94	4.4
109	Pemerintah Kab. Empat Lawang	58	62.91	2.34	04.07
110	Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara	62.51	62.39	2.38	4.34
111	Pemerintah Kota Palembang	79.83	72.01	3.51	4.66
112	Pemerintah Kota Pagar Alam	67.85	63.68	2.54	3.99
113	Pemerintah Kota Lubuk Linggau	68.39	74.94	2.64	4.44
114	Pemerintah Kota Prabumulih	73.26	60.86	3.37	4.46
115	Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	67.44	62.33	2.66	4.44
116	Pemerintah Kab. Bangka	80.74	71.53	2.8	4.11
117	Pemerintah Kab. Belitung	79.74	64.68	3.35	04.02
118	Pemerintah Kab. Bangka Barat	77.16	67.77	3.16	3.7
119	Pemerintah Kab. Bangka Tengah	79.44	73.23	04.07	4.11
120	Pemerintah Kab. Bangka Selatan	70.97	64.82	3.25	3.92
121	Pemerintah Kab. Belitung Timur	82.58	66.37	4.16	04.01
122	Pemerintah Kota Pangkal Pinang	76.14	64.22	3.81	4.15
123	Pemerintah Kab. Bengkulu Utara	71.96	64.34	3.28	3.65
124	Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan	70.81	63.24	2.87	3.94
125	Pemerintah Kab. Rejang Lebong	64.18	62.47	3.24	03.07
126	Pemerintah Kab. Kaur	59.61	61.62	2.42	3.82
127	Pemerintah Kab. Seluma	65.24	62.3	2.26	3.55
128	Pemerintah Kab. Mukomuko	63.04	60.74	02.07	3.78
129	Pemerintah Kab. Kepahiang	60.52	60.31	2.47	3.85
130	Pemerintah Kab. Lebong	67.94	63.33	3.38	3.65
131	Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah	64.58	61.98	2.84	2.96
132	Pemerintah Kota Bengkulu	69.82	63.06	2.63	3.95
133	Pemerintah Kab. Lampung Selatan	76.27	66.53	03.08	3.89
134	Pemerintah Kab. Lampung Tengah	73.45	66.42	2.68	4.46
135	Pemerintah Kab. Lampung Utara	61.87	60.02	3.12	4.42
136	Pemerintah Kab. Lampung Barat	70.74	67.25	2.62	3.9
137	Pemerintah Kab. Tulang Bawang	66.88	61	2.85	4.5
138	Pemerintah Kab. Tanggamus	68.81	65.16	3.44	4.27
139	Pemerintah Kab. Way Kanan	73.03	61.12	3.52	4.37
140	Pemerintah Kab. Lampung Timur	71.3	60.18	2.84	3.99
141	Pemerintah Kab. Pesawaran	76.09	64.76	3.49	4.32
142	Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat	67.58	60.19	2.49	3.42
143	Pemerintah Kab. Pringsewu	73.84	67.19	03.05	4.46
144	Pemerintah Kab. Mesuji	77.1	62.75	3.99	04.08
145	Pemerintah Kab. Pesisir Barat	65.53	60.02	2.94	3.66
146	Pemerintah Kota Metro	76.12	69.16	3.34	4.6
147	Pemerintah Kota Bandar Lampung	70.65	60.48	2.98	4.33
148	Pemerintah Kab. Kepulauan Seribu
149	Pemerintah Kota Jakarta Barat
150	Pemerintah Kota Jakarta Pusat
151	Pemerintah Kota Jakarta Selatan
152	Pemerintah Kota Jakarta Timur
153	Pemerintah Kota Jakarta Utara
154	Jakarta Selatan
155	Pemerintah Kab. Bogor	86.15	69.38	4.1	4.35
156	Pemerintah Kab. Sukabumi	85.94	66.84	3.95	4.49
157	Pemerintah Kab. Cianjur	84.85	67.08	3.75	4.16
158	Pemerintah Kab. Bekasi	83.78	67.03	04.08	4.36
159	Pemerintah Kab. Karawang	84.09	67.48	4.4	4.26
160	Pemerintah Kab. Purwakarta	84.95	66.34	3.94	4.58
161	Pemerintah Kab. Subang	79.08	69.01	3.38	4.53
162	Pemerintah Kab. Bandung	87.37	72.97	3.98	4.34
163	Pemerintah Kab. Sumedang	89.65	77.44	4.51	4.58
164	Pemerintah Kab. Garut	86.53	75.93	3.89	4.56
165	Pemerintah Kab. Tasikmalaya	78.47	64.8	3.76	4.38
166	Pemerintah Kab. Ciamis	82.37	69.28	3.65	4.29
167	Pemerintah Kab. Cirebon	81.14	66.2	3.61	4.24
168	Pemerintah Kab. Kuningan	75.02	65.64	3.57	4.37
169	Pemerintah Kab. Indramayu	81.23	65.09	3.93	4.4
170	Pemerintah Kab. Majalengka	82.41	70.52	2.94	4.32
171	Pemerintah Kab. Bandung Barat	80.77	68.85	3.78	2.96
172	Pemerintah Kab. Pangandaran	76.46	67.98	3.56	4.44
173	Pemerintah Kota Bandung	88.02	81.4	4.59	4.68
174	Pemerintah Kota Bogor	90.36	78.29	04.08	4.65
175	Pemerintah Kota Sukabumi	87.1	76.36	3.79	4.62
176	Pemerintah Kota Cirebon	85.14	69.04	4.13	3.97
177	Pemerintah Kota Bekasi	83.46	67.33	3.83	4.58
178	Pemerintah Kota Depok	87.11	68.8	4.32	4.67
179	Pemerintah Kota Cimahi	86.29	66.22	4.15	4.58
180	Pemerintah Kota Tasikmalaya	85.16	71.11	3.96	4.3
181	Pemerintah Kota Banjar	85.71	68.89	3.58	4.52
182	Pemerintah Kab. Serang	80.77	77.11	3.73	4.15
183	Pemerintah Kab. Pandeglang	74.3	70.09	3.45	4.16
184	Pemerintah Kab. Lebak	79.85	78.98	3.52	04.05
185	Pemerintah Kab. Tangerang	84.56	75.2	3.91	4.17
186	Pemerintah Kota Tangerang	85.73	69.3	3.85	4.35
187	Pemerintah Kota Cilegon	78.05	68.9	2.56	4.23
188	Pemerintah Kota Serang	76.3	62.57	2.61	3.99
189	Pemerintah Kota Tangerang Selatan	86.56	69.06	3.48	4.25
190	Pemerintah Kab. Bantul	88.02	81.27	4.18	4.18
191	Pemerintah Kab. Sleman	92.9	80.86	4.3	4.63
192	Pemerintah Kab. Gunungkidul	58.35	61.68	2.74
193	Pemerintah Kab. Kulon Progo	87.04	83.75	3.91	4.55
194	Pemerintah Kota Yogyakarta	91.57	84.84	3.5	4.53
195	Pemerintah Kab. Semarang	77.87	62.96	3.31	4.5
196	Pemerintah Kab. Kendal	77.53	69.79	3.66	4.44
197	Pemerintah Kab. Demak	86.58	69.1	3.93	4.47
198	Pemerintah Kab. Grobogan	83.96	65.93	3.57	4.41
199	Pemerintah Kab. Pekalongan	76.98	65.69	03.05	4.29
200	Pemerintah Kab. Batang	81.17	68.95	3.55	4.37
201	Pemerintah Kab. Tegal	83.06	65.58	3.16	4.35
202	Pemerintah Kab. Brebes	80.38	64.3	2.84	4.33
203	Pemerintah Kab. Pati	81.15	65.89	3.75	4.24
204	Pemerintah Kab. Kudus	83.43	73.2	4.23	4.61
205	Pemerintah Kab. Pemalang	77.33	68.42	03.04	4.54
206	Pemerintah Kab. Jepara	82.76	66.03	3.51	4.57
207	Pemerintah Kab. Rembang	88.76	65.35	3.99	4.47
208	Pemerintah Kab. Blora	81.67	67.03	3.28	4.42
209	Pemerintah Kab. Banyumas	86.74	81.79	04.09	4.61
210	Pemerintah Kab. Cilacap	85.89	75.48	3.27	4.65
211	Pemerintah Kab. Purbalingga	81.91	68.1	3.93	4.44
212	Pemerintah Kab. Banjarnegara	81.05	65.68	3.72	4.56
213	Pemerintah Kab. Magelang	78.96	63.57	3.92	3.81
214	Pemerintah Kab. Temanggung	86.13	66.36	3.64	4.29
215	Pemerintah Kab. Wonosobo	85.63	67.04	3.79	4.52
216	Pemerintah Kab. Purworejo	82.27	65.58	3.49	4.33
217	Pemerintah Kab. Kebumen	86.6	67.54	04.07	4.59
218	Pemerintah Kab. Klaten	84.05	66.73	04.07	4.13
219	Pemerintah Kab. Boyolali	84.42	68.96	3.89	4.51
220	Pemerintah Kab. Sragen	87.14	65.52	4.34	3.88
221	Pemerintah Kab. Sukoharjo	86.94	66.94	4.45	4.6
222	Pemerintah Kab. Karanganyar	85.74	69.31	3.9	4.43
223	Pemerintah Kab. Wonogiri	87.3	77.69	4.2	4.58
224	Pemerintah Kota Semarang	89.21	73.12	3.95	4.43
225	Pemerintah Kota Salatiga	80.67	66.54	3.64	4.62
226	Pemerintah Kota Pekalongan	87.25	73.02	3.76	4.59
227	Pemerintah Kota Tegal	83.56	68.57	3.95	4.49
228	Pemerintah Kota Magelang	93	75.02	3.69	4.61
229	Pemerintah Kota Surakarta	90.3	72	4.3	4.69
230	Pemerintah Kab. Gresik	85.55	80.6	4.32	4.16
231	Pemerintah Kab. Mojokerto	86.33	74.42	4.16	4.3
232	Pemerintah Kab. Sidoarjo	86.98	75.64	3.96	4.65
233	Pemerintah Kab. Jombang	86.2	72.33	3.91	4.6
234	Pemerintah Kab. Sampang	77.45	72.43	3.67	4.6
235	Pemerintah Kab. Pamekasan	79.41	72.11	3.92	3.94
236	Pemerintah Kab. Sumenep	78.76	70.15	3.73	3.42
237	Pemerintah Kab. Bangkalan	77.94	62.14	2.92	4.26
238	Pemerintah Kab. Bondowoso	79.84	74.15	3.86	3.86
239	Pemerintah Kab. Situbondo	83.5	81.65	4.21	3.31
240	Pemerintah Kab. Banyuwangi	92.84	90.13	4.77	4.59
241	Pemerintah Kab. Jember	86.25	62.49	3.54	4.62
242	Pemerintah Kab. Malang	87.72	74.21	3.74	04.05
243	Pemerintah Kab. Pasuruan	83.35	76.74	3.88	4.52
244	Pemerintah Kab. Probolinggo	81.9	67.11	3.97	4.2
245	Pemerintah Kab. Lumajang	81.53	70.2	3.39	4.33
246	Pemerintah Kab. Kediri	87.09	67.11	4.63	4.55
247	Pemerintah Kab. Tulungagung	85.48	77.07	3.78	4.29
248	Pemerintah Kab. Nganjuk	84.05	70.07	3.84	4.57
249	Pemerintah Kab. Trenggalek	87.35	73.19	4.22	3.96
250	Pemerintah Kab. Blitar	85.21	67.16	3.77	4.12
251	Pemerintah Kab. Madiun	85.71	74.99	4.31	4.6
252	Pemerintah Kab. Ngawi	90.37	83.06	3.61	4.23
253	Pemerintah Kab. Magetan	86.69	75.01	2.92	4.57
254	Pemerintah Kab. Ponorogo	75.79	70.2	03.07	4.32
255	Pemerintah Kab. Pacitan	82.64	67.75	3.5	4.3
256	Pemerintah Kab. Bojonegoro	82.84	74.02	4.14	4.21
257	Pemerintah Kab. Tuban	91.28	80.13	4.24	4.45
258	Pemerintah Kab. Lamongan	87.2	83.18	4.18	4.38
259	Pemerintah Kota Surabaya	100.67	90.24	4.54	4.57
260	Pemerintah Kota Mojokerto	86.95	75.13	4.32	4.19
261	Pemerintah Kota Malang	88.96	80.08	4.24	4.57
262	Pemerintah Kota Pasuruan	87.38	73.05	04.07	4.53
263	Pemerintah Kota Probolinggo	85.66	71.91	04.04	4.15
264	Pemerintah Kota Blitar	90.84	80.06	4.11	4.52
265	Pemerintah Kota Kediri	85.42	72.49	3.89	4.2
266	Pemerintah Kota Madiun	91.95	81.03	4.57	4.67
267	Pemerintah Kota Batu	82.88	66.22	3.57	3.76
268	Pemerintah Kab. Sambas	76.32	63.6	2.91	4.26
269	Pemerintah Kab. Sanggau	78.63	62.76	3.29	04.09
270	Pemerintah Kab. Sintang	69.24	60.57	2.3	3.61
271	Pemerintah Kab. Mempawah	71.65	63.07	2.73	3.96
272	Pemerintah Kab. Kapuas Hulu	74.36	67.24	2.82	03.08
273	Pemerintah Kab. Ketapang	75.51	65.94	03.06	4.33
274	Pemerintah Kab. Bengkayang	70.44	60.78	3.12	3.22
275	Pemerintah Kab. Landak	72.49	61.05	2.4	04.05
276	Pemerintah Kab. Melawi	66.23	60.09	2.47	2.71
277	Pemerintah Kab. Sekadau	78.11	61.28	3.13	3.21
278	Pemerintah Kab. Kubu Raya	76.35	62.63	3.38	4.18
279	Pemerintah Kab. Kayong Utara	70.68	60.75	2.68	4.21
280	Pemerintah Kota Pontianak	75.89	71.04	3.49	4.35
281	Pemerintah Kota Singkawang	80.57	62.36	3.35	4.46
282	Pemerintah Kab. Kapuas	71.03	66.24	2.63	3.42
283	Pemerintah Kab. Barito Utara	69.49	63.74	2.73	3.1
284	Pemerintah Kab. Barito Selatan	62.23	61.02	3.2	2.61
285	Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur	78.76	67.03	3.22	3.63
286	Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat	80.39	64.21	2.87	3.89
287	Pemerintah Kab. Pulang Pisau	58.15	60.48	3.16	3.33
288	Pemerintah Kab. Gunung Mas	87.09	77.08	3.96	4.27
289	Pemerintah Kab. Lamandau	70.09	62.05	3.15	03.03
290	Pemerintah Kab. Sukamara	69.33	61.1	2.75	03.01
291	Pemerintah Kab. Murung Raya	61.03	57.18	2.63	3.14
292	Pemerintah Kab. Katingan	73.53	61.13	3.25	3.6
293	Pemerintah Kab. Seruyan	62.83	64.51	2.5	2.79
294	Pemerintah Kab. Barito Timur	68.63	60.81	2.82	2.27
295	Pemerintah Kota Palangka Raya	73.19	64.85	3.75	3.71
296	Pemerintah Kab. Banjar	79.36	67.06	2.87	4.49
297	Pemerintah Kab. Tanah Laut	80.45	70.16	3.12	4.23
298	Pemerintah Kab. Tapin	77.19	71	3.81	4.54
299	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan	93.39	84.07	04.09	4.46
300	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah	71.49	70.2	3.37	4.55
301	Pemerintah Kab. Barito Kuala	76.98	68.01	2.99	4.28
302	Pemerintah Kab. Tabalong	80.26	67.1	3.7	4.49
303	Pemerintah Kab. Kotabaru	69.39	61.78	2.43	2.55
304	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara	70.29	64.82	2.51	3.69
305	Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	72.04	67.09	3.3	3.79
306	Pemerintah Kab. Balangan	83.74	72.09	3.34	4.29
307	Pemerintah Kota Banjarmasin	86.1	70.7	04.06	4.54
308	Pemerintah Kota Banjarbaru	80.58	66.83	2.74	4.5
309	Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara	71.51	65.93	03.09	4.35
310	Pemerintah Kab. Paser	79.69	61.38	3.27	04.03
311	Pemerintah Kab. Berau	74.15	62.75	2.28	3.71
312	Pemerintah Kab. Kutai Barat	59.3	63.21	2.62	4.11
313	Pemerintah Kab. Kutai Timur	70.35	60.08	03.02	2.9
314	Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara	69.53	62.18	2.87	3.75
315	Pemerintah Kab. Mahakam Ulu	54.19	54.5	2.25	1.42
316	Pemerintah Kota Samarinda	78.49	65.33	3.85	4.26
317	Pemerintah Kota Balikpapan	78.28	69.06	3.96	4.19
318	Pemerintah Kota Bontang	81.49	70.04	3.39	4.28
319	Pemerintah Kab. Minahasa	61.69	62.02	2.23	2.49
320	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow	71.58	65.35	2.73	4.3
321	Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe	69.57	66.08	2.46	4.22
322	Pemerintah Kab. Minahasa Selatan	68.62	61.52	2.48	4.54
323	Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud	69.39	66.55	2.39	2.69
324	Pemerintah Kab. Minahasa Utara	63.62	61.11	3.37	4.31
325	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara	72.91	64.1	2.34	3.93
326	Pemerintah Kab. Siau Tagulandang Biaro	68.75	65.41	2.46	3.99
327	Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara	62.55	66.17	03.02	04.01
328	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan	62.41	66.11	2.66	3.67
329	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur	75	66.97	2.88	3.75
330	Pemerintah Kota Manado	72.82	72.06	3.93	4.46
331	Pemerintah Kota Bitung	71.15	63.47	3.31	4.47
332	Pemerintah Kota Tomohon	72.22	65.01	03.03	4.5
333	Pemerintah Kota KotaMobagu	76.31	67.82	2.93	4.59
334	Pemerintah Kab. Gorontalo	67.62	65.99	2.68	3.48
335	Pemerintah Kab. Boalemo	65.37	63.99	2.4	4.17
336	Pemerintah Kab. Pohuwato	73.1	65.57	2.52	4.1
337	Pemerintah Kab. Bone Bolango	75.86	70.31	3	4.21
338	Pemerintah Kab. Gorontalo Utara	67.91	65.89	2.89	3.65
339	Pemerintah Kota Gorontalo	75.12	67.92	2.82	3.13
340	Pemerintah Kab. Poso	63.73	64.55	2.52	3.5
341	Pemerintah Kab. Donggala	58.62	57.6	2.45	2.43
342	Pemerintah Kab. Tolitoli	30.1		1.47
343	Pemerintah Kab. Banggai	77.34	75.74	3.59	3.28
344	Pemerintah Kab. Buol	62.17	60.01	3.19	03.02
345	Pemerintah Kab. Morowali	69.3	60.68	3.25	3.62
346	Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan	55.7	60.82	2.55	03.08
347	Pemerintah Kab. Parigi Moutong	63.09	65.27	2.72	3.17
348	Pemerintah Kab. Tojo Una Una	73.73	61.67	03.06	04.01
349	Pemerintah Kab. Sigi	70.5	68.79	2.29	3.54
350	Pemerintah Kab. Banggai Laut	60.81	60.04	2.11	3.47
351	Pemerintah Kab. Morowali Utara	69.96	60.13	2.56	3.9
352	Pemerintah Kota Palu	74.16	66.73	2.58	3.78
353	Pemerintah Kab. Pinrang	79.02	65.32	3.49	3.95
354	Pemerintah Kab. Gowa	78.27	70.17	3.63	3.55
355	Pemerintah Kab. Wajo	73.12	63.34	2.77	2.7
356	Pemerintah Kab. Bone	75.96	68.37	3.18	3.69
357	Pemerintah Kab. Tana Toraja	56.65	56.59	2.75	3.12
358	Pemerintah Kab. Maros	69.62	64.83	3.15	2.54
359	Pemerintah Kab. Luwu	60.89	62.18	2.6	2.4
360	Pemerintah Kab. Sinjai	80.17	68.52	03.01	3.41
361	Pemerintah Kab. Bulukumba	71.04	61.89	2.56	3.36
362	Pemerintah Kab. Bantaeng	75.87	64.22	3.64	3.72
363	Pemerintah Kab. Jeneponto	59.63	64.07	3.1	3.61
364	Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar	60.56	61.68	2.57	2.58
365	Pemerintah Kab. Takalar	69.23	64.05	2.8	2.87
366	Pemerintah Kab. Barru	68.02	61.42	2.79	3.48
367	Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang	67.67	65.08	03.04	1.73
368	Pemerintah Kab. Pangkajene dan Kepulauan	69.62	64.03	2.64	3
369	Pemerintah Kab. Soppeng	72.25	65.17	2.98	3.99
370	Pemerintah Kab. Enrekang	66.01	60.3	3.2	1.67
371	Pemerintah Kab. Luwu Utara	69.9	67.04	3.26	2.38
372	Pemerintah Kab. Luwu Timur	76.12	67.77	3.16	1.74
373	Pemerintah Kab. Toraja Utara	60.71	61.24	2.31	2.43
374	Pemerintah Kota Makassar	76.78	69.69	04.02	3.21
375	Pemerintah Kota Parepare	65.32	62.76	2.62	3.16
376	Pemerintah Kota Palopo	63.56	64.3	3.12	1.64
377	Pemerintah Kab. Konawe	68.22	67.27	2.92	4.2
378	Pemerintah Kab. Buton	63.25	63.52	2.26	3.34
379	Pemerintah Kab. Muna	60.6	62.82	2.35	3.35
380	Pemerintah Kab. Kolaka	77.08	62.91	3.68	3.41
381	Pemerintah Kab. Konawe Selatan	68.12	63.61	3.68	3.48
382	Pemerintah Kab. Kolaka Utara	66.47	67.23	2.63	2.74
383	Pemerintah Kab. Bombana	75.44	67.76	2.85	3.32
384	Pemerintah Kab. Wakatobi	65.82	67.7	2.55	3.23
385	Pemerintah Kab. Buton Utara	59.31	66.73	2.19	3.37
386	Pemerintah Kab. Konawe Utara	67.86	66.52	2.85	3.18
387	Pemerintah Kab. Kolaka Timur	57.06	60.76	2.12	3.28
388	Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan	49.29	62.68	2.16	3.58
389	Pemerintah Kab. Buton Selatan	62.34	63.9	2.25	2.66
390	Pemerintah Kab. Buton Tengah	65.27	61.68	2.63	2.77
391	Pemerintah Kab. Muna Barat	65.2	60.14	1.82	2.75
392	Pemerintah Kota Kendari	71.34	63.67	3.23	3.44
393	Pemerintah Kota Baubau	67.99	64.2	03.09	3.31
394	Pemerintah Kab. Buleleng	86.3	69.5	3.69	3.99
395	Pemerintah Kab. Jembrana	78.95	68.96	3.77	3.65
396	Pemerintah Kab. Klungkung	88.09	67.71	3.14	4.16
397	Pemerintah Kab. Gianyar	78.61	61.85	3.49	04.07
398	Pemerintah Kab. Karangasem	77.04	66.25	2.57	3.76
399	Pemerintah Kab. Bangli	74.85	61.28	2.71	3.49
400	Pemerintah Kab. Badung	88.48	76.33	3.87	4.49
401	Pemerintah Kab. Tabanan	84.94	68	3.54	4.1
402	Pemerintah Kota Denpasar	93.71	76.92	3.96	4.66
403	Pemerintah Kab. Lombok Barat	78.54	65.22	03.05	3.72
404	Pemerintah Kab. Lombok Tengah	77.28	62.9	03.04	3.74
405	Pemerintah Kab. Lombok Timur	70.89	60.26	3.27	3.61
406	Pemerintah Kab. Bima	66.04	63.1	2.52	3.62
407	Pemerintah Kab. Sumbawa	73.3	66.04	2.9	3.12
408	Pemerintah Kab. Dompu	70.14	61.81	2.52	3.59
409	Pemerintah Kab. Sumbawa Barat	75.91	63.59	3.45	04.09
410	Pemerintah Kab. Lombok Utara	74.17	61.48	2.71	2.99
411	Pemerintah Kota Mataram	81.29	72.11	3.55	4.48
412	Pemerintah Kota Bima	72.89	67.1	2.66	3.67
413	Pemerintah Kab. Kupang	62.26	56.58	2.48	2.31
414	Pemerintah Kab. Belu	62.7	60.54	2.47	1.84
415	Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara	60.16	60.31	2.43	1.16
416	Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan	44.18	60.96	2.83	3.11
417	Pemerintah Kab. Alor	60.6	60.11	2.19	2.21
418	Pemerintah Kab. Sikka	55.92	60.78	02.02	2.28
419	Pemerintah Kab. Flores Timur	56.56	60.1	2.1	2.39
420	Pemerintah Kab. Ende	65.24	60.29	2.58	3.47
421	Pemerintah Kab. Ngada	48.08	60.1	2.17	1.89
422	Pemerintah Kab. Manggarai	67.66	64.81	2.9	3.78
423	Pemerintah Kab. Sumba Timur	58.66	60.49	2.56	3.27
424	Pemerintah Kab. Sumba Barat	59.68	52.22	3.12
425	Pemerintah Kab. Lembata	52.83	60.09	2.42	3.33
426	Pemerintah Kab. Rote Ndao	62.68	60.1	3.35	2.57
427	Pemerintah Kab. Manggarai Barat	69.31	62.29	3.47	3.71
428	Pemerintah Kab. Manggarai Timur	60.47	61.31	2.64	3.82
429	Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya	50.35	50.05	02.03
430	Pemerintah Kab. Nagekeo	55.64	60.64	1.77	1.16
431	Pemerintah Kab. Sumba Tengah	44.59	60.15	2.19	1.72
432	Pemerintah Kab. Sabu Raijua	49.02	55.27	1.84	2.75
433	Pemerintah Kab. Malaka	43.21	51.44	2.17
434	Pemerintah Kota Kupang	71.83	64.06	3.14	4.15
435	Pemerintah Kab. Maluku Tengah	60.66	64.24	2.24
436	Pemerintah Kab. Maluku Tenggara	49.26	62.79	1.96	2.22
437	Pemerintah Kab. Buru	42.33	61.16	1.39	1.79
438	Pemerintah Kab. Tanimbar	48.36	60.02	2.31	2.76
439	Pemerintah Kab. Kepulauan Aru	53.11	56.62	2.41	2.35
440	Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat	38.89	51.17	1.9
441	Pemerintah Kab. Seram Bagian Timur	37.72	50.19	2.41	1.96
442	Pemerintah Kab. Buru Selatan	44.52	48.84	1.81	2.49
443	Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya	51.35	61.38	02.05	2.86
444	Pemerintah Kota Ambon	59.31	66.17	2.64	4
445	Pemerintah Kota Tual	47.56	61.03	2.28	1.97
446	Pemerintah Kab. Halmahera Barat	37.15	50.08	1.9	1.96
447	Pemerintah Kab. Halmahera Tengah	54.88	53.13	1.9	2.25
448	Pemerintah Kab. Kepulauan Sula	33.99	49.01	02.06
449	Pemerintah Kab. Halmahera Selatan	63.63	57.61	2.43	2.23
450	Pemerintah Kab. Halmahera Utara	54.69	63.14	2.73	3.2
451	Pemerintah Kab. Halmahera Timur	61	53.57	1.38	2.92
452	Pemerintah Kab. Pulau Morotai	41.99	53.98	1.97
453	Pemerintah Kab. Pulau Taliabu	40.48	51.58	02.09	2.37
454	Pemerintah Kota Ternate	49.22	60.86	1.89	2.12
455	Pemerintah Kota Tidore Kepulauan	70.03	64.07	2.32	2.77
456	Pemerintah Kab. Jayapura	45.83	60.04	2.82	2.29
457	Pemerintah Kab. Biak Numfor	52.88	54.27	1	2.95
458	Pemerintah Kab. Kepulauan Yapen	37.89	50.04	0	1.98
459	Pemerintah Kab. Merauke	58.99	58.93	2.25	2.69
460	Pemerintah Kab. Jayawijaya	49.94	60.06	2.43
461	Pemerintah Kab. Nabire	37.7	47.32	1.49
462	Pemerintah Kab. Puncak Jaya	36.58	40.01	1.94
463	Pemerintah Kab. Paniai	34.66	45.4	1
464	Pemerintah Kab. Mimika	46.76	55.98	2.33
465	Pemerintah Kab. Boven Digoel	38.72	45.59	2.16
466	Pemerintah Kab. Mappi	43.25	53.13	1.73	2.7
467	Pemerintah Kab. Asmat	50.57	63.22	01.03	02.06
468	Pemerintah Kab. Yahukimo	34.12	45.04	01.06	1.88
469	Pemerintah Kab. Pegunungan Bintang	32.83	44.15	1
470	Pemerintah Kab. Tolikara	66.33	63.57	2.49	03.08
471	Pemerintah Kab. Sarmi	30.53	38.99	1.53
472	Pemerintah Kab. Keerom	34.56	53.33	1.14
473	Pemerintah Kab. Waropen	16.29		0
474	Pemerintah Kab. Supiori	39.62	32.77	1.48
475	Pemerintah Kab. Mamberamo Raya	25.77	46.11	0
476	Pemerintah Kab. Mamberamo Tengah	26.51		01.09
477	Pemerintah Kab. Lanny Jaya	33.54	47.11	01.08
478	Pemerintah Kab. Yalimo	30.74	45.96	0
479	Pemerintah Kab. Nduga	32.32	33.69	1.5
480	Pemerintah Kab. Dogiyai	30.98	34.68	1.53
481	Pemerintah Kab. Puncak	35.62	40.39	1.62
482	Pemerintah Kab. Deiyai	32.27	40.7	1
483	Pemerintah Kab. Intan Jaya	30.67	30.56	01.08
484	Pemerintah Kota Jayapura	54.98	61.31	2.35	2.42
485	Pemerintah Kab. Bintan	77.21	65.33	3.25	4.22
486	Pemerintah Kab. Karimun	78.64	75.98	2.33	4.37
487	Pemerintah Kab. Natuna	82.26	74.32	3.61	4.46
488	Pemerintah Kab. Lingga	73.52	61.35	2.6	3.83
489	Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas	73.23	61.96	03.04	4.19
490	Pemerintah Kota Batam	84.02	68.85	3.77	4.2
491	Pemerintah Kota Tanjungpinang	78.13	75.28	3.25	4.4
492	Pemerintah Kab. Sorong	60.41	70.31	2.49	2.49
493	Pemerintah Kab. Sorong Selatan	33.94	54.77	1.2
494	Pemerintah Kab. Raja Ampat	62.06	65.22	1.33	3.62
495	Pemerintah Kab. Manokwari	50.17	55.56	1.75	2.57
496	Pemerintah Kab. Teluk Bintuni	31.39	50.63	1.53
497	Pemerintah Kab. Teluk Wondama	52.67	68.29	2.4	2.67
498	Pemerintah Kab. Fak-Fak	50.96	60.01	1.68
499	Pemerintah Kab. Kaimana	59.71	60.11	2.15	2.59
500	Pemerintah Kab. Tambrauw	38.17	50.68	1.41
501	Pemerintah Kab. Maybrat	32.51	50.15	1.17
502	Pemerintah Kab. Pegunungan Arfak	35.26	30.71	1.17
503	Pemerintah Kab. Manokwari Selatan	31.18	33	1.55
504	Pemerintah Kota Sorong	39.16	50.01	1.78	2.9
505	Pemerintah Kab. Pasangkayu	62.31	54.15	2.52	2.62
506	Pemerintah Kab. Mamuju	70.49	62.97	2.42	2.87
507	Pemerintah Kab. Mamasa	52.35	53.04	02.01	2.39
508	Pemerintah Kab. Polewali Mandar	72.33	70.73	3.88	3.92
509	Pemerintah Kab. Majene	57.65	61.19	03.04	03.04
510	Pemerintah Kab. Mamuju Tengah	55.35	57.19	2.28	2.73
511	Pemerintah Kab. Bulungan	75.32	64.31	3.93	4.2
512	Pemerintah Kab. Malinau	69.35	70.12	2.45	3.19
513	Pemerintah Kab. Nunukan	75.91	64.56	2.89	3.74
514	Pemerintah Kab. Tana Tidung	75.85	71.1	2.84	3.81
515	Pemerintah Kota Tarakan	77.17	64.89	3.11	04.08

No	Nama Dataset	Keterangan	Ditambahkan pada	Aksi
1	Data Indeks RB 2021	Indeks RB	2022-09-28 14:44:13	Unduh
2	Data Indeks SPBE 2021	Indeks SPBE	2022-09-29 13:55:35	Unduh
3	Data Indeks SAKIP 2021	Indeks SAKIP	2022-09-29 16:20:09	Unduh
4	Data Indeks SAKIP 2022	Indeks SAKIP	2023-05-26 11:42:37	Unduh
5	Data Indeks RB 2022	Indeks RB	2023-05-26 11:43:36	Unduh
6	Data Indeks SPBE 2022	Indeks SPBE	2023-10-06 14:29:15	Unduh
7	Data Indeks SAKIP 2023	Indeks SAKIP	2024-08-16 13:40:44	Unduh
8	Data Indeks RB 2023	Indeks RB	2024-08-16 13:40:47	Unduh
9	Data Indeks SPBE 2023	Indeks SPBE	2024-08-16 13:41:12	Unduh

No	Instansi	Indeks RB(2024)	Indeks SAKIP(2024)	Indeks SPBE(2024)	Indeks PP(2024)
1	1010-Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
2	1020-Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3	1030-Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4	1040-Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia
5	1050-Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
6	1060-Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
7	1070-Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
8	1080-Kementerian Koordinator Bidang Pangan
9	2000-Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
10	2010-Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
11	2040-Kementerian Badan Usaha Milik Negara
12	2050-Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13	2060-Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
14	2100-Kementerian Pemuda Olahraga
15	2120-Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
16	3001-Kementerian Dalam Negeri
17	3002-Kementerian Luar Negeri
18	3003-Kementerian Pertahanan
19	3004-Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
20	3005-Kementerian Keuangan
21	3006-Kementerian Pertanian
22	3008-Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
23	3009-Kementerian Perhubungan
24	3010-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
25	3011-Kementerian Kesehatan
26	3012-Kementerian Agama
27	3013-Kementerian Ketenagakerjaan
28	3014-Kementerian Sosial
29	3015-Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
30	3016-Kementerian Kelautan dan Perikanan
31	3018-Kementerian Komunikasi dan Informatika
32	3019-Kementerian Perdagangan
33	3020-Kementerian Perindustrian
34	3021-Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat
35	3022-Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
36	3024-Kementerian Kehutanan
37	3025-Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
38	4001-Kementerian Sekretariat Negara
39	4002-Kejaksaan Agung
40	4003-Badan Intelijen Negara
41	4004-Majelis Permusyawaratan Rakyat
42	4005-Sekretariat Jenderal MPR
43	4006-Dewan Perwakilan Rakyat
44	4007-Mahkamah Agung RI
45	4008-Badan Pemeriksa Keuangan
46	4009-Dewan Ketahanan Nasional
47	4010-Badan Siber dan Sandi Negara
48	4011-Badan Kepegawaian Negara
49	4012-Lembaga Administrasi Negara
50	4013-Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
51	4014-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
52	4015-Badan Tenaga Nuklir Nasional
53	4016-Badan Pusat Statistik
54	4017-Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
55	4018-Arsip Nasional Republik Indonesia
56	4019-Badan Informasi Geospasial
57	4020-Badan Kependudukan dan KB Nasional
58	4021-Badan Koordinasi Penanaman Modal
59	4022-Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
60	4023-Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
61	4024-Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
62	4025-Perpustakaan Nasional RI
63	4026-Sekretariat Jenderal DPR
64	4027-Badan Standardisasi Nasional
65	4028-Badan Pengawas Tenaga Nuklir
66	4029-Sekretariat Jenderal DPD
67	4030-Sekretariat Jenderal DKN
68	4031-Badan Pengawas Obat dan Makanan
69	4032-Lembaga Ketahanan Nasional RI
70	4033-Kepolisian Negara RI
71	4034-Tentara Nasional Indonesia
72	4035-Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
73	4036-Sekretariat Kabinet
74	4037-Sekretariat Presiden
75	4038-Sekretariat Wakil Presiden
76	4040-Badan Narkotika Nasional
77	4041-Komisi Pemilihan Umum
78	4043-Badan Nasional Penanggulangan Bencana
79	4044-Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
80	4045-Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
81	4046-Mahkamah Konstitusi
82	4047-Komisi Pemberantasan Korupsi
83	4048-Korps Pegawai Republik Indonesia
84	4049-Komisi Yudisial
85	4050-Dewan Perwakilan Daerah
86	4051-Badan Nasional Penempatan Perlindungan TKI
87	4052-Badan Keamanan Laut
88	4053-Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan
89	4054-Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
90	4055-Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
91	4056-Ombudsman Republik Indonesia
92	4057-Televisi Republik Indonesia
93	4058-Radio Republik Indonesia
94	4059-Badan Nasional Pengelola Perbatasan
95	4060-Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
96	4061-Komisi Pengawas Persaingan Usaha
97	4062-Badan Pengawas Pemilihan Umum
98	4063-Badan Ekonomi Kreatif
99	4064-Badan Riset dan Inovasi Nasional
100	4100-Komisi Penyiaran Indonesia
101	4101-Komisi Banding Merek
102	4102-Komisi Banding Paten
103	4103-Komisi Hukum Nasional
104	4104-Komisi Informasi Pusat
105	4105-Komisi Kejaksaan
106	4106-Komisi Kepolisian Nasional
107	4107-Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
108	4108-Komisi Nasional Lanjut Usia
109	4109-Komisi Penanggulangan Aids Nasional
110	4110-Komisi Pengawas Haji Indonesia
111	4111-Komisi Perlindungan Anak Indonesia
112	4112-Komisi Aparatur Sipil Negara
113	4113-Komisi Penyuluhan Nasional
114	4114-Komisi Kabupaten/Kota Pengendalian Zoonosis
115	4115-Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis
116	4116-Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis
117	4200-Dewan Koperasi Indonesia
118	4201-Dewan Penerbangan Antariksa Nasional
119	4202-Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia
120	4203-Dewan Pengupahan Nasional
121	4204-Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
122	4205-Dewan Pertimbangan Presiden
123	4206-Dewan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional
124	4207-Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
125	4208-Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas
126	4209-Dewan Nasional Perubahan Iklim
127	4210-Dewan Riset Nasional
128	4211-Dewan Sumber Daya Air Nasional
129	4212-Dewan Pers
130	4213-Dewan Energi Nasional
131	4214-Dewan Insinyur Indonesia
132	4215-Dewan Jaminan Sosial Nasional
133	4216-Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
134	4217-Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
135	4218-Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
136	4219-Dewan Pertahanan Nasional
137	4220-Dewan Kelautan Indonesia
138	4222-Dewan Ketahanan Pangan
139	4230-Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus
140	4231-Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara
141	4232-Badan Penyelenggara Haji
142	4233-Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan
143	4234-Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
144	4235-Badan Gizi Nasional
145	4300-Badan Amil Zakat Nasional
146	4301-Badan Benih Nasional
147	4302-Badan Kebijaksanaan Dan Pengendalian Perumahan Dan Pemukiman Nasional
148	4304-Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
149	4305-Badan Nasional Sertifikasi Profesi
150	4306-Badan Olahraga Professional
151	4307-Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqial
152	4308-Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
153	4309-Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
154	4310-Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas
155	4311-Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik
156	4312-Badan Pengelola Dana Abadi Umat
157	4313-Badan Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu
158	4314-Badan Pengembangan Wilayahan Surabaya-Madura
159	4315-Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan
160	4316-Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun
161	4317-Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Sabang
162	4318-Badan Perlindungan Konsumen Nasional
163	4319-Badan Pertimbangan Kepegawaian
164	4320-Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional
165	4321-Badan Pertimbangan Perfilman Nasional
166	4322-Badan Standarisasi Dan Akreditasi Nasional Keolahragaan
167	4323-Badan Koordinasi Penyuluhan
168	4324-Badan Pelaksana Penyuluhan
169	4325-Badan Pengelola Perbatasan di Tingkat Daerah
170	4326-Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara
171	4327-Badan Pertimbangan Telekomunikasi
172	4328-Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia
173	4329-Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
174	4330-Badan Perlindungan Konsumen Nasional
175	4400-Komite Akreditasi Nasional
176	4401-Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
177	4402-Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan
178	4403-Komite Anti Dumping Indonesia
179	4404-Komite Inovasi Nasional
180	4405-Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur
181	4406-Komite Nasional Keselamatan Transportasi
182	4407-Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) Dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemic Influenza
183	4408-Komite Olahraga Nasional Indonesia
184	4409-Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia
185	4410-Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Di Pulau Batam, Pulau Bintan, Dan Pulau Karimun
186	4411-Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan
187	4412-Komite Standar Akuntansi Pemerintah
188	4413-Komite Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran
189	4414-Komite Ekonomi dan Industri Nasional
190	4415-Komite Nasional Keamanan Penerbangan
191	4416-Komite Perdagangan Nasional
192	4417-Komite Farmasi Nasional
193	4500-Lembaga Kerja Sama Tripartit
194	4501-Lembaga Koordinasi Dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
195	4502-Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban
196	4503-Lembaga Produktivitas Nasional
197	4504-Lembaga Sensor Film
198	4505-Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan
199	4600-Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
200	4601-Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
201	4602-Konsil Kedokteran Indonesia
202	4603-Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan
203	4604-Kantor Staf Presiden
204	4605-Konsil Keperawatan
205	4606-Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
206	4607-Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)
207	4608-Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat
208	4609-Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
209	4610-Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu
210	4611-Badan Otorita Danau Toba
211	4612-Badan Otorita Pengembangan Pariwisata Borobudur
212	4613-Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia
213	4614-Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
214	4615-Dewan Pertahanan Nasional
215	4616-Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik
216	4617-Komisi Nasional Disabilitas
217	4618-Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
218	4619-Komite Kebijakan Industri Pertahanan
219	4620-Komite Nasional Keuangan Syariah
220	4621-Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asian Nations
221	4622-Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
222	4623-Lembaga Sertifikasi Industri Hijau
223	4624-Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir
224	4625-Otoritas Nasional Senjata Kimia
225	4626-Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian
226	4627-Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
227	4628-BPJS Kesehatan
228	4629-BPJS Ketenagakerjaan
229	4630-Bank Indonesia
230	4631-Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
231	4632-Badan Restorasi Gambut
232	4633-Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
233	4634-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
234	4635-Dewan Nasional Keuangan Inklusif
235	4636-Komite Profesi Akuntan Publik
236	4637-Otoritas Jasa Keuangan
237	4901-BPSJ Kesehatan
238	4902-BPSJ Ketenagakerjaan

No	Instansi
1	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
2	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia
5	Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
6	Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
7	Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
8	Kementerian Koordinator Bidang Pangan
9	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
10	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
11	Kementerian Badan Usaha Milik Negara
12	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
14	Kementerian Pemuda Olahraga
15	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
16	Kementerian Dalam Negeri
17	Kementerian Luar Negeri
18	Kementerian Pertahanan
19	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
20	Kementerian Keuangan
21	Kementerian Pertanian
22	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
23	Kementerian Perhubungan
24	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
25	Kementerian Kesehatan
26	Kementerian Agama
27	Kementerian Ketenagakerjaan
28	Kementerian Sosial
29	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
30	Kementerian Kelautan dan Perikanan
31	Kementerian Komunikasi dan Informatika
32	Kementerian Perdagangan
33	Kementerian Perindustrian
34	Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat
35	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
36	Kementerian Kehutanan
37	Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
38	Kementerian Sekretariat Negara
39	Kejaksaan Agung
40	Badan Intelijen Negara
41	Majelis Permusyawaratan Rakyat
42	Sekretariat Jenderal MPR
43	Dewan Perwakilan Rakyat
44	Mahkamah Agung RI
45	Badan Pemeriksa Keuangan
46	Dewan Ketahanan Nasional
47	Badan Siber dan Sandi Negara
48	Badan Kepegawaian Negara
49	Lembaga Administrasi Negara
50	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
51	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
52	Badan Tenaga Nuklir Nasional
53	Badan Pusat Statistik
54	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
55	Arsip Nasional Republik Indonesia
56	Badan Informasi Geospasial
57	Badan Kependudukan dan KB Nasional
58	Badan Koordinasi Penanaman Modal
59	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
60	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
61	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
62	Perpustakaan Nasional RI
63	Sekretariat Jenderal DPR
64	Badan Standardisasi Nasional
65	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
66	Sekretariat Jenderal DPD
67	Sekretariat Jenderal DKN
68	Badan Pengawas Obat dan Makanan
69	Lembaga Ketahanan Nasional RI
70	Kepolisian Negara RI
71	Tentara Nasional Indonesia
72	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
73	Sekretariat Kabinet
74	Sekretariat Presiden
75	Sekretariat Wakil Presiden
76	Badan Narkotika Nasional
77	Komisi Pemilihan Umum
78	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
79	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
80	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
81	Mahkamah Konstitusi
82	Komisi Pemberantasan Korupsi
83	Korps Pegawai Republik Indonesia
84	Komisi Yudisial
85	Dewan Perwakilan Daerah
86	Badan Nasional Penempatan Perlindungan TKI
87	Badan Keamanan Laut
88	Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan
89	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
90	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
91	Ombudsman Republik Indonesia
92	Televisi Republik Indonesia
93	Radio Republik Indonesia
94	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
95	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
96	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
97	Badan Pengawas Pemilihan Umum
98	Badan Ekonomi Kreatif
99	Badan Riset dan Inovasi Nasional
100	Komisi Penyiaran Indonesia
101	Komisi Banding Merek
102	Komisi Banding Paten
103	Komisi Hukum Nasional
104	Komisi Informasi Pusat
105	Komisi Kejaksaan
106	Komisi Kepolisian Nasional
107	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
108	Komisi Nasional Lanjut Usia
109	Komisi Penanggulangan Aids Nasional
110	Komisi Pengawas Haji Indonesia
111	Komisi Perlindungan Anak Indonesia
112	Komisi Aparatur Sipil Negara
113	Komisi Penyuluhan Nasional
114	Komisi Kabupaten/Kota Pengendalian Zoonosis
115	Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis
116	Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis
117	Dewan Koperasi Indonesia
118	Dewan Penerbangan Antariksa Nasional
119	Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia
120	Dewan Pengupahan Nasional
121	Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
122	Dewan Pertimbangan Presiden
123	Dewan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional
124	Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
125	Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas
126	Dewan Nasional Perubahan Iklim
127	Dewan Riset Nasional
128	Dewan Sumber Daya Air Nasional
129	Dewan Pers
130	Dewan Energi Nasional
131	Dewan Insinyur Indonesia
132	Dewan Jaminan Sosial Nasional
133	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
134	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
135	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
136	Dewan Pertahanan Nasional
137	Dewan Kelautan Indonesia
138	Dewan Ketahanan Pangan
139	Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus
140	Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara
141	Badan Penyelenggara Haji
142	Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan
143	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
144	Badan Gizi Nasional
145	Badan Amil Zakat Nasional
146	Badan Benih Nasional
147	Badan Kebijaksanaan Dan Pengendalian Perumahan Dan Pemukiman Nasional
148	Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
149	Badan Nasional Sertifikasi Profesi
150	Badan Olahraga Professional
151	Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqial
152	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
153	Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
154	Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas
155	Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik
156	Badan Pengelola Dana Abadi Umat
157	Badan Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu
158	Badan Pengembangan Wilayahan Surabaya-Madura
159	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan
160	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun
161	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Sabang
162	Badan Perlindungan Konsumen Nasional
163	Badan Pertimbangan Kepegawaian
164	Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional
165	Badan Pertimbangan Perfilman Nasional
166	Badan Standarisasi Dan Akreditasi Nasional Keolahragaan
167	Badan Koordinasi Penyuluhan
168	Badan Pelaksana Penyuluhan
169	Badan Pengelola Perbatasan di Tingkat Daerah
170	Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara
171	Badan Pertimbangan Telekomunikasi
172	Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia
173	Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
174	Badan Perlindungan Konsumen Nasional
175	Komite Akreditasi Nasional
176	Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
177	Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan
178	Komite Anti Dumping Indonesia
179	Komite Inovasi Nasional
180	Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur
181	Komite Nasional Keselamatan Transportasi
182	Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) Dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemic Influenza
183	Komite Olahraga Nasional Indonesia
184	Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia
185	Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Di Pulau Batam, Pulau Bintan, Dan Pulau Karimun
186	Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan
187	Komite Standar Akuntansi Pemerintah
188	Komite Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran
189	Komite Ekonomi dan Industri Nasional
190	Komite Nasional Keamanan Penerbangan
191	Komite Perdagangan Nasional
192	Komite Farmasi Nasional
193	Lembaga Kerja Sama Tripartit
194	Lembaga Koordinasi Dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
195	Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban
196	Lembaga Produktivitas Nasional
197	Lembaga Sensor Film
198	Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan
199	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
200	Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
201	Konsil Kedokteran Indonesia
202	Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan
203	Kantor Staf Presiden
204	Konsil Keperawatan
205	Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
206	Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)
207	Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat
208	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
209	Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu
210	Badan Otorita Danau Toba
211	Badan Otorita Pengembangan Pariwisata Borobudur
212	Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia
213	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
214	Dewan Pertahanan Nasional
215	Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik
216	Komisi Nasional Disabilitas
217	Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
218	Komite Kebijakan Industri Pertahanan
219	Komite Nasional Keuangan Syariah
220	Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asian Nations
221	Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
222	Lembaga Sertifikasi Industri Hijau
223	Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir
224	Otoritas Nasional Senjata Kimia
225	Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian
226	Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
227	BPJS Kesehatan
228	BPJS Ketenagakerjaan
229	Bank Indonesia
230	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
231	Badan Restorasi Gambut
232	Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
233	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
234	Dewan Nasional Keuangan Inklusif
235	Komite Profesi Akuntan Publik
236	Otoritas Jasa Keuangan
237	BPSJ Kesehatan
238	BPSJ Ketenagakerjaan

Kementerian/Lembaga