Satu Data - GIS KEMENTERIAN/LEMBAGA

dataset diperbarui	:	Desember 2022
dataset dibuat	:	Juli 2020
pengukuran dataset	:	Indeks reformasi birokrasi
tingkat penyajian dataset	:	instansi pusat/instansi daerah
cakupan dataset	:	Seluruh K/L, Provinsi dan Kab/Kota
produsen	:	Kementerian PANRB
kontak produsen	:	021-7394422
bidang urusan	:	Deputi Bidang RBWASKUN
satuan dataset	:	nilai
frekuensi dataset	:	tahunan
dimensi dataset	:	2019-2022

Dataset ini berisi data indeks reformasi birokrasi berdasarkan hasil evaluasi reformasi birorkasi untuk K/L, Provinsi dan Kabupaten/Kota dari tahun s.d. 2022. Dataset terkait topik Pendayagunaan Aparatur Negara ini dihasilkan oleh Kementerian PANRB yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali. Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:

a.	kode_instansi: menyatakan kode instansi sesuai ketentuan dengan tipe data numerik.
b.	nama_instansi: menyatakan nama instansi sesuai ketentuan dengan tipe data teks.
c.	nilai_indeks menyatakan nilai hasil evaluasi reformasi birokrasi dari setiap instansi dengan tipe data numerik.
d.	kriteria: menyatakan kriteria dari nilai indeks sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tipe data teks.

dataset diperbarui	:	Desember 2022
dataset dibuat	:	Juli 2020
pengukuran dataset	:	Indeks SAKIP
tingkat penyajian dataset	:	instansi pusat/instansi daerah
cakupan dataset	:	Seluruh K/L, Provinsi dan Kab/Kota
produsen	:	Kementerian PANRB
kontak produsen	:	021-7394422
bidang urusan	:	Deputi Bidang RBWASKUN
satuan dataset	:	nilai
frekuensi dataset	:	tahunan
dimensi dataset	:	2019-2022

Dataset ini berisi data indeks SAKIP berdasarkan hasil evaluasi SAKIP untuk K/L, Provinsi dan Kabupaten/Kota dari tahun s.d. 2022. Dataset terkait topik Pendayagunaan Aparatur Negara ini dihasilkan oleh Kementerian PANRB yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali. Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:

a.	kode_instansi: menyatakan kode instansi sesuai ketentuan dengan tipe data numerik.
b.	nama_instansi: menyatakan nama instansi sesuai ketentuan dengan tipe data teks.
c.	nilai_indeks menyatakan nilai hasil evaluasi SAKIP dari setiap instansi dengan tipe data numerik.
d.	kriteria: menyatakan kriteria dari nilai indeks sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tipe data teks.

dataset diperbarui	:	Desember 2022
dataset dibuat	:	Juli 2020
pengukuran dataset	:	Indeks SPBE
tingkat penyajian dataset	:	instansi pusat/instansi daerah
cakupan dataset	:	Seluruh K/L, Provinsi dan Kab/Kota
produsen	:	Kementerian PANRB
kontak produsen	:	021-7394422
bidang urusan	:	Deputi Bidang BALAK
satuan dataset	:	nilai
frekuensi dataset	:	tahunan
dimensi dataset	:	2019-2022

Dataset ini berisi data indeks SPBE berdasarkan hasil evaluasi SPBE untuk K/L, Provinsi dan Kabupaten/Kota dari tahun s.d. 2022. Dataset terkait topik Pendayagunaan Aparatur Negara ini dihasilkan oleh Kementerian PANRB yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali. Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:

a.	kode_instansi: menyatakan kode instansi sesuai ketentuan dengan tipe data numerik.
b.	nama_instansi: menyatakan nama instansi sesuai ketentuan dengan tipe data teks.
c.	nilai_indeks menyatakan nilai hasil evaluasi SPBE dari setiap instansi dengan tipe data numerik.
d.	kriteria: menyatakan kriteria dari nilai indeks sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tipe data teks.

dataset diperbarui	:	Desember 2021
dataset dibuat	:	Juli 2020
pengukuran dataset	:	Indeks Pelayanan Publik
tingkat penyajian dataset	:	instansi pusat/instansi daerah
cakupan dataset	:	Seluruh K/L, Provinsi dan Kab/Kota
produsen	:	Kementerian PANRB
kontak produsen	:	021-7394422
bidang urusan	:	Deputi Bidang Pelayanan Publik
satuan dataset	:	nilai
frekuensi dataset	:	tahunan
dimensi dataset	:	2019-2021

Dataset ini berisi data indeks Pelayanan Publik berdasarkan hasil evaluasi Pelayanan Publik untuk K/L, Provinsi dan Kabupaten/Kota dari tahun s.d. 2022. Dataset terkait topik Pendayagunaan Aparatur Negara ini dihasilkan oleh Kementerian PANRB yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali. Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:

a.	kode_instansi: menyatakan kode instansi sesuai ketentuan dengan tipe data numerik.
b.	nama_instansi: menyatakan nama instansi sesuai ketentuan dengan tipe data teks.
c.	nilai_indeks menyatakan nilai hasil evaluasi Pelayanan Publik dari setiap instansi dengan tipe data numerik.
d.	kriteria: menyatakan kriteria dari nilai indeks sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tipe data teks.

No	Instansi	Indeks RB(2024)	Indeks SAKIP(2024)	Indeks SPBE(2024)	Indeks PP(2024)
1	1010-Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	BB	BB	3,08	4,29
2	1020-Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	A	BB	4,00	4,48
3	1030-Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	A	BB	3,46	4,59
4	1040-Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia
5	1050-Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
6	1060-Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
7	1070-Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
8	1080-Kementerian Koordinator Bidang Pangan
9	2000-Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
10	2010-Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	BB	B	3,98	4,62
11	2040-Kementerian Badan Usaha Milik Negara	A	BB	4,64	4,33
12	2050-Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	A	B	3,63	3,94
13	2060-Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	A	A	4,33	4,28
14	2100-Kementerian Pemuda Olahraga	A	B	3,75	4,31
15	2120-Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	A	B	4,46	4,23
16	3001-Kementerian Dalam Negeri	A	BB	4,21	4,61
17	3002-Kementerian Luar Negeri	A	A	3,93	4,53
18	3003-Kementerian Pertahanan	BB	B	3,88	4,53
19	3004-Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	A	BB	4,36	4,72
20	3005-Kementerian Keuangan	A	A	4,74	4,91
21	3006-Kementerian Pertanian	A	BB	4,00	4,69
22	3008-Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	A	BB	3,60	4,58
23	3009-Kementerian Perhubungan	A	BB	4,60	4,74
24	3010-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	A	BB	4,02	4,51
25	3011-Kementerian Kesehatan	A	BB	3,73	4,70
26	3012-Kementerian Agama	A	BB	4,63	4,86
27	3013-Kementerian Ketenagakerjaan	A	B	3,42	4,51
28	3014-Kementerian Sosial	A	BB	3,58	4,46
29	3015-Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	A	BB	3,99	4,32
30	3016-Kementerian Kelautan dan Perikanan	A	A	3,99	4,80
31	3018-Kementerian Komunikasi dan Informatika	A	B	4,75	4,70
32	3019-Kementerian Perdagangan	A	BB	4,22	4,59
33	3020-Kementerian Perindustrian	A	BB	3,44	4,51
34	3021-Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat	A	BB	4,35	4,72
35	3022-Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	A	BB	4,68	4,67
36	3024-Kementerian Kehutanan
37	3025-Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
38	4001-Kementerian Sekretariat Negara	A	A	3,95	4,43
39	4002-Kejaksaan Agung	BB	BB	4,13	4,43
40	4003-Badan Intelijen Negara	A	BB	4,20	4,63
41	4004-Majelis Permusyawaratan Rakyat
42	4005-Sekretariat Jenderal MPR	BB	B	3,00	3,93
43	4006-Dewan Perwakilan Rakyat
44	4007-Mahkamah Agung RI	0	BB	3,52	4,58
45	4008-Badan Pemeriksa Keuangan	0	A	3,81	3,30
46	4009-Dewan Ketahanan Nasional
47	4010-Badan Siber dan Sandi Negara	B	B	4,06	4,55
48	4011-Badan Kepegawaian Negara	A	B	4,19	4,78
49	4012-Lembaga Administrasi Negara	BB	BB	4,26	4,69
50	4013-Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
51	4014-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
52	4015-Badan Tenaga Nuklir Nasional
53	4016-Badan Pusat Statistik	BB	BB	4,53	4,91
54	4017-Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	A	A	4,15	3,44
55	4018-Arsip Nasional Republik Indonesia	A	B	3,88	4,21
56	4019-Badan Informasi Geospasial	A	BB	3,88	4,51
57	4020-Badan Kependudukan dan KB Nasional	A	BB	3,51	4,35
58	4021-Badan Koordinasi Penanaman Modal	B	BB	3,54	4,52
59	4022-Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
60	4023-Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	A	A	4,31	4,41
61	4024-Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	A	BB	4,10	4,77
62	4025-Perpustakaan Nasional RI	BB	BB	4,12	4,28
63	4026-Sekretariat Jenderal DPR	A	B	4,23	4,74
64	4027-Badan Standardisasi Nasional	BB	BB	3,81	4,67
65	4028-Badan Pengawas Tenaga Nuklir	BB	BB	3,91	4,16
66	4029-Sekretariat Jenderal DPD	A	B	4,23	4,32
67	4030-Sekretariat Jenderal DKN
68	4031-Badan Pengawas Obat dan Makanan	A	A	4,53	4,91
69	4032-Lembaga Ketahanan Nasional RI	B	B	3,16	3,87
70	4033-Kepolisian Negara RI	BB	BB	3,47	4,61
71	4034-Tentara Nasional Indonesia
72	4035-Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	A	BB	3,98	4,67
73	4036-Sekretariat Kabinet
74	4037-Sekretariat Presiden
75	4038-Sekretariat Wakil Presiden
76	4040-Badan Narkotika Nasional	A	B	3,38	4,51
77	4041-Komisi Pemilihan Umum	B	B	3,53	4,79
78	4043-Badan Nasional Penanggulangan Bencana	BB	BB	3,14	4,22
79	4044-Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	0	0	3,32	4,26
80	4045-Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	BB	B	0	3,56
81	4046-Mahkamah Konstitusi	0	BB	3,91	4,62
82	4047-Komisi Pemberantasan Korupsi	BB	A	4,36	4,43
83	4048-Korps Pegawai Republik Indonesia
84	4049-Komisi Yudisial	0	B	2,65	3,56
85	4050-Dewan Perwakilan Daerah
86	4051-Badan Nasional Penempatan Perlindungan TKI
87	4052-Badan Keamanan Laut	A	B	3,57	4,35
88	4053-Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan	BB	BB	3,63	4,57
89	4054-Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	BB	BB	3,95	4,01
90	4055-Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	A	BB	4,66	4,60
91	4056-Ombudsman Republik Indonesia	A	B	3,93	4,16
92	4057-Televisi Republik Indonesia	BB	B	3,21	3,25
93	4058-Radio Republik Indonesia	BB	B	3,37	4,09
94	4059-Badan Nasional Pengelola Perbatasan	BB	B	3,75	4,52
95	4060-Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	BB	B	3,09	4,48
96	4061-Komisi Pengawas Persaingan Usaha	0	B	2,82	0
97	4062-Badan Pengawas Pemilihan Umum	BB	B	3,47	2,32
98	4063-Badan Ekonomi Kreatif
99	4064-Badan Riset dan Inovasi Nasional	A	BB	0	4,69
100	4100-Komisi Penyiaran Indonesia	0	0	2,65	0
101	4101-Komisi Banding Merek	0	0	0	0
102	4102-Komisi Banding Paten	0	0	0	0
103	4103-Komisi Hukum Nasional
104	4104-Komisi Informasi Pusat	0	0	0	0
105	4105-Komisi Kejaksaan	0	0	1,67	0
106	4106-Komisi Kepolisian Nasional	0	0	2,22	0
107	4107-Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan	0	0	0	0
108	4108-Komisi Nasional Lanjut Usia
109	4109-Komisi Penanggulangan Aids Nasional
110	4110-Komisi Pengawas Haji Indonesia
111	4111-Komisi Perlindungan Anak Indonesia	0	0	0	0
112	4112-Komisi Aparatur Sipil Negara
113	4113-Komisi Penyuluhan Nasional	0	0	0	0
114	4114-Komisi Kabupaten/Kota Pengendalian Zoonosis
115	4115-Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis
116	4116-Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis
117	4200-Dewan Koperasi Indonesia
118	4201-Dewan Penerbangan Antariksa Nasional
119	4202-Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia
120	4203-Dewan Pengupahan Nasional	0	0	0	0
121	4204-Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah	0	0	0	0
122	4205-Dewan Pertimbangan Presiden	0	0	2,63	0
123	4206-Dewan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional	0	0	0	0
124	4207-Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus	0	0	0	0
125	4208-Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas
126	4209-Dewan Nasional Perubahan Iklim
127	4210-Dewan Riset Nasional
128	4211-Dewan Sumber Daya Air Nasional	0	0	0	0
129	4212-Dewan Pers	0	0	2,58	0
130	4213-Dewan Energi Nasional	0	0	0	0
131	4214-Dewan Insinyur Indonesia	0	0	0	0
132	4215-Dewan Jaminan Sosial Nasional	0	0	3,39	0
133	4216-Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	0	0	0	0
134	4217-Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan	0	0	0	0
135	4218-Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun	0	0	0	0
136	4219-Dewan Pertahanan Nasional
137	4220-Dewan Kelautan Indonesia
138	4222-Dewan Ketahanan Pangan
139	4230-Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus
140	4231-Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara
141	4232-Badan Penyelenggara Haji
142	4233-Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan
143	4234-Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
144	4235-Badan Gizi Nasional
145	4300-Badan Amil Zakat Nasional	0	0	0	0
146	4301-Badan Benih Nasional
147	4302-Badan Kebijaksanaan Dan Pengendalian Perumahan Dan Pemukiman Nasional	0	0	0	0
148	4304-Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
149	4305-Badan Nasional Sertifikasi Profesi	0	0	1,54	0
150	4306-Badan Olahraga Professional
151	4307-Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqial
152	4308-Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
153	4309-Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
154	4310-Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas	0	0	3,57	0
155	4311-Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik
156	4312-Badan Pengelola Dana Abadi Umat
157	4313-Badan Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu
158	4314-Badan Pengembangan Wilayahan Surabaya-Madura
159	4315-Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan	0	0	0	0
160	4316-Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun	0	0	0	0
161	4317-Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Sabang	0	0	2,42	0
162	4318-Badan Perlindungan Konsumen Nasional	0	0	0	0
163	4319-Badan Pertimbangan Kepegawaian
164	4320-Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional	0	0	0	0
165	4321-Badan Pertimbangan Perfilman Nasional
166	4322-Badan Standarisasi Dan Akreditasi Nasional Keolahragaan
167	4323-Badan Koordinasi Penyuluhan
168	4324-Badan Pelaksana Penyuluhan
169	4325-Badan Pengelola Perbatasan di Tingkat Daerah
170	4326-Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara	0	0	0	0
171	4327-Badan Pertimbangan Telekomunikasi
172	4328-Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia
173	4329-Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
174	4330-Badan Perlindungan Konsumen Nasional
175	4400-Komite Akreditasi Nasional	0	0	0	0
176	4401-Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
177	4402-Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan
178	4403-Komite Anti Dumping Indonesia	0	0	0	0
179	4404-Komite Inovasi Nasional
180	4405-Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur	0	0	0	0
181	4406-Komite Nasional Keselamatan Transportasi	0	0	0	0
182	4407-Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) Dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemic Influenza
183	4408-Komite Olahraga Nasional Indonesia
184	4409-Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia	0	0	0	0
185	4410-Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Di Pulau Batam, Pulau Bintan, Dan Pulau Karimun
186	4411-Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan	0	0	0	0
187	4412-Komite Standar Akuntansi Pemerintah
188	4413-Komite Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran
189	4414-Komite Ekonomi dan Industri Nasional	0	0	0	0
190	4415-Komite Nasional Keamanan Penerbangan	0	0	0	0
191	4416-Komite Perdagangan Nasional	0	0	0	0
192	4417-Komite Farmasi Nasional
193	4500-Lembaga Kerja Sama Tripartit	0	0	0	0
194	4501-Lembaga Koordinasi Dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
195	4502-Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban	BB	B	3,54	4,51
196	4503-Lembaga Produktivitas Nasional	0	0	0	0
197	4504-Lembaga Sensor Film	0	0	2,75	0
198	4505-Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan	0	0	0	0
199	4600-Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
200	4601-Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia	0	0	0	0
201	4602-Konsil Kedokteran Indonesia
202	4603-Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan
203	4604-Kantor Staf Presiden	0	0	3,93	0
204	4605-Konsil Keperawatan
205	4606-Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
206	4607-Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)
207	4608-Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat
208	4609-Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	BB	B	4,07	3,60
209	4610-Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu	0	0	0	0
210	4611-Badan Otorita Danau Toba	0	0	0	0
211	4612-Badan Otorita Pengembangan Pariwisata Borobudur	0	0	0	0
212	4613-Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia
213	4614-Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	0	0	0	0
214	4615-Dewan Pertahanan Nasional	0	0	0	0
215	4616-Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik	0	0	0	0
216	4617-Komisi Nasional Disabilitas	0	0	0	0
217	4618-Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
218	4619-Komite Kebijakan Industri Pertahanan	0	0	0	0
219	4620-Komite Nasional Keuangan Syariah	0	0	0	0
220	4621-Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asian Nations
221	4622-Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
222	4623-Lembaga Sertifikasi Industri Hijau
223	4624-Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir	0	0	0	0
224	4625-Otoritas Nasional Senjata Kimia	0	0	0	0
225	4626-Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian
226	4627-Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	BB	BB	3,38	4,52
227	4628-BPJS Kesehatan
228	4629-BPJS Ketenagakerjaan
229	4630-Bank Indonesia
230	4631-Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
231	4632-Badan Restorasi Gambut
232	4633-Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan	0	0	0	0
233	4634-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu	0	0	0	0
234	4635-Dewan Nasional Keuangan Inklusif	0	0	0	0
235	4636-Komite Profesi Akuntan Publik	0	0	0	0
236	4637-Otoritas Jasa Keuangan
237	4901-BPSJ Kesehatan
238	4902-BPSJ Ketenagakerjaan

No	Instansi	Indeks RB (2024)	Indeks SAKIP(2024)	Indeks SPBE(2024)	Indeks PP(2024)
1	5100-Pemerintah Provinsi Aceh	A	B	3,64	4,45
2	5200-Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	A	B	3,86	3,90
3	5300-Pemerintah Provinsi Riau	A	BB	3,75	4,12
4	5400-Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	A	BB	3,85	3,64
5	5500-Pemerintah Provinsi Jambi	BB	B	3,05	3,68
6	5600-Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	BB	BB	3,00	4,60
7	5700-Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	A	BB	4,11	4,23
8	5800-Pemerintah Provinsi Bengkulu	BB	B	3,92	3,94
9	5900-Pemerintah Provinsi Lampung	A	B	4,09	4,27
10	6000-Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	A	A	4,46	4,53
11	6100-Pemerintah Provinsi Jawa Barat	A	A	4,73	4,76
12	6200-Pemerintah Provinsi Banten	A	B	3,47	3,73
13	6300-Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	A	AA	4,53	4,62
14	6400-Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	A	A	4,42	4,53
15	6500-Pemerintah Provinsi Jawa Timur	A	A	4,43	4,63
16	6600-Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	A	BB	3,58	4,26
17	6700-Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	BB	B	2,87	2,67
18	6800-Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	A	A	3,63	4,56
19	6900-Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	BB	BB	3,79	3,75
20	7000-Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	BB	B	3,01	4,20
21	7100-Pemerintah Provinsi Gorontalo	BB	B	4,13	4,04
22	7200-Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	BB	BB	2,91	4,34
23	7300-Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	A	B	3,94	4,12
24	7400-Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	CC	B	2,87	2,83
25	7500-Pemerintah Provinsi Bali	A	BB	4,30	4,41
26	7600-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	BB	BB	3,56	4,42
27	7700-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	BB	B	3,89	3,56
28	7800-Pemerintah Provinsi Maluku	B	B	2,63	2,18
29	7900-Pemerintah Provinsi Maluku Utara	CC	B	2,69	2,80
30	8000-Pemerintah Provinsi Papua	CC	B	2,03	0
31	8100-Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	A	BB	3,05	4,26
32	8200-Pemerintah Provinsi Papua Barat	B	B	2,28	3,32
33	8300-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	BB	B	3,70	3,32
34	8400-Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya	A	BB	3,79	4,22
35	8400-Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	A	BB	3,79	4,22
36	8500-Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan
37	8600-Pemerintah Provinsi Papua Selatan
38	8700-Pemerintah Provinsi Papua Tengah
39	8800-

No	Instansi	Indeks RB(2024)	Indeks SAKIP(2024)	Indeks SPBE(2024)	Indeks PP(2024)
1	5101-Pemerintah Kabupaten Aceh Besar	C	CC	2,39	3,58
2	5102-Pemerintah Kabupaten Pidie	B	CC	2,25	3,68
3	5103-Pemerintah Kabupaten Aceh Utara	B	B	1,44	3,72
4	5104-Pemerintah Kabupaten Aceh Timur	B	B	2,38	3,39
5	5105-Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan	B	B	2,75	3,62
6	5106-Pemerintah Kabupaten Aceh Barat	BB	B	2,69	3,92
7	5107-Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah	B	B	2,48	3,95
8	5108-Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara	CC	CC	2,29	4,09
9	5109-Pemerintah Kabupaten Simeulue	B	CC	1,86	3,81
10	5110-Pemerintah Kabupaten Bireuen	BB	B	2,32	4,18
11	5111-Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil	B	B	2,28	4,25
12	5112-Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya	BB	B	2,86	3,69
13	5113-Pemerintah Kabupaten Gayo Lues	BB	B	2,69	3,78
14	5114-Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang	B	B	2,86	4,29
15	5115-Pemerintah Kabupaten Nagan Raya	B	B	2,94	3,76
16	5116-Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya	BB	B	2,67	3,79
17	5117-Pemerintah Kabupaten Bener Meriah	B	B	2,66	3,99
18	5118-Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya	B	B	2,61	4,06
19	5171-Pemerintah Kota Sabang	B	CC	3,02	3,77
20	5172-Pemerintah Kota Banda Aceh	BB	B	3,70	4,38
21	5173-Pemerintah Kota Langsa	BB	B	1,95	3,86
22	5174-Pemerintah Kota Lhokseumawe	B	B	2,80	3,94
23	5175-Pemerintah Kota Subulussalam	CC	CC	2,48	3,82
24	5201-Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	BB	BB	3,57	4,53
25	5202-Pemerintah Kabupaten Karo	B	B	3,04	3,63
26	5203-Pemerintah Kabupaten Langkat	B	B	3,66	4,34
27	5204-Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah	CC	CC	2,38	2,26
28	5205-Pemerintah Kabupaten Simalungun	CC	CC	2,37	4,11
29	5206-Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu	B	B	2,94	3,88
30	5207-Pemerintah Kabupaten Dairi	BB	B	2,69	3,83
31	5208-Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	CC	B	2,85	3,47
32	5209-Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan	B	CC	3,14	2,54
33	5210-Pemerintah Kabupaten Asahan	BB	B	2,86	3,17
34	5211-Pemerintah Kabupaten Nias	BB	B	3,72	4,07
35	5212-Pemerintah Kabupaten Toba	B	B	2,95	3,81
36	5213-Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal	CC	CC	2,89	2,80
37	5214-Pemerintah Kabupaten Nias Selatan	B	CC	2,90	3,13
38	5215-Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan	BB	BB	2,80	3,32
39	5216-Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat	BB	B	2,66	3,55
40	5217-Pemerintah Kabupaten Samosir	BB	B	2,70	3,67
41	5218-Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai	BB	BB	2,65	4,47
42	5219-Pemerintah Kabupaten Padang Lawas	CC	CC	2,17	4,10
43	5220-Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara	B	B	2,26	4,11
44	5221-Pemerintah Kabupaten Batu Bara	B	B	2,67	2,96
45	5222-Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan	CC	CC	1,93	2,60
46	5223-Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara	CC	CC	2,78	3,44
47	5224-Pemerintah Kabupaten Nias Barat	C	CC	1,80	3,07
48	5225-Pemerintah Kabupaten Nias Utara	C	CC	2,41	4,21
49	5271-Pemerintah Kota Medan	BB	B	3,67	4,51
50	5272-Pemerintah Kota Tebing Tinggi	A	B	3,79	4,15
51	5273-Pemerintah Kota Binjai	B	B	3,12	4,01
52	5274-Pemerintah Kota Pematangsiantar	B	B	3,06	2,85
53	5275-Pemerintah Kota Tanjung Balai	BB	B	3,24	3,14
54	5276-Pemerintah Kota Sibolga	CC	CC	2,41	3,75
55	5277-Pemerintah Kota Padang Sidempuan	B	B	2,66	3,86
56	5278-Pemerintah Kota Gunungsitoli	B	CC	2,23	4,39
57	5301-Pemerintah Kabupaten Kampar	BB	B	2,96	4,10
58	5302-Pemerintah Kabupaten Bengkalis	B	BB	2,79	4,39
59	5304-Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu	BB	B	2,89	4,00
60	5305-Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir	BB	B	2,54	4,32
61	5306-Pemerintah Kabupaten Pelalawan	BB	B	2,50	3,20
62	5307-Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu	BB	B	3,46	4,18
63	5308-Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir	BB	B	3,51	3,29
64	5309-Pemerintah Kabupaten Siak	A	B	3,54	4,14
65	5312-Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi	B	B	3,23	4,53
66	5313-Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti	B	B	3,08	3,17
67	5371-Pemerintah Kota Pekanbaru	BB	B	3,85	4,25
68	5373-Pemerintah Kota Dumai	BB	B	3,90	3,84
69	5401-Pemerintah Kabupaten Agam	BB	B	2,56	3,25
70	5402-Pemerintah Kabupaten Pasaman	BB	B	2,67	4,13
71	5403-Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota	BB	B	2,70	4,27
72	5404-Pemerintah Kabupaten Solok	BB	B	3,49	4,46
73	5405-Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman	A	CC	3,51	4,29
74	5406-Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	A	B	4,23	4,46
75	5407-Pemerintah Kabupaten Tanah Datar	BB	B	2,81	4,26
76	5408-Pemerintah Kabupaten Sijunjung	BB	B	3,00	4,36
77	5409-Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	B	B	2,46	3,27
78	5410-Pemerintah Kabupaten Solok Selatan	BB	B	3,28	3,84
79	5411-Pemerintah Kabupaten Dharmasraya	BB	B	3,61	3,21
80	5412-Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat	BB	B	3,66	3,50
81	5471-Pemerintah Kota Bukittinggi	BB	BB	2,49	4,13
82	5472-Pemerintah Kota Padang Panjang	BB	B	3,16	4,17
83	5473-Pemerintah Kota Sawahlunto	BB	B	3,41	3,18
84	5474-Pemerintah Kota Solok	A	B	3,75	4,46
85	5475-Pemerintah Kota Padang	A	BB	3,96	3,44
86	5476-Pemerintah Kota Payakumbuh	A	BB	3,75	4,50
87	5477-Pemerintah Kota Pariaman	BB	CC	3,44	4,32
88	5501-Pemerintah Kabupaten Batanghari	A	BB	3,55	2,44
89	5502-Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	BB	B	2,92	3,40
90	5503-Pemerintah Kabupaten Bungo	B	B	2,71	2,97
91	5504-Pemerintah Kabupaten Merangin	BB	B	3,20	3,28
92	5505-Pemerintah Kabupaten Kerinci	BB	B	2,18	3,66
93	5506-Pemerintah Kabupaten Sarolangun	BB	B	3,10	2,99
94	5507-Pemerintah Kabupaten Tebo	BB	B	2,62	2,54
95	5508-Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi	B	B	2,62	3,23
96	5509-Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	B	B	2,83	3,27
97	5571-Pemerintah Kota Jambi	BB	B	4,32	3,96
98	5572-Pemerintah Kota Sungai Penuh	CC	B	3,14	1,32
99	5601-Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin	BB	B	3,62	4,57
100	5602-Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu	B	B	2,62	4,52
101	5603-Pemerintah Kabupaten Muara Enim	A	BB	3,29	4,56
102	5604-Pemerintah Kabupaten Lahat	B	B	2,33	3,89
103	5605-Pemerintah Kabupaten Musi Rawas	BB	BB	3,09	4,51
104	5606-Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir	BB	B	3,55	4,51
105	5607-Pemerintah Kabupaten Banyuasin	BB	B	2,71	4,46
106	5608-Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	BB	B	2,61	4,58
107	5609-Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	B	B	2,40	4,14
108	5610-Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir	BB	B	2,94	4,40
109	5611-Pemerintah Kabupaten Empat Lawang	B	B	2,34	4,07
110	5612-Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara	B	B	2,38	4,34
111	5671-Pemerintah Kota Palembang	A	BB	3,51	4,66
112	5672-Pemerintah Kota Pagar Alam	BB	B	2,54	3,99
113	5673-Pemerintah Kota Lubuk Linggau	B	BB	2,64	4,44
114	5674-Pemerintah Kota Prabumulih	BB	B	3,37	4,46
115	5675-Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	B	B	2,66	4,44
116	5701-Pemerintah Kabupaten Bangka	A	BB	2,80	4,11
117	5702-Pemerintah Kabupaten Belitung	A	B	3,35	4,02
118	5703-Pemerintah Kabupaten Bangka Barat	BB	B	3,16	3,70
119	5704-Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah	A	BB	4,07	4,11
120	5705-Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan	BB	B	3,25	3,92
121	5706-Pemerintah Kabupaten Belitung Timur	A	B	4,16	4,01
122	5771-Pemerintah Kota Pangkal Pinang	BB	B	3,81	4,15
123	5801-Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara	BB	B	3,28	3,65
124	5802-Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan	BB	B	2,87	3,94
125	5803-Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong	B	B	3,24	3,07
126	5804-Pemerintah Kabupaten Kaur	B	B	2,42	3,82
127	5805-Pemerintah Kabupaten Seluma	B	B	2,26	3,55
128	5806-Pemerintah Kabupaten Mukomuko	B	B	2,07	3,78
129	5807-Pemerintah Kabupaten Kepahiang	B	B	2,47	3,85
130	5808-Pemerintah Kabupaten Lebong	B	B	3,38	3,65
131	5809-Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah	B	B	2,84	2,96
132	5871-Pemerintah Kota Bengkulu	BB	B	2,63	3,95
133	5901-Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan	BB	B	3,08	3,89
134	5902-Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah	BB	B	2,68	4,46
135	5903-Pemerintah Kabupaten Lampung Utara	B	B	3,12	4,42
136	5904-Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	BB	B	2,62	3,90
137	5905-Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang	B	B	2,85	4,50
138	5906-Pemerintah Kabupaten Tanggamus	BB	B	3,44	4,27
139	5907-Pemerintah Kabupaten Way Kanan	BB	B	3,52	4,37
140	5908-Pemerintah Kabupaten Lampung Timur	BB	B	2,84	3,99
141	5909-Pemerintah Kabupaten Pesawaran	BB	B	3,49	4,32
142	5910-Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat	BB	B	2,49	3,42
143	5911-Pemerintah Kabupaten Pringsewu	BB	B	3,05	4,46
144	5912-Pemerintah Kabupaten Mesuji	BB	B	3,99	4,08
145	5913-Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat	B	B	2,94	3,66
146	5971-Pemerintah Kota Metro	BB	B	3,34	4,60
147	5972-Pemerintah Kota Bandar Lampung	BB	B	2,98	4,33
148	6001-
149	6071-
150	6072-
151	6073-
152	6074-
153	6075-
154	6090-
155	6101-Pemerintah Kabupaten Bogor	A	B	4,10	4,35
156	6102-Pemerintah Kabupaten Sukabumi	A	B	3,95	4,49
157	6103-Pemerintah Kabupaten Cianjur	A	B	3,75	4,16
158	6104-Pemerintah Kabupaten Bekasi	A	B	4,08	4,36
159	6105-Pemerintah Kabupaten Karawang	A	B	4,40	4,26
160	6106-Pemerintah Kabupaten Purwakarta	A	B	3,94	4,58
161	6107-Pemerintah Kabupaten Subang	A	B	3,38	4,53
162	6108-Pemerintah Kabupaten Bandung	A	BB	3,98	4,34
163	6109-Pemerintah Kabupaten Sumedang	A	BB	4,51	4,58
164	6110-Pemerintah Kabupaten Garut	A	BB	3,89	4,56
165	6111-Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya	A	B	3,76	4,38
166	6112-Pemerintah Kabupaten Ciamis	A	B	3,65	4,29
167	6113-Pemerintah Kabupaten Cirebon	A	B	3,61	4,24
168	6114-Pemerintah Kabupaten Kuningan	BB	B	3,57	4,37
169	6115-Pemerintah Kabupaten Indramayu	A	B	3,93	4,40
170	6116-Pemerintah Kabupaten Majalengka	A	BB	2,94	4,32
171	6117-Pemerintah Kabupaten Bandung Barat	A	B	3,78	2,96
172	6118-Pemerintah Kabupaten Pangandaran	BB	B	3,56	4,44
173	6171-Pemerintah Kota Bandung	A	A	4,59	4,68
174	6172-Pemerintah Kota Bogor	A	BB	4,08	4,65
175	6173-Pemerintah Kota Sukabumi	A	BB	3,79	4,62
176	6174-Pemerintah Kota Cirebon	A	B	4,13	3,97
177	6175-Pemerintah Kota Bekasi	A	B	3,83	4,58
178	6176-Pemerintah Kota Depok	A	B	4,32	4,67
179	6177-Pemerintah Kota Cimahi	A	B	4,15	4,58
180	6178-Pemerintah Kota Tasikmalaya	A	B	3,96	4,30
181	6179-Pemerintah Kota Banjar	A	B	3,58	4,52
182	6201-Pemerintah Kabupaten Serang	A	B	3,73	4,15
183	6202-Pemerintah Kabupaten Pandeglang	BB	BB	3,45	4,16
184	6203-Pemerintah Kabupaten Lebak	A	BB	3,52	4,05
185	6204-Pemerintah Kabupaten Tangerang	A	BB	3,91	4,17
186	6271-Pemerintah Kota Tangerang	A	B	3,85	4,35
187	6272-Pemerintah Kota Cilegon	BB	B	2,56	4,23
188	6273-Pemerintah Kota Serang	BB	B	2,61	3,99
189	6274-Pemerintah Kota Tangerang Selatan	A	B	3,48	4,25
190	6301-Pemerintah Kabupaten Bantul	A	A	4,18	4,18
191	6302-Pemerintah Kabupaten Sleman	A	A	4,30	4,63
192	6303-Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	A	BB	3,96	4,27
193	6304-Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	A	A	3,91	4,55
194	6371-Pemerintah Kota Yogyakarta	A	A	3,50	4,53
195	6401-Pemerintah Kabupaten Semarang	BB	B	3,31	4,50
196	6402-Pemerintah Kabupaten Kendal	A	B	3,66	4,44
197	6403-Pemerintah Kabupaten Demak	A	B	3,93	4,47
198	6404-Pemerintah Kabupaten Grobogan	A	B	3,57	4,41
199	6405-Pemerintah Kabupaten Pekalongan	BB	B	3,05	4,29
200	6406-Pemerintah Kabupaten Batang	A	B	3,55	4,37
201	6407-Pemerintah Kabupaten Tegal	A	B	3,16	4,35
202	6408-Pemerintah Kabupaten Brebes	BB	B	2,84	4,33
203	6409-Pemerintah Kabupaten Pati	A	B	3,75	4,24
204	6410-Pemerintah Kabupaten Kudus	A	BB	4,23	4,61
205	6411-Pemerintah Kabupaten Pemalang	BB	B	3,04	4,54
206	6412-Pemerintah Kabupaten Jepara	A	B	3,51	4,57
207	6413-Pemerintah Kabupaten Rembang	A	B	3,99	4,47
208	6414-Pemerintah Kabupaten Blora	A	B	3,28	4,42
209	6415-Pemerintah Kabupaten Banyumas	A	A	4,09	4,61
210	6416-Pemerintah Kabupaten Cilacap	A	BB	3,27	4,65
211	6417-Pemerintah Kabupaten Purbalingga	A	B	3,93	4,44
212	6418-Pemerintah Kabupaten Banjarnegara	A	B	3,72	4,56
213	6419-Pemerintah Kabupaten Magelang	A	B	3,92	3,81
214	6420-Pemerintah Kabupaten Temanggung	A	B	3,64	4,29
215	6421-Pemerintah Kabupaten Wonosobo	A	B	3,79	4,52
216	6422-Pemerintah Kabupaten Purworejo	A	B	3,49	4,33
217	6423-Pemerintah Kabupaten Kebumen	A	B	4,07	4,59
218	6424-Pemerintah Kabupaten Klaten	A	B	4,07	4,13
219	6425-Pemerintah Kabupaten Boyolali	A	B	3,89	4,51
220	6426-Pemerintah Kabupaten Sragen	BB	B	4,34	3,88
221	6427-Pemerintah Kabupaten Sukoharjo	A	B	4,45	4,60
222	6428-Pemerintah Kabupaten Karanganyar	A	B	3,90	4,43
223	6429-Pemerintah Kabupaten Wonogiri	A	BB	4,20	4,58
224	6471-Pemerintah Kota Semarang	A	BB	3,95	4,43
225	6472-Pemerintah Kota Salatiga	A	B	3,64	4,62
226	6473-Pemerintah Kota Pekalongan	A	BB	3,76	4,59
227	6474-Pemerintah Kota Tegal	A	B	3,95	4,49
228	6475-Pemerintah Kota Magelang	A	BB	3,69	4,61
229	6476-Pemerintah Kota Surakarta	A	BB	4,30	4,69
230	6501-Pemerintah Kabupaten Gresik	A	A	4,32	4,16
231	6502-Pemerintah Kabupaten Mojokerto	A	BB	4,16	4,30
232	6503-Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	A	BB	3,96	4,65
233	6504-Pemerintah Kabupaten Jombang	A	BB	3,91	4,60
234	6505-Pemerintah Kabupaten Sampang	BB	BB	3,67	4,60
235	6506-Pemerintah Kabupaten Pamekasan	BB	BB	3,92	3,94
236	6507-Pemerintah Kabupaten Sumenep	BB	BB	3,73	3,42
237	6508-Pemerintah Kabupaten Bangkalan	BB	B	2,92	4,26
238	6509-Pemerintah Kabupaten Bondowoso	A	BB	3,86	3,86
239	6510-Pemerintah Kabupaten Situbondo	A	A	4,21	3,31
240	6511-Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	A	A	4,77	4,59
241	6512-Pemerintah Kabupaten Jember	A	B	3,54	4,62
242	6513-Pemerintah Kabupaten Malang	A	BB	3,74	4,05
243	6514-Pemerintah Kabupaten Pasuruan	A	BB	3,88	4,52
244	6515-Pemerintah Kabupaten Probolinggo	A	B	3,97	4,20
245	6516-Pemerintah Kabupaten Lumajang	A	BB	3,39	4,33
246	6517-Pemerintah Kabupaten Kediri	A	B	4,63	4,20
247	6518-Pemerintah Kabupaten Tulungagung	A	BB	3,78	4,29
248	6519-Pemerintah Kabupaten Nganjuk	A	BB	3,84	4,57
249	6520-Pemerintah Kabupaten Trenggalek	A	BB	4,22	3,96
250	6521-Pemerintah Kabupaten Blitar	A	B	3,77	4,12
251	6522-Pemerintah Kabupaten Madiun	A	BB	4,31	4,60
252	6523-Pemerintah Kabupaten Ngawi	A	A	3,61	4,23
253	6524-Pemerintah Kabupaten Magetan	A	BB	2,92	4,57
254	6525-Pemerintah Kabupaten Ponorogo	BB	BB	3,07	4,32
255	6526-Pemerintah Kabupaten Pacitan	A	B	3,50	4,30
256	6527-Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	A	BB	4,14	4,21
257	6528-Pemerintah Kabupaten Tuban	A	A	4,24	4,45
258	6529-Pemerintah Kabupaten Lamongan	A	A	4,18	4,38
259	6571-Pemerintah Kota Surabaya	AA	AA	4,54	4,57
260	6572-Pemerintah Kota Mojokerto	A	BB	4,32	4,19
261	6573-Pemerintah Kota Malang	A	A	4,24	4,57
262	6574-Pemerintah Kota Pasuruan	A	BB	4,07	4,53
263	6575-Pemerintah Kota Probolinggo	A	BB	4,04	4,15
264	6576-Pemerintah Kota Blitar	A	A	4,11	4,52
265	6577-Pemerintah Kota Kediri	A	BB	3,89	4,20
266	6578-Pemerintah Kota Madiun	A	A	4,57	4,67
267	6579-Pemerintah Kota Batu	A	B	3,57	3,76
268	6601-Pemerintah Kabupaten Sambas	BB	B	2,91	4,26
269	6602-Pemerintah Kabupaten Sanggau	BB	B	3,29	4,09
270	6603-Pemerintah Kabupaten Sintang	B	B	2,30	3,61
271	6604-Pemerintah Kabupaten Mempawah	BB	B	2,73	3,96
272	6605-Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu	BB	B	2,82	3,08
273	6606-Pemerintah Kabupaten Ketapang	BB	B	3,06	4,33
274	6607-Pemerintah Kabupaten Bengkayang	BB	B	3,12	3,22
275	6608-Pemerintah Kabupaten Landak	BB	B	2,40	4,05
276	6609-Pemerintah Kabupaten Melawi	B	B	2,47	2,71
277	6610-Pemerintah Kabupaten Sekadau	BB	B	3,13	3,21
278	6611-Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	BB	B	3,38	4,18
279	6612-Pemerintah Kabupaten Kayong Utara	BB	B	2,68	4,21
280	6671-Pemerintah Kota Pontianak	BB	BB	3,49	4,35
281	6672-Pemerintah Kota Singkawang	A	B	3,35	4,46
282	6701-Pemerintah Kabupaten Kapuas	BB	B	2,63	3,42
283	6702-Pemerintah Kabupaten Barito Utara	BB	B	2,73	3,10
284	6703-Pemerintah Kabupaten Barito Selatan	B	B	3,20	2,61
285	6704-Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur	A	B	3,22	3,63
286	6705-Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat	A	B	2,87	3,89
287	6706-Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau	B	B	3,16	3,33
288	6707-Pemerintah Kabupaten Gunung Mas	B	B	2,74	0
289	6708-Pemerintah Kabupaten Lamandau	BB	B	3,15	3,03
290	6709-Pemerintah Kabupaten Sukamara	BB	B	2,75	3,01
291	6710-Pemerintah Kabupaten Murung Raya	B	CC	2,63	3,14
292	6711-Pemerintah Kabupaten Katingan	BB	B	3,25	3,60
293	6712-Pemerintah Kabupaten Seruyan	B	B	2,50	2,79
294	6713-Pemerintah Kabupaten Barito Timur	B	B	2,82	2,28
295	6771-Pemerintah Kota Palangkaraya	BB	B	3,75	3,71
296	6801-Pemerintah Kabupaten Banjar	BB	B	2,87	4,49
297	6802-Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	BB	BB	3,12	4,23
298	6803-Pemerintah Kabupaten Tapin	BB	BB	3,81	4,54
299	6804-Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	A	A	4,09	4,46
300	6805-Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah	BB	BB	3,37	4,55
301	6806-Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	BB	B	2,99	4,28
302	6807-Pemerintah Kabupaten Tabalong	A	B	3,70	4,49
303	6808-Pemerintah Kabupaten Kotabaru	B	B	2,43	2,55
304	6809-Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara	BB	B	2,51	3,69
305	6810-Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BB	B	3,30	3,79
306	6811-Pemerintah Kabupaten Balangan	A	BB	3,34	4,29
307	6871-Pemerintah Kota Banjarmasin	A	BB	4,06	4,54
308	6872-Pemerintah Kota Banjarbaru	A	B	2,74	4,50
309	6901-Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	BB	B	3,09	4,35
310	6902-Pemerintah Kabupaten Paser	BB	B	3,27	4,03
311	6904-Pemerintah Kabupaten Berau	BB	B	2,28	3,71
312	6907-Pemerintah Kabupaten Kutai Barat	B	B	2,62	4,11
313	6908-Pemerintah Kabupaten Kutai Timur	BB	B	3,02	2,90
314	6910-Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara	BB	B	2,87	3,75
315	6912-Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu	CC	B	2,25	1,42
316	6971-Pemerintah Kota Samarinda	BB	B	3,85	4,26
317	6972-Pemerintah Kota Balikpapan	A	B	3,96	4,19
318	6973-Pemerintah Kota Bontang	A	BB	3,39	4,28
319	7001-Pemerintah Kabupaten Minahasa	B	B	2,23	2,49
320	7002-Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow	BB	B	2,73	4,30
321	7003-Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe	BB	B	2,46	4,22
322	7004-Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan	B	B	2,48	4,54
323	7005-Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud	BB	B	2,39	2,69
324	7006-Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara	B	B	3,37	4,31
325	7007-Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	BB	B	2,34	3,93
326	7008-Pemerintah Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro	B	B	2,46	3,99
327	7009-Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara	B	B	3,02	4,01
328	7012-Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	B	B	2,66	3,67
329	7013-Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	BB	B	2,88	3,75
330	7071-Pemerintah Kota Manado	BB	BB	3,93	4,46
331	7072-Pemerintah Kota Bitung	BB	B	3,31	4,47
332	7073-Pemerintah Kota Tomohon	BB	B	3,03	4,50
333	7074-Pemerintah Kota KotaMobagu	BB	B	2,93	4,59
334	7101-Pemerintah Kabupaten Gorontalo	B	B	2,68	3,49
335	7102-Pemerintah Kabupaten Boalemo	B	B	2,40	4,17
336	7103-Pemerintah Kabupaten Pohuwato	BB	B	2,52	4,10
337	7104-Pemerintah Kabupaten Bone Bolango	BB	BB	3,00	4,21
338	7105-Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara	B	B	2,89	3,65
339	7171-Pemerintah Kota Gorontalo	BB	B	2,82	3,13
340	7201-Pemerintah Kabupaten Poso	B	B	2,52	3,50
341	7202-Pemerintah Kabupaten Donggala	CC	CC	2,45	2,43
342	7203-Pemerintah Kabupaten Toli-Toli	B	B	2,49	3,08
343	7204-Pemerintah Kabupaten Banggai	BB	BB	3,59	3,28
344	7205-Pemerintah Kabupaten Buol	B	B	3,19	3,02
345	7206-Pemerintah Kabupaten Morowali	B	B	3,25	3,62
346	7207-Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan	CC	B	2,55	3,08
347	7208-Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong	B	B	2,72	3,17
348	7209-Pemerintah Kabupaten Tojo Una Una	BB	B	3,06	4,01
349	7210-Pemerintah Kabupaten Sigi	BB	B	2,29	3,54
350	7211-Pemerintah Kabupaten Banggai Laut	B	B	2,11	3,47
351	7212-Pemerintah Kabupaten Morowali Utara	BB	B	2,56	3,90
352	7271-Pemerintah Kota Palu	BB	B	2,58	3,78
353	7301-Pemerintah Kabupaten Pinrang	A	B	3,49	3,95
354	7302-Pemerintah Kabupaten Gowa	BB	BB	3,63	3,55
355	7303-Pemerintah Kabupaten Wajo	BB	B	2,77	2,70
356	7305-Pemerintah Kabupaten Bone	BB	B	3,18	3,69
357	7306-Pemerintah Kabupaten Tana Toraja	CC	CC	2,75	3,12
358	7307-Pemerintah Kabupaten Maros	B	B	3,15	2,54
359	7309-Pemerintah Kabupaten Luwu	B	B	2,60	2,40
360	7310-Pemerintah Kabupaten Sinjai	A	B	3,01	3,41
361	7311-Pemerintah Kabupaten Bulukumba	BB	B	2,56	3,36
362	7312-Pemerintah Kabupaten Bantaeng	BB	B	3,64	3,72
363	7313-Pemerintah Kabupaten Jeneponto	B	B	3,10	3,61
364	7314-Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar	B	B	2,57	2,58
365	7315-Pemerintah Kabupaten Takalar	B	B	2,80	2,87
366	7316-Pemerintah Kabupaten Barru	B	B	2,79	3,47
367	7317-Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang	BB	B	3,04	1,73
368	7318-Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	BB	B	2,64	3,00
369	7319-Pemerintah Kabupaten Soppeng	BB	B	2,98	3,99
370	7321-Pemerintah Kabupaten Enrekang	B	B	3,20	1,67
371	7322-Pemerintah Kabupaten Luwu Utara	BB	B	3,26	2,38
372	7325-Pemerintah Kabupaten Luwu Timur	BB	B	3,16	1,74
373	7326-Pemerintah Kabupaten Toraja Utara	B	B	2,31	2,43
374	7371-Pemerintah Kota Makassar	BB	B	4,02	3,21
375	7372-Pemerintah Kota Parepare	B	B	2,62	3,16
376	7373-Pemerintah Kota Palopo	B	B	3,12	1,64
377	7401-Pemerintah Kabupaten Konawe	BB	B	2,92	4,20
378	7402-Pemerintah Kabupaten Buton	B	B	2,26	3,34
379	7403-Pemerintah Kabupaten Muna	B	B	2,35	3,35
380	7404-Pemerintah Kabupaten Kolaka	BB	B	3,68	3,41
381	7405-Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan	B	B	3,68	3,48
382	7406-Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara	B	B	2,63	2,74
383	7407-Pemerintah Kabupaten Bombana	BB	B	2,85	3,32
384	7408-Pemerintah Kabupaten Wakatobi	B	B	2,55	3,23
385	7410-Pemerintah Kabupaten Buton Utara	B	B	2,19	3,37
386	7411-Pemerintah Kabupaten Konawe Utara	B	B	2,85	3,18
387	7412-Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur	CC	B	2,12	3,28
388	7413-Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan	CC	B	2,16	3,58
389	7414-Pemerintah Kabupaten Buton Selatan	B	B	2,25	2,66
390	7415-Pemerintah Kabupaten Buton Tengah	B	B	2,63	2,77
391	7416-Pemerintah Kabupaten Muna Barat	B	B	1,82	2,75
392	7471-Pemerintah Kota Kendari	BB	B	3,23	3,44
393	7472-Pemerintah Kota Bau Bau	B	B	3,09	3,31
394	7501-Pemerintah Kabupaten Buleleng	A	B	3,69	3,99
395	7502-Pemerintah Kabupaten Jembrana	A	B	3,77	3,65
396	7503-Pemerintah Kabupaten Klungkung	A	B	3,14	4,16
397	7504-Pemerintah Kabupaten Gianyar	BB	B	3,49	4,07
398	7505-Pemerintah Kabupaten Karangasem	BB	B	2,57	3,76
399	7506-Pemerintah Kabupaten Bangli	BB	B	2,71	3,50
400	7507-Pemerintah Kabupaten Badung	A	BB	3,87	4,49
401	7508-Pemerintah Kabupaten Tabanan	A	B	3,54	4,10
402	7571-Pemerintah Kota Denpasar	A	BB	3,96	4,66
403	7601-Pemerintah Kabupaten Lombok Barat	BB	B	3,05	3,72
404	7602-Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah	BB	B	3,04	3,74
405	7603-Pemerintah Kabupaten Lombok Timur	BB	B	3,27	3,61
406	7604-Pemerintah Kabupaten Bima	B	B	2,52	3,62
407	7605-Pemerintah Kabupaten Sumbawa	BB	B	2,90	3,12
408	7606-Pemerintah Kabupaten Dompu	BB	B	2,52	3,59
409	7607-Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat	BB	B	3,45	4,09
410	7608-Pemerintah Kabupaten Lombok Utara	BB	B	2,71	2,99
411	7671-Pemerintah Kota Mataram	BB	BB	3,55	4,48
412	7672-Pemerintah Kota Bima	BB	B	2,66	3,67
413	7701-Pemerintah Kabupaten Kupang	B	CC	2,48	2,31
414	7702-Pemerintah Kabupaten Belu	B	B	2,47	1,84
415	7703-Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara	B	B	2,43	1,16
416	7704-Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan	CC	B	2,83	3,11
417	7705-Pemerintah Kabupaten Alor	B	B	2,19	2,21
418	7706-Pemerintah Kabupaten Sikka	CC	B	2,02	2,28
419	7707-Pemerintah Kabupaten Flores Timur	CC	B	2,10	2,39
420	7708-Pemerintah Kabupaten Ende	B	B	2,58	3,47
421	7709-Pemerintah Kabupaten Ngada	CC	B	2,17	1,89
422	7710-Pemerintah Kabupaten Manggarai	B	B	2,90	3,78
423	7711-Pemerintah Kabupaten Sumba Timur	CC	B	2,56	3,27
424	7712-Pemerintah Kabupaten Sumba Barat	CC	CC	3,12	0
425	7713-Pemerintah Kabupaten Lembata	CC	BB	2,42	3,33
426	7714-Pemerintah Kabupaten Rote Ndao	B	B	3,35	2,57
427	7715-Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat	BB	B	3,47	3,71
428	7716-Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur	B	B	2,64	3,82
429	7717-Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya	CC	CC	2,03	0
430	7718-Pemerintah Kabupaten Nagekeo	CC	B	1,77	2,26
431	7719-Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah	CC	B	2,19	1,72
432	7720-Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua	CC	CC	1,84	2,75
433	7721-Pemerintah Kabupaten Malaka	CC	CC	2,17	0
434	7771-Pemerintah Kota Kupang	BB	B	3,14	4,15
435	7801-Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah	CC	B	2,24	0
436	7802-Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara	CC	B	1,96	2,22
437	7803-Pemerintah Kabupaten Buru	CC	B	1,39	1,79
438	7804-Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar	CC	B	2,31	2,76
439	7805-Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru	CC	CC	2,41	2,35
440	7806-Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat	CC	CC	1,90	0
441	7807-Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur	CC	CC	2,41	1,96
442	7808-Pemerintah Kabupaten Buru Selatan	CC	C	1,81	2,49
443	7809-Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya	CC	B	2,05	2,86
444	7871-Pemerintah Kota Ambon	CC	B	2,64	4,00
445	7872-Pemerintah Kota Tual	C	B	2,28	1,97
446	7901-Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat	C	CC	1,90	1,96
447	7902-Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah	CC	CC	1,90	2,25
448	7903-Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula	C	C	2,06	0
449	7904-Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan	B	C	2,43	2,23
450	7905-Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara	CC	B	2,73	3,20
451	7906-Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur	CC	CC	1,38	2,92
452	7907-Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai	C	CC	1,97	0
453	7908-Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu	C	CC	2,09	2,37
454	7971-Pemerintah Kota Ternate	C	B	1,89	2,12
455	7972-Pemerintah Kota Tidore Kepulauan	BB	B	2,32	2,77
456	8001-Pemerintah Kabupaten Jayapura	C	B	2,82	2,29
457	8002-Pemerintah Kabupaten Biak Numfor	CC	CC	0	2,95
458	8004-Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen	C	CC	0	1,98
459	8007-Pemerintah Kabupaten Merauke	CC	CC	2,25	2,69
460	8008-Pemerintah Kabupaten Jayawijaya	C	B	2,43	0
461	8009-Pemerintah Kabupaten Nabire	C	C	1,49	0
462	8010-Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya	C	C	1,94	0
463	8011-Pemerintah Kabupaten Paniai	C	C	1,00	0
464	8012-Pemerintah Kabupaten Mimika	C	CC	2,33	0
465	8013-Pemerintah Kabupaten Boven Digoel	C	CC	2,16	0
466	8014-Pemerintah Kabupaten Mappi	C	CC	1,73	2,70
467	8015-Pemerintah Kabupaten Asmat	CC	B	1,03	2,06
468	8016-Pemerintah Kabupaten Yahukimo	C	C	1,06	1,88
469	8017-Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang	C	C	1,00	0
470	8018-Pemerintah Kabupaten Tolikara	C	0	1,47	0
471	8019-Pemerintah Kabupaten Sarmi	C	C	1,53	0
472	8020-Pemerintah Kabupaten Keerom	C	CC	1,14	0
473	8026-Pemerintah Kabupaten Waropen	D	0	1,48	0
474	8027-Pemerintah Kabupaten Supiori	C	C	1,48	0
475	8028-Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya	D	C	0	0
476	8029-Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah	D	0	1,09	0
477	8030-Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya	C	C	1,08	0
478	8031-Pemerintah Kabupaten Yalimo	C	C	0	0
479	8032-Pemerintah Kabupaten Nduga	C	C	1,50	0
480	8033-Pemerintah Kabupaten Dogiyai	C	C	1,53	0
481	8035-Pemerintah Kabupaten Puncak	C	C	1,62	0
482	8036-Pemerintah Kabupaten Deiyai	C	C	1,00	0
483	8037-Pemerintah Kabupaten Intan Jaya	C	C	1,08	0
484	8072-Pemerintah Kota Jayapura	CC	B	2,35	2,42
485	8101-Pemerintah Kabupaten Bintan	BB	B	3,25	4,22
486	8102-Pemerintah Kabupaten Karimun	BB	BB	2,33	4,37
487	8103-Pemerintah Kabupaten Natuna	A	BB	3,61	4,46
488	8104-Pemerintah Kabupaten Lingga	BB	B	2,60	3,83
489	8105-Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas	BB	B	3,04	4,19
490	8171-Pemerintah Kota Batam	A	B	3,77	4,20
491	8172-Pemerintah Kota Tanjung pinang	A	BB	3,25	4,40
492	8201-Pemerintah Kabupaten Sorong	CC	BB	2,49	2,49
493	8202-Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan	C	CC	0	0
494	8203-Pemerintah Kabupaten Raja Ampat	B	B	1,33	3,62
495	8204-Pemerintah Kabupaten Manokwari	CC	CC	1,75	2,57
496	8205-Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni	C	CC	1,53	0
497	8206-Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama	CC	B	2,40	2,67
498	8207-Pemerintah Kabupaten Fak-Fak	CC	B	1,68	0
499	8208-Pemerintah Kabupaten Kaimana	CC	B	2,15	2,59
500	8210-Pemerintah Kabupaten Tambrauw	C	CC	1,41	0
501	8211-Pemerintah Kabupaten Maybrat	C	CC	1,17	0
502	8212-Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak	C	C	1,17	0
503	8213-Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan	C	C	1,55	0
504	8271-Pemerintah Kota Sorong	C	CC	1,78	2,90
505	8301-Pemerintah Kabupaten Pasangkayu	B	CC	2,52	2,62
506	8302-Pemerintah Kabupaten Mamuju	BB	B	2,42	2,87
507	8303-Pemerintah Kabupaten Mamasa	CC	CC	2,01	2,39
508	8304-Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar	BB	BB	3,88	3,92
509	8305-Pemerintah Kabupaten Majene	CC	B	3,04	3,04
510	8306-Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah	CC	CC	2,28	2,73
511	8401-Pemerintah Kabupaten Bulungan	BB	B	3,93	4,20
512	8402-Pemerintah Kabupaten Malinau	BB	BB	2,45	3,19
513	8403-Pemerintah Kabupaten Nunukan	BB	B	2,89	3,74
514	8404-Pemerintah Kabupaten Tana Tidung	BB	BB	2,84	3,81
515	8471-Pemerintah Kota Tarakan	BB	B	3,11	4,08

No	Nama Dataset	Keterangan	Ditambahkan pada	Aksi
1	Data Indeks RB 2021	Indeks RB	2022-09-28 14:44:13	Unduh
2	Data Indeks SPBE 2021	Indeks SPBE	2022-09-29 13:55:35	Unduh
3	Data Indeks SAKIP 2021	Indeks SAKIP	2022-09-29 16:20:09	Unduh
4	Data Indeks SAKIP 2022	Indeks SAKIP	2023-05-26 11:42:37	Unduh
5	Data Indeks RB 2022	Indeks RB	2023-05-26 11:43:36	Unduh
6	Data Indeks SPBE 2022	Indeks SPBE	2023-10-06 14:29:15	Unduh
7	Data Indeks SAKIP 2023	Indeks SAKIP	2024-08-16 13:40:44	Unduh
8	Data Indeks RB 2023	Indeks RB	2024-08-16 13:40:47	Unduh
9	Data Indeks SPBE 2023	Indeks SPBE	2024-08-16 13:41:12	Unduh

No	Instansi	Indeks RB(2024)	Indeks SAKIP(2024)	Indeks SPBE(2024)	Indeks PP(2024)
1	1010-Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
2	1020-Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3	1030-Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4	1040-
5	1050-Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
6	1060-Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
7	1070-Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
8	1080-Kementerian Koordinator Bidang Pangan
9	2000-Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
10	2010-Kementerian Koperasi
11	2040-Kementerian Badan Usaha Milik Negara
12	2050-Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13	2060-Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
14	2100-Kementerian Pemuda dan Olahraga
15	2120-Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
16	3001-Kementerian Dalam Negeri
17	3002-Kementerian Luar Negeri
18	3003-Kementerian Pertahanan
19	3004-Kementerian Hukum
20	3005-Kementerian Keuangan
21	3006-Kementerian Pertanian
22	3008-Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
23	3009-Kementerian Perhubungan
24	3010-Kementerian Kebudayaan
25	3011-Kementerian Kesehatan
26	3012-Kementerian Agama
27	3013-Kementerian Ketenagakerjaan
28	3014-Kementerian Sosial
29	3015-Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
30	3016-Kementerian Kelautan dan Perikanan
31	3018-Kementerian Komunikasi dan Digital
32	3019-Kementerian Perdagangan
33	3020-Kementerian Perindustrian
34	3021-Kementerian Pekerjaan Umum
35	3022-Kementerian Pariwisata
36	3024-Kementerian Kehutanan
37	3025-Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
38	4001-Kementerian Sekretariat Negara
39	4002-Kejaksaan Agung
40	4003-Badan Intelijen Negara
41	4004-
42	4005-Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat
43	4006-
44	4007-Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung
45	4008-Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan
46	4009-
47	4010-Badan Siber dan Sandi Negara
48	4011-Badan Kepegawaian Negara
49	4012-Lembaga Administrasi Negara
50	4013-
51	4014-
52	4015-
53	4016-Badan Pusat Statistik
54	4017-Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
55	4018-Arsip Nasional Republik Indonesia
56	4019-Badan Informasi Geospasial
57	4020-Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
58	4021-Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
59	4022-
60	4023-Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
61	4024-Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
62	4025-Perpustakaan Nasional RI
63	4026-Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
64	4027-Badan Standardisasi Nasional
65	4028-Badan Pengawas Tenaga Nuklir
66	4029-Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah
67	4030-
68	4031-Badan Pengawas Obat dan Makanan
69	4032-Lembaga Ketahanan Nasional RI
70	4033-Kepolisian Negara RI
71	4034-
72	4035-Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
73	4036-
74	4037-
75	4038-
76	4040-Badan Narkotika Nasional
77	4041-Komisi Pemilihan Umum
78	4043-Badan Nasional Penanggulangan Bencana
79	4044-Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
80	4045-Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
81	4046-Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
82	4047-Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
83	4048-
84	4049-Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
85	4050-
86	4051-
87	4052-Badan Keamanan Laut
88	4053-Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
89	4054-Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
90	4055-Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
91	4056-Ombudsman Republik Indonesia
92	4057-Televisi Republik Indonesia
93	4058-Radio Republik Indonesia
94	4059-Badan Nasional Pengelola Perbatasan
95	4060-Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
96	4061-Komisi Pengawas Persaingan Usaha
97	4062-Badan Pengawas Pemilihan Umum
98	4063-Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
99	4064-Badan Riset Dan Inovasi Nasional
100	4100-Komisi Penyiaran Indonesia
101	4101-Komisi Banding Merek
102	4102-Komisi Banding Paten
103	4103-
104	4104-Komisi Informasi Pusat
105	4105-Komisi Kejaksaan
106	4106-Komisi Kepolisian Nasional
107	4107-Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
108	4108-
109	4109-
110	4110-
111	4111-Komisi Perlindungan Anak Indonesia
112	4112-
113	4113-Komisi Penyuluhan Nasional
114	4114-
115	4115-
116	4116-
117	4200-
118	4201-
119	4202-
120	4203-Dewan Pengupahan Nasional
121	4204-Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
122	4205-Dewan Pertimbangan Presiden
123	4206-Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional
124	4207-Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
125	4208-
126	4209-
127	4210-
128	4211-Dewan Sumber Daya Air Nasional
129	4212-Dewan Pers
130	4213-Dewan Energi Nasional
131	4214-Dewan Insinyur Indonesia
132	4215-Dewan Jaminan Sosial Nasional
133	4216-Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
134	4217-Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
135	4218-Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
136	4219-
137	4220-
138	4222-
139	4230-Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus
140	4231-
141	4232-Badan Penyelenggaraan Haji
142	4233-Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan
143	4234-Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
144	4235-Badan Gizi Nasional
145	4300-Badan Amil Zakat Nasional
146	4301-
147	4302-Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan
148	4304-
149	4305-Badan Nasional Sertifikasi Profesi
150	4306-
151	4307-
152	4308-
153	4309-
154	4310-Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
155	4311-
156	4312-
157	4313-
158	4314-
159	4315-Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
160	4316-Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
161	4317-Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
162	4318-Badan Perlindungan Konsumen Nasional
163	4319-
164	4320-Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional
165	4321-
166	4322-
167	4323-
168	4324-
169	4325-
170	4326-Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara
171	4327-
172	4328-
173	4329-
174	4330-
175	4400-Komite Akreditasi Nasional
176	4401-
177	4402-
178	4403-Komite Anti Dumping Indonesia
179	4404-
180	4405-Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
181	4406-Komite Nasional Keselamatan Transportasi
182	4407-
183	4408-
184	4409-Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia
185	4410-
186	4411-Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan
187	4412-
188	4413-
189	4414-Komite Industri Nasional
190	4415-Komite Nasional Keamanan Penerbangan
191	4416-Komite Perdagangan Nasional
192	4417-
193	4500-Lembaga Kerja Sama Tripartit
194	4501-
195	4502-Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
196	4503-Lembaga Produktivitas Nasional
197	4504-Lembaga Sensor Film
198	4505-Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
199	4600-
200	4601-Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
201	4602-
202	4603-
203	4604-Kantor Staf Presiden
204	4605-
205	4606-
206	4607-
207	4608-
208	4609-Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
209	4610-Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu
210	4611-Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba
211	4612-Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur
212	4613-
213	4614-Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
214	4615-Dewan Pertahanan Nasional
215	4616-Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik
216	4617-Komisi Nasional Disabilitas
217	4618-
218	4619-Komite Kebijakan Industri Pertahanan
219	4620-Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah
220	4621-
221	4622-
222	4623-
223	4624-Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir
224	4625-Otoritas Nasional Senjata Kimia
225	4626-
226	4627-Kementerian Pekerja Migran Indonesia/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
227	4628-
228	4629-
229	4630-
230	4631-
231	4632-
232	4633-Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
233	4634-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
234	4635-Dewan Nasional Keuangan Inklusif
235	4636-Komite Profesi Akuntan Publik
236	4637-
237	4901-
238	4902-

No	Instansi
1	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
2	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia
5	Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
6	Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
7	Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
8	Kementerian Koordinator Bidang Pangan
9	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
10	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
11	Kementerian Badan Usaha Milik Negara
12	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
14	Kementerian Pemuda Olahraga
15	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
16	Kementerian Dalam Negeri
17	Kementerian Luar Negeri
18	Kementerian Pertahanan
19	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
20	Kementerian Keuangan
21	Kementerian Pertanian
22	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
23	Kementerian Perhubungan
24	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
25	Kementerian Kesehatan
26	Kementerian Agama
27	Kementerian Ketenagakerjaan
28	Kementerian Sosial
29	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
30	Kementerian Kelautan dan Perikanan
31	Kementerian Komunikasi dan Informatika
32	Kementerian Perdagangan
33	Kementerian Perindustrian
34	Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat
35	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
36	Kementerian Kehutanan
37	Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
38	Kementerian Sekretariat Negara
39	Kejaksaan Agung
40	Badan Intelijen Negara
41	Majelis Permusyawaratan Rakyat
42	Sekretariat Jenderal MPR
43	Dewan Perwakilan Rakyat
44	Mahkamah Agung RI
45	Badan Pemeriksa Keuangan
46	Dewan Ketahanan Nasional
47	Badan Siber dan Sandi Negara
48	Badan Kepegawaian Negara
49	Lembaga Administrasi Negara
50	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
51	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
52	Badan Tenaga Nuklir Nasional
53	Badan Pusat Statistik
54	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
55	Arsip Nasional Republik Indonesia
56	Badan Informasi Geospasial
57	Badan Kependudukan dan KB Nasional
58	Badan Koordinasi Penanaman Modal
59	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
60	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
61	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
62	Perpustakaan Nasional RI
63	Sekretariat Jenderal DPR
64	Badan Standardisasi Nasional
65	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
66	Sekretariat Jenderal DPD
67	Sekretariat Jenderal DKN
68	Badan Pengawas Obat dan Makanan
69	Lembaga Ketahanan Nasional RI
70	Kepolisian Negara RI
71	Tentara Nasional Indonesia
72	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
73	Sekretariat Kabinet
74	Sekretariat Presiden
75	Sekretariat Wakil Presiden
76	Badan Narkotika Nasional
77	Komisi Pemilihan Umum
78	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
79	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
80	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
81	Mahkamah Konstitusi
82	Komisi Pemberantasan Korupsi
83	Korps Pegawai Republik Indonesia
84	Komisi Yudisial
85	Dewan Perwakilan Daerah
86	Badan Nasional Penempatan Perlindungan TKI
87	Badan Keamanan Laut
88	Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan
89	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
90	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
91	Ombudsman Republik Indonesia
92	Televisi Republik Indonesia
93	Radio Republik Indonesia
94	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
95	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
96	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
97	Badan Pengawas Pemilihan Umum
98	Badan Ekonomi Kreatif
99	Badan Riset dan Inovasi Nasional
100	Komisi Penyiaran Indonesia
101	Komisi Banding Merek
102	Komisi Banding Paten
103	Komisi Hukum Nasional
104	Komisi Informasi Pusat
105	Komisi Kejaksaan
106	Komisi Kepolisian Nasional
107	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
108	Komisi Nasional Lanjut Usia
109	Komisi Penanggulangan Aids Nasional
110	Komisi Pengawas Haji Indonesia
111	Komisi Perlindungan Anak Indonesia
112	Komisi Aparatur Sipil Negara
113	Komisi Penyuluhan Nasional
114	Komisi Kabupaten/Kota Pengendalian Zoonosis
115	Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis
116	Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis
117	Dewan Koperasi Indonesia
118	Dewan Penerbangan Antariksa Nasional
119	Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia
120	Dewan Pengupahan Nasional
121	Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
122	Dewan Pertimbangan Presiden
123	Dewan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional
124	Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
125	Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas
126	Dewan Nasional Perubahan Iklim
127	Dewan Riset Nasional
128	Dewan Sumber Daya Air Nasional
129	Dewan Pers
130	Dewan Energi Nasional
131	Dewan Insinyur Indonesia
132	Dewan Jaminan Sosial Nasional
133	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
134	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
135	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
136	Dewan Pertahanan Nasional
137	Dewan Kelautan Indonesia
138	Dewan Ketahanan Pangan
139	Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus
140	Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara
141	Badan Penyelenggara Haji
142	Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan
143	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
144	Badan Gizi Nasional
145	Badan Amil Zakat Nasional
146	Badan Benih Nasional
147	Badan Kebijaksanaan Dan Pengendalian Perumahan Dan Pemukiman Nasional
148	Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
149	Badan Nasional Sertifikasi Profesi
150	Badan Olahraga Professional
151	Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqial
152	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
153	Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
154	Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas
155	Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik
156	Badan Pengelola Dana Abadi Umat
157	Badan Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu
158	Badan Pengembangan Wilayahan Surabaya-Madura
159	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan
160	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun
161	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Sabang
162	Badan Perlindungan Konsumen Nasional
163	Badan Pertimbangan Kepegawaian
164	Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional
165	Badan Pertimbangan Perfilman Nasional
166	Badan Standarisasi Dan Akreditasi Nasional Keolahragaan
167	Badan Koordinasi Penyuluhan
168	Badan Pelaksana Penyuluhan
169	Badan Pengelola Perbatasan di Tingkat Daerah
170	Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara
171	Badan Pertimbangan Telekomunikasi
172	Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia
173	Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
174	Badan Perlindungan Konsumen Nasional
175	Komite Akreditasi Nasional
176	Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
177	Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan
178	Komite Anti Dumping Indonesia
179	Komite Inovasi Nasional
180	Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur
181	Komite Nasional Keselamatan Transportasi
182	Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) Dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemic Influenza
183	Komite Olahraga Nasional Indonesia
184	Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia
185	Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Di Pulau Batam, Pulau Bintan, Dan Pulau Karimun
186	Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan
187	Komite Standar Akuntansi Pemerintah
188	Komite Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran
189	Komite Ekonomi dan Industri Nasional
190	Komite Nasional Keamanan Penerbangan
191	Komite Perdagangan Nasional
192	Komite Farmasi Nasional
193	Lembaga Kerja Sama Tripartit
194	Lembaga Koordinasi Dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
195	Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban
196	Lembaga Produktivitas Nasional
197	Lembaga Sensor Film
198	Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan
199	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
200	Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
201	Konsil Kedokteran Indonesia
202	Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan
203	Kantor Staf Presiden
204	Konsil Keperawatan
205	Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
206	Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)
207	Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat
208	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
209	Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu
210	Badan Otorita Danau Toba
211	Badan Otorita Pengembangan Pariwisata Borobudur
212	Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia
213	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
214	Dewan Pertahanan Nasional
215	Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik
216	Komisi Nasional Disabilitas
217	Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
218	Komite Kebijakan Industri Pertahanan
219	Komite Nasional Keuangan Syariah
220	Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asian Nations
221	Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
222	Lembaga Sertifikasi Industri Hijau
223	Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir
224	Otoritas Nasional Senjata Kimia
225	Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian
226	Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
227	BPJS Kesehatan
228	BPJS Ketenagakerjaan
229	Bank Indonesia
230	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
231	Badan Restorasi Gambut
232	Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
233	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
234	Dewan Nasional Keuangan Inklusif
235	Komite Profesi Akuntan Publik
236	Otoritas Jasa Keuangan
237	BPSJ Kesehatan
238	BPSJ Ketenagakerjaan

Kementerian/Lembaga